Keracunan MBG di Pati: BGN Audit 172 Dapur, Ancaman Suspend Permanen

Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Pemerintah Kabupaten Pati, Jawa Tengah, akan memeriksa seluruh 172 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pekan depan. Langkah ini menyusul insiden keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang membuat puluhan penerima manfaat dirawat. Pemeriksaan menyasar kepatuhan SOP, kelayakan fasilitas, dan kapasitas dapur.

Wakil Kepala BGN Trenggono mengatakan evaluasi menyeluruh diperlukan untuk memperkuat pengawasan. Ia mengakui masih ada kemungkinan dapur SPPG tidak menjalankan seluruh tahapan penyiapan makanan sesuai SOP. Menurutnya, sejak kepemimpinan baru, BGN berupaya memperbaiki tata kelola, tetapi satu-dua dapur bisa saja tidak patuh.

Sanksi Menanti: Suspend hingga Permanen

BGN menegaskan akan memberikan sanksi kepada SPPG yang tidak memenuhi standar keamanan. Dapur yang dinilai buruk dapat dihentikan operasionalnya secara permanen. Trenggono menyebut komitmen BGN adalah men-suspend SPPG bermasalah, bahkan suspend permanen jika dapurnya jelek.

Plt. Bupati Pati Risma Ardhi Chandra menyatakan pemeriksaan seluruh SPPG dilakukan langsung pemerintah daerah mulai pekan depan. Pemeriksaan melibatkan Dinas Kesehatan, Kodim, Polres, dan seluruh unsur Forkopimda Kabupaten Pati. Fokusnya bukan hanya kondisi fisik dapur, tetapi juga kapasitas layanan. Chandra mencontohkan dapur kecil yang mendapat beban 2.500 hingga 3.000 penerima manfaat akan dievaluasi.

Hasil pemeriksaan akan menjadi rekomendasi bagi BGN. Pemerintah daerah hanya bisa merekomendasikan dapur layak atau perlu diperbaiki. Keputusan akhir tetap di tangan BGN.

Korban dan Biaya Perawatan

BGN memastikan penanganan penerima manfaat terdampak tetap prioritas. Hingga Kamis (10/9/2026) siang atau sore, masih ada 59 orang menjalani perawatan. Trenggono menyebut seluruhnya dalam kondisi membaik dan tidak ada yang mengkhawatirkan. Biaya perawatan akan ditanggung pemerintah daerah bersama BGN.

Chandra menambahkan pemerintah daerah sejak awal mengutamakan keselamatan penerima manfaat. Ia bahkan menetapkan status KLB agar penyelamatan dan pelayanan kesehatan bisa ditangani langsung.

Insight Bisnis: Tata Kelola Program Jadi Taruhan

Dari kacamata ekonomi makro, insiden ini bukan sekadar kegagalan operasional. Program MBG adalah belanja publik besar yang menyentuh dapur, rantai pasok pangan, tenaga kerja, dan reputasi negara. Satu kasus keracunan bisa memicu biaya kesehatan, biaya sosial, dan yang lebih mahal: erosi kepercayaan publik terhadap tata kelola program. Pemeriksaan 172 dapur di Pati menjadi uji standarisasi. Jika kapasitas dapur tidak dipetakan secara ketat, risiko kualitas makanan meningkat. Pengawasan berbasis data dan audit berkala adalah prasyarat agar program ini tidak menjadi beban fiskal jangka panjang. Badan Gizi Nasional perlu memastikan sanksi tidak berhenti di atas kertas.

FAQ Terkait Berita Ini

Mengapa BGN memeriksa 172 dapur MBG di Pati?
Menyusul keracunan makanan dalam program MBG, BGN ingin memastikan SOP, fasilitas, dan kapasitas dapur SPPG sesuai standar.

Apa sanksi bagi SPPG yang tidak sesuai SOP?
SPPG dapat di-suspend. Jika dapurnya dinilai buruk, BGN dapat menghentikan operasional secara permanen.

Berapa korban yang masih dirawat?
Hingga Kamis (10/9/2026), masih ada 59 orang dirawat dan seluruhnya dalam kondisi membaik. Biaya ditanggung pemda dan BGN.