Sugiono Tekankan Urgensi Kehadiran RI di KTT BRICS Demi Ketahanan Pangan dan Energi

Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kehadiran Indonesia dalam KTT BRICS ke-18 di New Delhi, India, bukan sekadar kehadiran simbolis, melainkan urgensitas strategis untuk menghadapi gelombang ketidakpastian global yang semakin mengancam ketahanan pangan dan energi domestik.

Di hadapan anggota DPR di Kompleks Parlemen MPR/DPR RI, Jakarta, Rabu (16/9/2026), Menlu menyampaikan bahwa forum multilateral seperti BRICS menjadi arena vital untuk menggabungkan kekuatan masing-masing negara. "Pada saat kemarin di BRICS disampaikan bahwa menghadapi ketidakpastian ini, kita di berbagai multilateral grouping harus bisa memanfaatkan potensi dan kekuatan yang kita miliki masing-masing," ujarnya. Ia menambahkan, kekuatan itu kemudian dikombinasikan menjadi satu kekuatan bersama untuk mengatasi isu-isu kritis di seputar pangan dan energi.

Latar belakang keputusannya turut serta di puncak tingkat itu jelas: dinamika global telah memasukkan ketahanan pangan dan energi ke zona merah. Sugiono melukiskan realita keras di lapangan. Banyak negara kesulitan memenuhi kebutuhan pangan, dipicu bencana alam di satu sisi dan perang di sisi lain. Fluktuasi harga bahan bakar akibat konflik militer semakin mempersulit seluruh bangsa. "Semua negara mengalami kesulitan tersebut," tegasnya, menguatkan argumen bahwa program Presiden mengenai ketahanan pangan dan ketahanan energi sudah sangat tepat sasaran sejak awal.

Diplomasi, menurut mantan Dubes RI untuk Tiongkok ini, berperan sebagai jembatan penyelamat. Kehadiran fisik di New Delhi dibuka lebar-ruang komunikasi tatap muka yang tak tergantikan oleh diplomasi virtual. "Di mana letak pentingnya diplomasi, di mana letak pentingnya Kementerian Luar Negeri melakukan kerja sama, ya di sini," jelas Sugiono. Ia menekan bahwa sinergi global hanya lahir dari pertemuan, pembicaraan, dan negosiasi yang jujur, bukan dari keterpisahan.

Bagi publik, narasi ini menempatkan politik luar negeri tidak lagi sebagai urusan elit di meja hijau, tapi sebagai garis depan pertahanan harga beras di pasar dan bahan bakar di SPBU. Ketika Sugiono menyebut "oleh-oleh" dari New Delhi, yang dimaksud bukan benda mati, melainkan komitmen kerja sama konkret yang diharapkan menstabilkan pasokan dan harga komoditas strategis bagi rakyat banyak.

Analisis Redaksi

Pernyataan Sugiono menandai geseran narasi resmi: BRICS tidak lagi dilihat sekadar blok politik lawan Barat, melainkan instrument pragmatis untuk ketahanan energi dan pangan. Logikanya, Indonesia — yang tidak memiliki nuklir maupun militer proyeksi global — hanya punya diplomasi multilateral sebagai "senjata" utamanya. Kehadiran di New Delhi sinyal bahwa Jakarta siap bermain aktif di ruang non-Barat untuk mengejar kepentingan ekonomi keras, tanpa meninggalkan prinsip bebas aktif.

Yang perlu diwaspadai adalah kesenjangan antara retorika diplomatik di forum global dan kapasitas eksekusi domestik. Janji "sinergi" dan "komunikasi yang baik" harus diterjemahkan ke impor pupuk yang lancar, cadangan beras yang aman, dan transisi energi yang terjangkau. Jika diplomati BRICS hanya menghasilkan foto bersama dan joint statement tanpa aliran investasi nyata atau akses pasar untuk petani dan pengelola energi Indonesia, maka kehadiran Sugiono di New Delhi hanya akan menjadi biaya perjalanan dinas tanpa dividen bagi warga.

Langkah selanjutnya yang logis adalah transparansi deliverables: apa saja MoU yang ditandatangani, komitnas investasinya berapa, dan jadwal realisasinya kapan. Parlementer yang mendengarkan penjelasan Rabu kemarin berhak menuntut laporan progres berkala, bukan sekadar laporan perjalanan. Diplomasi yang mahal harus dibayar dengan hasil yang terukur di dapur dan bengkel rakyat.