Antrean BBM Makassar Landai, Pertamina-Pemprov Sulsel Gelar Ganjil-Genap dan Operasional 24 Jam

Antrean kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, secara bertahap mulai melandai berkat sinergi operasional antara PT Pertamina Patra Niaga dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Upaya tersebut mencakup pemberlakuan sistem ganjil-genap, perluasan jam operasional 24 jam, hingga penambahan armada distribusi dan titik penjualan modular.

Kebijakan Ganjil-Genap Atur Aliran Kendaraan

Salah satu strategi utama yang digelar adalah pemberlakuan sistem pengisian BBM berbasis nomor plat ganjil-genap. Kebijakan ini bertujuan memecah kepadatan antrean secara merata serta mengontrol aliran kendaraan di area SPBU. VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, mengonfirmasi bahwa kolaborasi dengan Pemprov Sulsel berjalan efektif untuk mendisiplinkan antrean di lapangan.

Perkuat Pasokan: Armada 24 Jam hingga SPBU Modular

Di sisi supply chain, Pertamina Patra Niaga mengoperasikan armada mobil tangki selama 24 jam non-stop untuk memastikan keberlangsungan pasokan ke titik-titik penjualan. Sebanyak 25 SPBU di Makassar kini dibuka penuh 24 jam, didukung penambahan nozzle BBM bersubsidi serta tenaga operator di lokasi-lokasi kritis.

Sebagai pelengkap jaringan distribusi, pihaknya juga mengaktifkan 3 unit SPBU Modular. Titik-titik ini dirancang fleksibel untuk menjangkau area dengan akses terbatas, mempercepat aliran BBM ke konsumen akhir tanpa harus bergantung sepenuhnya pada infrastruktur SPBU konvensional.

"Berbagai langkah ini kami lakukan untuk memastikan pasokan dan pelayanan terus berjalan optimal. Kami memantau kondisi lapangan secara real-time dan menyesuaikan strategi distribusi sesuai dinamika permintaan,"

Kitty Andhora, VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga

Pertamina Patra Niaga menegaskan komitmen berkelanjutan dalam mengoptimalkan rantai pasok, distribusi, hingga pelayanan BBM bersubsidi demi menunjang mobilitas masyarakat. Sinergi dengan pemerintah daerah dan ketertiban masyarakat dinilai menjadi kunci keberhasilan penanganan lonjakan permintaan ini.