Trump Beri Hadiah Tunai Rp787 Juta ke Tiga Staf Perempuan Gedung Putih, Total Miliaran Rupiah

Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberikan hadiah uang tunai masing-masing US$45.000 atau sekitar Rp787 juta kepada tiga staf perempuan di Gedung Putih, menurut laporan pengungkapan keuangan yang diberitakan CNN, Rabu (9/9). Penerimanya adalah Nathalie Harp, staf kepresidenan; Chamberlain Harris, wakil direktur operasi Oval Office; dan Margo Marti, penasihat komunikasi. Ketiganya melaporkan uang tersebut sebagai “hadiah uang tunai untuk liburan” dalam formulir pengungkapan cabang eksekutif tahunan, meskipun mereka sudah menerima gaji sekitar US$150.000 atau Rp2,6 miliar. Hadiah ini menimbulkan pertanyaan tentang batas antara tradisi pribadi, etika jabatan, dan hukum federal di lingkungan pemerintahan AS.

Tradisi Natal atau Kompensasi Terselubung?

Gedung Putih menyatakan presiden memiliki kebiasaan lama memberikan hadiah Natal kepada orang-orang di sekitarnya, termasuk karyawan dan ajudan, baik saat di pemerintahan maupun sektor swasta. Juru bicara menegaskan hadiah tersebut tidak berkaitan dengan tugas resmi para penerima dan karena itu diperbolehkan berdasarkan standar hukum serta etika yang relevan. Namun, penjelasan itu tidak serta-merta meredakan kekhawatiran sejumlah pengamat, terutama karena nilainya dinilai tidak kecil dan diberikan dalam bentuk tunai.

Dalam sistem pemerintahan Amerika Serikat, garis antara hadiah pribadi dan kompensasi tambahan diatur ketat. Aturan etika federal membatasi pemberian yang dapat memengaruhi pejabat publik atau menciptakan konflik kepentingan. Karena itu, isu ini tidak hanya menjadi cerita tentang kedermawanan seorang presiden, tetapi juga uji atas transparansi dan akuntabilitas etika pemerintahan.

Kritik dari Pakar Etika

Profesor madya kebijakan publik di Universitas Maryland, John Ronquillo, menilai jumlah hadiah tunai itu tidak sepele. Menurut dia, angka tersebut semestinya memicu pertanyaan dari pengawas dan pakar etika mengenai alasan di balik pemberian. Sementara itu, mantan pengacara etika Gedung Putih pada era Presiden George W. Bush, Richard Painter, mengatakan hadiah uang tunai Trump kemungkinan merupakan contoh pegawai pemerintah yang menerima penghasilan tambahan di luar gaji. Praktik semacam itu dilarang hukum federal.

“Jika seseorang adalah karyawan Anda dan Anda memberi mereka hadiah, hampir pasti itu bukan hadiah. Itu adalah penghasilan,” kata Painter, seraya menambahkan bahwa Trump adalah presiden dan para penerima bekerja untuk pemerintah Amerika Serikat. Pernyataan itu menegaskan inti persoalan: relasi kuasa antara presiden dan stafnya membuat pemberian tunai rentan dibaca sebagai bentuk kompensasi, bukan sekadar bingkisan musiman.

Konteks dan Preseden

Harp, yang dikenal sebagai mantan pembawa acara televisi berusia 35 tahun, bergabung sebagai staf Trump pada 2022 dan disebut sangat dedikatif. Ia mengikuti Trump ke berbagai penjuru negeri, menyampaikan cerita positif, dan mengunggah postingan di Truth Social sesuai arahan presiden. Sebelumnya, Trump juga pernah memberi hadiah serupa kepada Walt Nauta sebesar US$20.000. Nauta pernah didakwa dalam kasus penanganan dokumen rahasia Trump sebelum kasus itu dibatalkan.

Dari sudut pandang hubungan internasional dan politik domestik AS, kasus ini memperlihatkan bagaimana norma informal di lingkaran kekuasaan dapat berbenturan dengan aturan formal birokrasi. Bagi publik, pertanyaannya bukan hanya apakah pemberian itu legal, tetapi juga apakah praktik tersebut memperkuat atau justru mengaburkan akuntabilitas pejabat publik. Pengungkapan keuangan tahunan menjadi mekanisme penting, namun efektivitasnya bergantung pada penegakan aturan dan keberanian lembaga pengawas menindaklanjuti potensi pelanggaran.

FAQ Terkait Berita Ini

Siapa saja penerima hadiah uang tunai dari Trump? Nathalie Harp, Chamberlain Harris, dan Margo Marti, ketiganya staf perempuan di lingkungan Gedung Putih.

Berapa nilai hadiah yang diberikan? Masing-masing menerima US$45.000 atau sekitar Rp787 juta, sehingga totalnya mencapai miliaran rupiah.

Mengapa hadiah ini menuai kontroversi? Karena pakar etika menilai uang tunai kepada staf pemerintah berpotensi dianggap sebagai penghasilan tambahan di luar gaji dan melanggar aturan federal.