BGN Beri Kewenangan Sekolah Tolak MBG Tak Layak Konsumsi

Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan hak sekolah untuk menolak distribusi Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak memenuhi standar keamanan pangan. Kepala BGN Sudaryono menyampaikan kebijakan ini saat menjadi narasumber di program Power Lunch CNBC Indonesia, Rabu (16/9/2026).

Menurut Sudaryono, tiga kondisi utama menjadi alasan sah penolakan: makanan berbau tidak sedap, tidak memiliki label identitas, atau tidak sesuai ketentuan teknis yang telah ditetapkan. "Sekolah berhak menolak," tegasnya, menegaskan posisi institusi pendidikan sebagai garis depan terakhir penjaminan mutu sebelum makanan sampai ke tangan siswa.

Pernyataan ini keluar di tengah masifnya guliran program prioritas nasional yang menargetkan puluhan juta penerima di seluruh wilayah. Sebagai pengawas teknis, Badan Gizi Nasional memang memiliki kewenangan menetapkan standar dan mekanisme pengawasan, namun kewenangan operasional di titik terima selama ini seringkali abu-abu.

Sudaryono menegaskan bahwa label pada kemasan bukan sekadar formalitas administrasi. Label berfungsi sebagai jejak akuntabilitas (traceability) dari Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diproduksi Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG). Tanpa label, rantai tanggung jawab putus dan sekolah tidak bisa memverifikasi asal-usul maupun masa berlaku makanan.

Kebijakan tolak ini diharapkan menciptakan tekanan balik (back pressure) bagi SPPG untuk menjaga disiplin higien dan prosedur standar operasional. Di sisi lain, orang tua dan guru memperoleh landasan hukum yang jelas untuk menolak makanan yang berpotensi membahayakan kesehatan anak, bukan lagi sekadar kecaman moral.

Analisis Redaksi

Memberi kewenangan tolak pada sekolah adalah langkah tepat secara prinsip hukum dan kesehatan masyarakat, namun implementasinya rawan bentrok dengan tekanan pencapaian target kuantitas. Di lapangan, kepala sekolah dan guru sering terpojok antara menjaga standar mutu dan "melayani" kebutuhan agar program berjalan lancar sesuai jadwal yang ketat.

Yang perlu diwaspadai adalah lahirnya praktik kompromi di bawah meja: makanan cacat diterima dengan catatan diganti nanti, atau sekolah dipaksa menerima demi menghindari konflik dengan penyedia. Langkah logis selanjutnya, BGN harus segera menerbitkan Surat Edaran atau SOP teknis penolakan yang mencakup mekanisme penggantian cepat, bukti dokumentasi (foto/video), dan sanksi tegas bagi SPPG pelanggar agar hak tolak ini tidak jadi jargon kosong.