Dirut PTBA Ungkap Cadangan Batu Bara Perseroan Hanya 9,01 Persen dari Cadangan Nasional

PT Bukit Asam Tbk (PTBA) hanya menguasai 9,01 persen dari total cadangan batu bara nasional, sebuah porsi yang dinilai jauh dari ideal bagi satu-satunya perusahaan batu bara milik negara. Fakta itu diungkap langsung Direktur Utama PTBA Bambang Ismawan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI, Selasa (15/9/2026).

Di hadapan para anggota dewan, Bambang memaparkan angka secara terbuka. PTBA saat ini memiliki sumber daya batu bara sebesar 5,71 miliar ton dengan cadangan mencapai 2,88 miliar ton. "Izin melaporkan bahwa PT Bukit Asam saat ini memiliki sumber daya batu bara berjumlah 5,71 miliar ton dan cadangan 2,88 miliar ton," kata dia.

Angka itu terlihat kecil ketika dibentangkan di atas peta nasional. Total cadangan batu bara Indonesia mencapai sekitar 97,96 miliar ton. "Kemudian, sumber dayanya lebih kecil lagi, hanya 5,83%. Di mana cadangan nasional mencapai 97,96 miliar ton, tetapi yang dimiliki oleh PT Bukit Asam hanya 5,71 miliar ton," ujar Bambang. Dengan kata lain, porsi cadangan PTBA hanya sekitar 9,01 persen dan sumber dayanya 5,83 persen dari total nasional.

Kondisi ini dinilai Bambang cukup memprihatinkan. Sebab, PTBA adalah satu-satunya perusahaan batu bara pelat merah di Tanah Air. Dari sisi produksi pun, posisi perseroan tidak berada di barisan terdepan. "Demikian juga produksi batu bara. PT Bukit Asam berada di posisi kelima dibandingkan perusahaan-perusahaan sejenis. Yang pertama dari PT Bumi Resources, kemudian Adaro Indonesia, Bayan Group, Sinar Mas Group, dan yang kelima PT Bukit Asam. Jadi kita posisinya kelima," paparnya.

Di tengah keterbatasan cadangan dan posisi produksi itu, PTBA justru memikul beban kewajiban pasar domestik yang jauh melampaui ketentuan. Berdasarkan aturan, kewajiban Domestic Market Obligation (DMO) batu bara berada di angka 25 persen dari produksi. Namun realisasi DMO batu bara PTBA selama ini disebut selalu menembus lebih dari 54 persen, dua kali lipat di atas kewajiban.

"Pada tahun 2025 sebagai gambaran dari tahun 2021 sampai 2025 seperti ada yang di tabel, itu selalu 2 kali lipat lebih dari 25% yang diharuskan. Dan kita pernah mencoba berapa penurunan profit karena kita melebihi 25%," kata Bambang. Pernyataan itu mengindikasikan ada pengorbanan profitabilitas yang nyata demi memenuhi kebutuhan batu bara dalam negeri, terutama untuk pembangkit listrik.

Analisis Redaksi

Pemaparan Bambang di hadapan Komisi XII DPR sesungguhnya menyiratkan pesan strategis yang lebih dalam dari sekadar laporan angka. PTBA sedang mengirim sinyal kepada para pembuat kebijakan: perusahaan negara yang ditugasi mengamankan pasokan energi domestik justru memiliki pijakan sumber daya yang tipis. Dengan cadangan hanya 2,88 miliar ton dari 97,96 miliar ton cadangan nasional, ruang gerak BUMN ini terbatas, sementara tanggung jawabnya sebagai penopang ketahanan energi terus membesar.

Yang patut dicermati adalah paradoks di sisi DMO. Realisasi lebih dari 54 persen, jauh di atas kewajiban 25 persen, memang menguntungkan publik karena pasokan listrik dalam negeri lebih terjamin. Tetapi pengakuan adanya penurunan profit menunjukkan kebijakan ini punya ongkos korporasi yang riil. Dalam jangka panjang, BUMN yang terus mengorbankan margin bisa kehilangan daya untuk ekspansi dan akuisisi cadangan baru—padahal justru itulah yang dibutuhkan untuk memperbaiki posisi cadangannya.

Ke depan, bola berada di tangan pemerintah dan DPR. Secara logis, ada beberapa jalan yang bisa ditempuh: penugasan konsesi tambang baru kepada PTBA, insentif fiskal atas kelebihan realisasi DMO, atau skema kompensasi yang lebih adil. Tanpa langkah afirmatif semacam itu, posisi PTBA sebagai satu-satunya BUMN batu bara akan terus tertekan—kecil cadangannya, berat bebannya. Dan pada akhirnya, ketahanan energi nasional ikut dipertaruhkan.