25 Kecamatan Tangerang Terancam Kekeringan Ekstrem, 62 Ribu Jiwa Terdampak Tanpa Hujan

Kabupaten Tangerang, Banten, kini menghadapi kekeringan ekstrem yang melanda 25 kecamatan, menyebabkan 62.076 jiwa terdampak dan 73 desa/kelurahan dalam kondisi kritis akibat hari tanpa hujan (HTH) melebihi 60 hari.

Kepala BPBD Kabupaten Tangerang, Achmad Taufik, mengungkapkan status awas bencana kekeringan telah ditetapkan untuk wilayah-wilayah tersebut. “Kekeringan itu hampir di seluruh kecamatan, total ada 25 kecamatan yang enggak ada hujan,” kata Taufik, Selasa (15/9).

Daftar kecamatan yang terpengaruh mencakup Balaraja, Cikupa, Cisauk, Curug, Gunung Kaler hingga Tigaraksa, dengan Tigaraksa menjadi sentra kebakaran terbanyak akibat gerimis yang hanya menimbulkan api.

Data pendataan Juli–September 2026 menunjukkan 23.430 kepala keluarga (KK) terpengaruh, sementara upaya penanganan dilakukan melalui 330 kali pengiriman air bersih ke 178 titik terdampak. Namun, Taufik menegaskan kondisi masih dapat dikendalikan, meskipun belum ada status siaga bencana.

“Suplai air bisa dibantu PDAM, PMI, dan pihak swasta. Siaga baru dilakukan jika kekeringan meluas terus-menerus,” katanya.

Analisis Redaksi

Kekeringan yang melanda Tangerang bukan hanya masalah kekurangan air bersih, tetapi juga risiko kebakaran hutan dan lahan yang semakin tinggi. Data BPBD menunjukkan Tigaraksa sebagai wilayah paling rentan, di mana gerimis malah menjadi pembakar. Hal ini mengingatkan pada pola kekeringan tahun-tahun sebelumnya, di mana musim kemarau yang panjang sering kali memicu hotspot kebakaran di wilayah perbatasan lahan pertanian dan hutan.

Logisnya, pemerintah harus segera mengoptimalkan koordinasi antarlembaga—terutama BPBD, PDAM, dan PMI—untuk memastikan distribusi air tidak terputus. Selain itu, pengawasan kebakaran harus lebih ketat, karena risiko malapetaka punah jika tidak ditangani dengan serius. Jika kekeringan berlanjut, status siaga bencana akan menjadi langkah wajar, bukan pilihan.

Untuk masyarakat, hemat air dan waspada kebakaran menjadi tindakan preventif yang harus dilakukan segera. Pemerintah juga perlu mempersiapkan alternatif suplai air jangka panjang, seperti penggalian sumur atau pengadaan air bersih dari sumber alternatif.