Obligasi DKI Jakarta Dinilai Masih Jauh Panggang, Ekonom INDEF: Butuh Restu 4 Lembaga dan Bayangan Gagal Bayar Brasil

Rencana DKI Jakarta menerbitkan obligasi daerah mendapat sorotan tajam. Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Didik J. Rarchbini menilai harapan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung itu belum bisa direalisasikan dalam waktu dekat karena harus melewati persetujuan DPRD, Kemendagri, Kemenkeu, dan OJK. Peringatan itu disampaikan di Jakarta, Jumat (11/9/2026), di tengah polemik publik soal sumber pembiayaan baru ibu kota.

Bukan Keputusan Otonom Kepala Daerah

Didik menegaskan, dalam UU HKPD, penerbitan obligasi daerah tidak bersifat otonom. Kepala daerah tidak bisa memutuskan sendiri. Prosesnya wajib mendapat persetujuan DPRD, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Otoritas Jasa Keuangan. “Secara realistis, harapan Gubernur Jakarta yang ingin menerbitkan obligasi daerah masih sulit dilakukan, karena harus mendapat persetujuan dari pemerintah pusat,” kata Didik dalam siaran persnya.

Artinya, wacana ini bukan sekadar keputusan politik lokal. Ada rantai administrasi dan fiskal yang harus dilalui. Jika salah langkah, bukan hanya Jakarta yang menanggung risikonya, tetapi juga kredibilitas pembiayaan daerah secara nasional.

Pelajaran Brasil dan Risiko Moral Hazard

Didik mengingatkan peringatan Menteri Keuangan Purbaya agar pemerintah daerah berhati-hati berutang. Brasil menjadi contoh nyata obligasi daerah yang gagal bayar dan dampaknya merembet ke pemerintah pusat. Krisis default massal di negara emerging market itu lahir dari kombinasi pelonggaran aturan utang tanpa kontrol ketat, moral hazard politik dan birokrasi, serta ekspektasi bailout dari pemerintah pusat.

Sebagai ekonom makro, saya membaca kasus Brasil sebagai peringatan bahwa obligasi daerah bukan instrumen ajaib. Ia bisa menjadi bom waktu jika tidak disertai disiplin fiskal, transparansi proyek, dan kapasitas bayar yang terukur. Pemerintah daerah kerap tergoda mengejar pembangunan cepat, tetapi lupa bahwa utang adalah kewajiban jangka panjang yang dibayar oleh publik.

APBD Jakarta Besar, tapi APBN Jangan Jadi Korban

Di sisi lain, APBD Jakarta tahun sebelumnya mencapai kurang dari Rp91 triliun. Angka itu tergolong besar. Namun, pemerintah pusat tetap perlu membatasi penerbitan obligasi agar tidak membebani APBN. Didik menyoroti bunga utang yang harus dibayar dari pajak rakyat bisa mencapai 7%, salah satu yang tertinggi di dunia.

Menurut saya, ruang fiskal Jakarta seharusnya dioptimalkan lebih dulu. Menerbitkan obligasi tanpa kebutuhan mendesak hanya akan menambah beban bunga dan memperbesar risiko fiskal. Jika APBD masih cukup, langkah paling rasional adalah memperbaiki belanja, meningkatkan pendapatan asli daerah, dan memastikan proyek berdampak langsung pada warga.

Jalan Tengah: Maksimalkan Anggaran, Bukan Ugal-ugalan Berutang

Didik menilai pemerintah daerah Jakarta sebaiknya memaksimalkan anggaran yang sudah besar dibandingkan harus menerbitkan obligasi daerah. Utang yang sudah ada, menurutnya, cukup membelit APBN. Karena itu, obligasi daerah semestinya menjadi pilihan terakhir, bukan instrumen utama untuk membiayai ambisi pembangunan.

Kesimpulan saya: rencana obligasi DKI Jakarta boleh saja dibahas, tetapi jangan dikemas sebagai solusi instan. Tanpa restu empat lembaga, proyek yang matang, dan disiplin bayar, wacana ini hanya akan menjadi polemik baru. Jakarta butuh pembiayaan yang sehat, bukan sekadar utang yang terlihat modern.

FAQ Terkait Berita Ini

Apa syarat utama penerbitan obligasi daerah DKI Jakarta? Penerbitan harus mendapat persetujuan DPRD, Kemendagri, Kemenkeu, dan OJK sesuai UU HKPD.

Mengapa Brasil menjadi contoh dalam polemik ini? Karena Brasil pernah mengalami gagal bayar obligasi daerah massal yang berdampak ke pemerintah pusat dan ekonomi nasional.

Apakah APBD Jakarta cukup untuk membiayai pembangunan? APBD Jakarta tahun sebelumnya kurang dari Rp91 triliun. Menurut ekonom, dana itu sebaiknya dimaksimalkan sebelum memilih utang.