DKI Rakit Investasi Rp173,6T: Pramono Ungkap Strategi ‘Kota Global’ yang Membangun Kepercayaan Bisnis
Pakar ekonomi makro yang sering menulis mengenai investasi dan pasar saham.

- Realisasi investasi DKI Jakarta melonjak menjadi Rp173,6 triliun pada triwulan II 2026, naik drastis dari Rp103,3 triliun tahun 2021, dan berkontribusi 17,2 persen terhadap total investasi nasional.
- Pertumbuhan ekonomi kota pun mencatat 5,52 persen , bukti nyata bahwa upaya Pemprov untuk membangun iklim usaha transparan dan kompetitif mulai berbuah hasil.
- Kepala Daerah Pramono Anung mengungkapkan pencapaian ini pada Jakarta Investment Award (JIA) 2026 bertema *Investing in a Global, Green, and Resilient Jakarta*, di Hotel The Westin Jakarta , Senin (14/9).
Realisasi investasi DKI Jakarta melonjak menjadi Rp173,6 triliun pada triwulan II 2026, naik drastis dari Rp103,3 triliun tahun 2021, dan berkontribusi 17,2 persen terhadap total investasi nasional. Pertumbuhan ekonomi kota pun mencatat 5,52 persen, bukti nyata bahwa upaya Pemprov untuk membangun iklim usaha transparan dan kompetitif mulai berbuah hasil.
Kepala Daerah Pramono Anung mengungkapkan pencapaian ini pada Jakarta Investment Award (JIA) 2026 bertema *Investing in a Global, Green, and Resilient Jakarta*, di Hotel The Westin Jakarta, Senin (14/9). Gubernur yang telah menjabat sejak 2022 ini tidak ragu menyebut keberhasilan ini sebagai bukti kepercayaan dunia usaha terhadap Jakarta sebagai tujuan investasi.
Strategi kunci yang dijalankan Pemprov DKI adalah reformasi pelayanan perizinan melalui Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2026, yang menegaskan kepastian waktu penyelesaian perizinan, termasuk Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)—yang kini hanya dibutuhkan 15 hari untuk diselesaikan. “Kita tidak hanya membangun kota global dari hal besar, tetapi juga dari detail-detail kecil yang langsung dirasakan oleh pelaku usaha,” ujar Pramono.
Tak hanya itu, Pemprov juga mengedepankan kolaborasi publik-privat dalam pembangunan infrastruktur, mengurangi ketergantungan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pramono menjelaskan, kepercayaan menjadi fondasi utama kolaborasi ini. “Transparansi, pelayanan pasti, dan kebijakan yang mendukung inovasi adalah tiga pilar yang tidak bisa diabaikan,” katanya.
Namun, keberhasilan ini bukan tanpa tantangan. Pramono mengingatkan bahwa investasi yang masuk harus bermanfaat luas, mulai dari penciptaan lapangan kerja, pengembangan teknologi hijau, hingga pembangunan inklusif. “Jakarta harus menjadi kota yang hijau, tangguh, dan aman, bukan hanya sebagai tujuan investasi, tetapi juga sebagai tempat hidup yang lebih baik bagi seluruh warganya,” tegas Gubernur.
Puncak acara JIA 2026 ini juga menjadi wujud apresiasi Pemprov terhadap peran Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dan pelaku usaha lokal yang telah berperan aktif dalam memperkuat ekosistem investasi Jakarta. Pramono mengajak semua pihak—dari akademisi hingga masyarakat—untuk melanjutkan kolaborasi menuju visi Jakarta sebagai kota global pada peringatan 500 tahun nanti.
Analisis Redaksi
Pertumbuhan investasi DKI yang signifikan bukan hanya soal angka, tetapi juga tanda bahwa reformasi iklim usaha telah mulai berdampak nyata. Perubahan dalam pelayanan perizinan yang lebih cepat dan transparan, serta penguatan kolaborasi publik-privat, menunjukkan bahwa Pemprov DKI telah mengubah paradigma dalam membangun kota. Namun, tantangan masih ada: keberlanjutan investasi harus diikuti dengan manfaat sosial yang nyata, seperti peningkatan lapangan kerja dan inovasi.
Dampak lain yang perlu diperhatikan adalah kompetisi dengan kota-kota besar lainnya, seperti Bandung atau Surabaya, yang juga tengah menggalang investasi. Jakarta harus terus memperkuat daya saing dengan infrastruktur yang lebih baik, kebijakan yang konsisten, dan lingkungan investasi yang stabil. Jika tidak, risiko pengalihan investasi ke daerah lain akan semakin besar.
Terakhir, kepercayaan publik—yang disebutkan Pramono—harus menjadi prioritas. Investasi yang masuk harus diasosiasikan dengan pembangunan yang berkelanjutan, bukan hanya untuk kepentingan ekonomi semata. Jika Pemprov DKI berhasil menjaga transparansi dan akuntabilitas, maka Jakarta akan terus menjadi pilihan utama bagi para investor, baik lokal maupun internasional.
BERITA TERKAIT (Ekonomi)

PGN Raih Penghargaan Industri 2026: Emisi Turun 35,3% di Atas Target, Gas Bumi Jadi Pilar Transisi Energi

Pemerintah Siapkan Revisi Kebijakan DHE SDA, Dipastikan Tak Berkaitan dengan Operasional PT DSI

AIA Syariah Resmi Beroperasi Penuh, Perkuat Ekosistem Asuransi Berbasis Islam di Indonesia
