Rekening Massal Warga RI: Terobosan Bansos atau Rekening Pasif Baru?

Pemerintah berencana membuka rekening massal bagi warga Indonesia guna menyalurkan bantuan sosial lebih tepat sasaran. Rencana ini mendapat sorotan dari Kepala Center of Macroeconomics and Finance INDEF, M. Rizal Taufikurahman, dan Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, Jumat (11/9/2026). Bagi keduanya, kebijakan ini bukan sekadar soal rekening, melainkan ujian besar atas kualitas data, tata kelola, dan arah inklusi keuangan nasional.

Rizal menilai pembukaan rekening massal positif karena memperluas inklusi keuangan, memperkuat basis dana perbankan, dan membuat transfer bansos lebih efisien. Namun ia mengingatkan risiko nyata: rekening pasif, biaya administrasi, hingga penyalahgunaan rekening. Menurut dia, implementasi harus fokus pada kualitas data, bukan jumlah rekening. Integrasi NIK, DTSEN, Dukcapil, KYC perbankan, perlindungan data pribadi, dan sistem deteksi fraud harus menjadi fondasi. Tanpa itu, kebijakan ini hanya memindahkan persoalan lama ke kanal digital.

Bansos Tepat Sasaran Tidak Cukup dengan Rekening

Rizal menjelaskan rekening massal dapat meningkatkan ketepatan dan memangkas rantai distribusi. Namun, rekening yang tepat tidak otomatis membuat bansos tepat sasaran jika basis data penerimanya masih bermasalah. Karena itu, keberhasilan harus diukur dari turunnya inclusion error, exclusion error, kebocoran, dan biaya penyaluran. Pemerintah juga perlu memperkuat pengawasan transaksi agar rekening tidak disalahgunakan untuk judi online atau transaksi ilegal lain. Tanpa pengawasan kuat dan integrasi bank, OJK, PPATK, serta aparat penegak hukum, rekening massal bisa menambah kanal baru bagi rekening nominee atau rekening penampung.

Kedaulatan Moneter Digital dan Economic Citizen

Dari sisi lain, Fakhrul Fulvian melihat kebijakan ini sebagai bagian evolusi kedaulatan moneter Indonesia di era digital. Akses terhadap uang semakin bergantung pada akses terhadap infrastruktur tempat uang bergerak. Ia menilai daya tarik kebijakan bukan pada saldo Rp50 ribu, melainkan pada gagasan bahwa saat seseorang memasuki usia dewasa dan memperoleh identitas sebagai warga negara, ia sekaligus mendapat pintu masuk ke sistem keuangan dan sistem pembayaran nasional. KTP memberi identitas kewarganegaraan; rekening dapat memberi identitas dan akses sebagai economic citizen. Integrasi data kependudukan dengan akses keuangan punya implikasi besar.

Account Ownership Bukan Garis Akhir

Fakhrul mengingatkan keberhasilan program jangan diukur hanya dari jumlah rekening yang dibuka. 200 juta rekening tidak otomatis berarti 200 juta masyarakat sudah financially included. Setelah account ownership, tahap berikutnya adalah account usage dan akhirnya economic participation. Pemerintah dan industri keuangan perlu memastikan rekening berbiaya rendah, mudah digunakan, interoperable dengan sistem pembayaran nasional, memiliki perlindungan data kuat, serta tidak menciptakan ketergantungan permanen kepada satu institusi keuangan tertentu. Kebijakan juga perlu disertai literasi keuangan dan perlindungan konsumen, terutama karena sebagian penerimanya baru pertama kali masuk sistem keuangan formal.

Analisis: Dalam kacamata makro, rekening massal bisa menjadi infrastruktur sosial baru jika data dan pengawasan rapi. Sebaliknya, ia menjadi beban fiskal dan risiko sistemik jika hanya mengejar target jumlah. Kuncinya bukan membuka rekening, tetapi memastikan rekening itu hidup, aman, dan produktif.

FAQ Terkait Berita Ini

Apa tujuan pembukaan rekening massal? Untuk memperluas inklusi keuangan dan membuat penyaluran bantuan sosial lebih efisien serta tepat sasaran.

Apa risiko utama yang disorot ekonom? Rekening pasif, biaya administrasi, penyalahgunaan rekening, serta kegagalan data penerima yang membuat bansos tetap tidak tepat sasaran.

Apa ukuran keberhasilan yang disarankan? Turunnya inclusion error, exclusion error, kebocoran, dan biaya penyaluran, bukan sekadar jumlah rekening yang dibuka.