BPS Buka Suara: Kemiskinan RI Versi Bank Dunia 64%, Versi Pemerintah 8%? Ini Duduk Perkaranya

Badan Pusat Statistik (BPS) akhirnya membuka duduk perkara di balik jurang data kemiskinan yang sempat menghebohkan publik: versi pemerintah 8,07%, versi Bank Dunia 64,1%. Penjelasan itu disampaikan setelah BPS merilis tingkat kemiskinan nasional per Maret 2026 pada 5 Agustus 2026. Intinya bukan data yang salah, melainkan dua kacamata berbeda untuk menjawab dua pertanyaan yang berbeda.

BPS dan Bank Dunia sama-sama memakai Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Namun BPS mengukur garis kemiskinan berdasarkan biaya hidup riil di Indonesia: kebutuhan pangan dan pokok lain di 75 wilayah perkotaan dan perdesaan di setiap provinsi. Pada Maret 2026, garis kemiskinan BPS tercatat Rp669.235 per orang per bulan, setara sekitar US$3,60 per hari. Angka ini diperbarui dua kali setahun mengikuti harga.

Ambang Batas Naik, Bukan Hidup Memburuk

Bank Dunia memakai tolok ukur internasional untuk membandingkan standar hidup antarnegara. Karena Indonesia naik kelas menjadi negara berpendapatan menengah atas pada 2023, ambang kemiskinan Bank Dunia otomatis dinaikkan dari US$4,20 menjadi US$8,30 per orang per hari, atau sekitar Rp51.087. Dengan ambang setinggi itu, secara alami lebih banyak orang masuk kategori di bawah garis. Ini bukan tanda kehidupan masyarakat tiba-tiba memburuk, melainkan konsekuensi metodologis dari standar yang lebih tinggi.

Bank Dunia juga menghitung tiga dinamika harga: inflasi dari waktu ke waktu, perbedaan antar kabupaten/kota, dan paritas daya beli (PPP) antarnegara. Sementara BPS menyesuaikan garis kemiskinannya dengan pola konsumsi dan standar hidup domestik. Karena itu, tren keduanya bisa berbeda meski data dasarnya sama.

Angka Resmi dan Bayangan Kerentanan

Berdasarkan tolok ukur BPS, tingkat kemiskinan nasional turun dari 8,47% pada Maret 2025 menjadi 8,07% pada Maret 2026. Adapun estimasi Bank Dunia 2025 menempatkan 3,7% penduduk Indonesia dalam kemiskinan ekstrem, 15,5% di bawah garis negara berpendapatan menengah bawah, dan 64,1% di bawah garis negara berpendapatan menengah atas.

Analisis Siti Amalia: selisih 8,07% versus 64,1% adalah cermin dua realitas. Satu mengukur kemiskinan absolut dengan harga lokal; satu lagi mengukur posisi relatif Indonesia di antara negara berpendapatan menengah atas. Bagi pelaku usaha, angka 64,1% jangan dibaca sebagai 64% rakyat jatuh miskin, tetapi sebagai sinyal besarnya kelompok rentan yang daya belinya tipis. Ini pasar yang sensitif harga, sekaligus alarm bagi kebijakan upah, perlindungan sosial, dan produktivitas. Pemerintah berpegang pada ukuran nasional untuk kebijakan domestik; Bank Dunia memberi konteks global. Keduanya tidak saling menegasikan.

BPS menegaskan ukuran nasional dan internasional sengaja dibuat berbeda karena tujuannya berbeda. Garis kemiskinan nasional menjadi dasar kebijakan dan pemantauan pengentasan kemiskinan dalam negeri. Garis internasional dipakai untuk perbandingan standar hidup antarnegara. Dalam bahasa BPS, ukuran yang satu tidak lebih benar daripada yang lain; keduanya saling melengkapi.

Bagi pasar dan pembuat kebijakan, pelajaran utamanya jelas: jangan terjebak perang angka. Yang perlu dibaca adalah arah tren, kualitas daya beli, dan kerentanan kelompok menengah bawah. Di situlah medan tempur ekonomi Indonesia sesungguhnya.

FAQ Terkait Berita Ini

Mengapa angka kemiskinan BPS dan Bank Dunia berbeda jauh? Karena tujuan pengukurannya berbeda. BPS memakai biaya hidup lokal, Bank Dunia memakai garis kemiskinan internasional yang disesuaikan kelompok pendapatan negara.

Apakah kenaikan angka Bank Dunia berarti rakyat Indonesia makin miskin? Tidak. Kenaikan itu terutama berasal dari naiknya ambang batas Bank Dunia setelah Indonesia masuk kelompok negara berpendapatan menengah atas, dari US$4,20 ke US$8,30 per hari.

Apa implikasinya bagi dunia usaha? Angka 64,1% menunjukkan besarnya kelompok rentan. Pelaku usaha perlu membaca ini sebagai sinyal daya beli yang rapuh dan peluang untuk produk yang efisien, terjangkau, serta tahan tekanan harga.