16 Provinsi Masuk Aging Society, DI Yogyakarta Puncaki Persentase Lansia Tertinggi

Enam belas provinsi di Indonesia telah resmi memasuki kategori aging society di mana populasi lansia menembus 10 persen, dengan Daerah Istimewa Yogyakarta memuncaki daftar teratas mencapai 17,78 persen. Data itu diungkapkan Senior Vice President Impact Beyond Banking DBS Foundation, Nazla Mariza, saat peluncuran riset "DBS Foundation: Indonesia Menuju Populasi Menua, Seberapa Siapkah Generasi Muda?" di Jakarta, Kamis (17/9/2026).

Mengikuti DI Yogyakarta, empat provinsi lain dengan porsi lansia tertinggi berturut-turut adalah Jawa Timur 15,40 persen, Bali 15,03 persen, Jawa Tengah 14,39 persen, dan Sulawesi Utara 14,08 persen. Nazla menilai kelima provinsi tersebut berpotensi menghadapi tekanan layanan kesehatan dan perawatan lansia lebih dini dibanding wilayah lain. "Artinya provinsi yang cenderung aging population ada lonjakan permintaan yang tinggi pada layanan kesehatan, perawatan rumah lansia, dan sebagainya," ujarnya.

Tiga faktor utama mendorong pergeseran demografi ini: laju kelahiran yang merosot, harapan hidup yang memanjang, serta arus migrasi keluar penduduk usia produktif. Konsekuensinya, provinsi dengan struktur muda justru dituntut memperkuat sumber daya manusia, memperluas cakupan pensiun, serta membuka lapangan kerja formal. Nazla menyoroti kesenjangan gender di mana mayoritas lansia adalah perempuan yang justru mengalami penurunan kesehatan lebih cepat dibanding laki-laki.

"Artinya bukan berarti berumur panjang lalu lebih sehat. Tantangannya bagaimana kita bisa investasi kesehatan dan tidak hanya memperpanjang usia, tapi memperpanjang usia kita yang sehat," tegas Nazla. Riset DBS Foundation memperkirakan rasio ketergantungan lansia pada 2025 mencapai 9 orang per 100 penduduk usia produktif, angka yang diproyeksikan melonjak ke 15 hingga 20 orang di dekade mendatang. Ia menantang pemangku kebijakan agar menciptakan lansia yang "maturing, sehat, produktif, dan memutus angka-angka ketergantungan generasi produktif."

Di sisi lain, Head of Group Marketing and Communications PT Bank DBS Indonesia, Mona Monika, mengakui kesenjangan sistem pensiun yang masih melekat pada sektor formal. Ia mengingatkan bahwa di atas 50 persen tenaga kerja Indonesia berada di sektor informal. "Struktur atau sistem dana pensiun itu masih sangat nempel pada sektor formal," kata Mona. Ia mencontohkan peran swasta seperti yayasan Cinta Laura serta program DBS Foundation yang berlandaskan tiga pilar: edukasi, kesehatan, dan inklusi keuangan untuk menjembatani kesenjangan tersebut.

Analisis Redaksi

Data 16 provinsi aging society bukan sekadar statistik demografi, melainkan peringatan dini akan asimetri beban fiskal dan sosial antar wilayah. Jawa dan Bali yang mendominasi daftar teratas justru menjadi lokomotif ekonomi, namun kini terancam kehabisan tenaga kerja muda karena urbanisasi dan migrasi keluar. Kebijakan satu ukuran untuk semua provinsi akan fatal; DI Yogyakarta butuh infrastruktur geriatri dan *long-term care*, sedangkan provinsi muda di luar Jawa butuh investasi pendidikan dan pembuatan lapangan kerja agar tidak terjebak *middle-income trap* sebelum kaya.

Kesenjangan pensiun antara sektor formal dan informal adalah bom waktu yang paling mengancam stabilitas sosial masa depan. Dengan >50 persen pekerja informal tanpa jaminan hari tua, beban pencaharian lansia akan jatuh sepenuhnya ke keluarga atau negara. Inisiatif swasta seperti DBS Foundation atau yayasan Cinta Laura terlihat noble, namun skala mereka terlalu kecil menutupi gap struktural. Perlunya reformasi sistem pensiun universal yang *portable* dan tidak terikat status kepegawaian bukan lagi pilihan, melainkan keharusan darurat agar bonus demografi tidak berubah jadi bencana demografi.