Bahlil Bantah Potong RKAB Vale: Perusahaan Minta Tambah, Tahap Pertama Sudah Diberi

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan tegas tidak ada pemotongan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT Vale Indonesia Tbk (INCO) oleh pemerintah, justru perusahaan yang mengajukan kuota tambahan setelah tahap awal disetujui. Pernyataan itu disampaikannya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XII DPR RI, Rabu (16/9/2026), menjawab isu yang berkembang soal alokasi anggaran tambang nikel milik BUMN tersebut.

"Menyangkut Vale, saya tahu tidak ada BUMN yang kita potong RKAB-nya. Cuma Vale saja. Vale itu bukan (pemerintah) memotong. Kita kasih, tetapi dia minta tambah," ucap Bahlil dengan nada spontan di depan para legislator. Ia menegaskan tahap pertama permintaan Vale sudah dipenuhi, lalu meminta manajemen perusahaan tidak menyebarkan laporan menyesatkan seolah-olah kuota dipotong. "Jadi, tahap pertama kita sudah kasih. Jangan dia kasih laporan sembarang-sembarang. Aku fair-fair saja kok," tandasnya.

Di tengah tekanan untuk mempercepat produksi nikel demi hilirisasi, Bahlil justru mengaitkan persetujuan tambahan RKAB dengan rekam jejak dan ketaatan perusahaan. Ia menegaskan prinsip equal treatment atau perlakuan setara harus berlaku untuk seluruh pelaku usaha, termasuk BUMN pertambangan lain seperti PT Bukit Asam Tbk (PTBA) dan PT Aneka Tambang Tbk (Antam). "Kita sudah kasih tapi dia minta tambah. Tapi kita memberikan tambah itu kan sesuai amal perbuatan. Kalau amal perbuatannya bagus, kita kasih bagus," jelasnya.

Menteri menilai pihak perusahaan seharusnya fokus mengikuti aturan yang transparan daripada sekadar menyampaikan keluhan ke publik. Ia mengingatkan bahwa negara tidak bisa mengurus satu pihak saja secara ad-hoc. "Karena negara ini bukan mau-mau kita saja kita mau urus, harus semuanya equal treatment, kira-kira itu. PTBA, PT Antam, semuanya kita kasih. Enggak ada yang kita enggak kasih," tegas Bahlil menegaskan komitmen keadilan regulatori.

Pemerintah berkomitmen menyelesaikan dan memperjelas permasalahan RKAB Vale ini, namun Bahlil menuntut manajemen Vale untuk membenahi kinerja serta tata kelola operasional. "Menyangkut RKAB sekali lagi akan saya clearkan menyangkut dengan Vale. Tapi amal perbuatannya juga harus diperbaiki," pungkasnya menutup pembahasan soal isu sensitif itu.

Analisis Redaksi

Tegasnya Bahlil di depan Komisi XII menandakan geseran pendekatan pemerintah: dari sekadar pengalokasian kuota menuju penegakan akuntabilitas kinerja BUMN. Frasa "amal perbuatan" yang diulang dua kali bukan sekadar retorika, melainkan indikator bahwa Kementerian ESDM akan mengaudit kelayakan operasional—seperti realisasi produksi, kepatuhan lingkungan, hingga kewajiban DMO—sebelum melepas kunci RKAB tambahan. Ini sinyal keras bagi PT Vale yang tengah berjuang naikkan utilitas furnace dan mengatasi tantangan cadangan bijih.

Perbandingan dengan PTBA dan Antam memuat pesan ganda. Di satu sisi, Bahlil ingin menegaskan tidak ada diskriminasi. Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa Vale—dengan struktur kepemilikan asing mayoritas—tidak boleh mendapat perlakuan istimewa di luar koridor prinsip good mining practice yang berlaku untuk BUMN lain. Langkah selanjutnya yang logis adalah verifikasi teknis lapangan oleh Ditjen Minerba: apakah permintaan tambah Vale didasari rencana kerja realistis atau sekadar menutupi keterlambatan target tahunan. Jika "amal perbuatan" dinilai belum memadai, DPR dan publik harus siap menghadapi negoziasi RKAB revisi yang lebih ketat, bukan sekadar pencairan dana tambahan.