BNPB: Sisa Api di Kawasan IKN 319 Hektare, Total Terbakar Kaltim Capai 5.761 Hektare

BNPB mengungkapkan 319,95 hektare lahan di Kalimantan Timur belum berhasil dipadamkan hingga 14 September 2026, dengan sebagian besar tersisa di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), menurut data yang disampaikan Plt Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Panjaitan dalam konferensi pers, Selasa (15/9/2026).

Total luasan terbakar di Kaltim sejak Juli mencapai 5.761 hektare, tersusun dari 2.715,76 hektare data SiPongi hingga 31 Juli dan 3.045,81 hektare pengukuran lapangan 1 Agustus hingga 14 September. Hanya pada 14 September, BNPB mencatat 20 titik api dengan estimasi 701,27 hektare terbakar, di mana 381,32 hektare di antaranya berhasil ditangani—358,32 hektare oleh Satgas Darat dan 23 hektare via water bombing Satgas Udara.

Untuk memadamkan sisa api, BNPB mengerahkan 4.392 personel Satgas Darat didukung dua unit helikopter water bombing. Cuaca dinilai relatif lebih baik dibanding hari-hari sebelumnya, namun seminggu terakhir tidak turun hujar. Jarak pandang normal 8-10 kilometer dengan kabut asap minim, penerbangan tetap berjalan lancar.

Kebakaran di Kaltim merupakan bagian dari enam provinsi prioritas penanganan karhutla pemerintah: Kalimantan Barat, Tengah, Selatan, Timur, Sumatera Selatan, Jambi, dan Riau. Di luar prioritas, BNPB juga menangani kebakaran di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dan Gunung Butak (Jawa Timur), Maluku Utara 44,5 hektare dengan 10 sorti OMC, TPA Putri Cempo Surakarta 6,31 hektare, Wonogiri 16,59 hektare, Bulungan 4 hektare, Poso 30 hektare dan Tojo Una-Una 48 hektare, serta Kolaka Timur 423,14 hektare yang belum padam total.

Di Lampung, api di Lampung Selatan 7 hektare dan Mesuji 339,3 hektare telah padam dan memasuki tahap pemantauan. BNPB meminta pemerintah daerah mempercepat mobilisasi sarana prasarana serta memperkuat integrasi data hingga tingkat tapak. Tidak ada korban jiwa dilaporkan dari seluruh lokasi.

Analisis Redaksi

Angka 319 hektare sisa api di IKN bukan sekadar statistik—ini uji nyata untuk sistem pemadaman di kawasan strategis yang seharusnya punya standar kesiapsiagaan tertinggi. Faktanya, personel 4.392 orang dan dua helikopter belum mampu mengakhiri api dalam hitungan hari, mengindikasikan keterbatasan akses lapangan atau koordinasi lapangan yang belum optimal.

Ketiadaan hujan seminggu meski cuaca "lebih baik" jadi variabel kritis. Tanpa curah alami, beban penuh ada pada water bombing dan garis isolasi darat—dua metode yang mahal dan bergantung logistik. Jika musim kemarau berlanjut, angka 5.761 hektare bisa membengkak, terutama di provinsi prioritas lain yang belum terpantau ketat seperti Kolaka Timur dengan 423 hektare masih menyala.

Instruksi BNPB soal integrasi data hingga tingkat tapak mengakui celah lama: data satelit (SiPongi) sering tidak sinkron dengan realita lapangan. Tanpa perbaikan alur informasi dari desa ke pusat, kebijakan akan selalu mengejar angka belakangan, bukan mencegah di awal.