Pertalite Desil 9-10 Terancam Dibatasi, Pertamina Tunggu Keputusan Pemerintah

Cilacap — PT Pertamina Patra Niaga menyatakan siap mendukung rencana pemerintah membatasi pembelian Pertalite berdasarkan data desil, tetapi perusahaan masih menunggu keputusan resmi. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun mengatakan kebijakan itu sepenuhnya berada di ranah pemerintah, dan Pertamina sebagai badan usaha akan mengikuti arahan yang ditetapkan.

“Sampai saat ini kami masih menunggu pastinya, karena hal tersebut di level pemerintah. Kami adalah badan usaha yang akan mengikuti bagaimana arahan dari pemerintah,” ujar Robert di Cilacap, Kamis (10/9/2026).

Rencana ini mencuat setelah pemerintah berencana memanfaatkan data desil untuk membatasi konsumsi BBM bersubsidi. Konsep awalnya, masyarakat kelompok desil 9-10 akan dibatasi agar subsidi lebih tepat sasaran. Robert menambahkan, Pertamina Patra Niaga siap mengikuti arahan karena semangat kebijakan adalah pendistribusian BBM tepat sasaran, sekaligus mendukung ketahanan energi.

“Apakah dari desil, apakah dari pembatasan dengan cara lainnya, kami pikir Pertamina pasti akan siap apabila kebijakan itu sudah official dari pemerintah. Kami pasti akan berkoordinasi dengan pemerintah, penerapannya berkoordinasi tentunya dengan lembaga-lembaga, misalnya BPH Migas,” tegas Robert.

Kapan Kebijakan Berlaku?

Hingga saat ini, Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM belum menetapkan tanggal pelaksanaan. Keputusan akhir masih menunggu pembahasan matang. Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap rencana pembatasan pembelian Pertalite untuk kelompok desil 9-10. Pada tahap awal, pemerintah tidak akan langsung membatasi seluruh kelompok tersebut. Purbaya menyebut pembatasan akan lebih dulu diterapkan kepada masyarakat desil 10.

Analisis: Reformasi Subsidi yang Menuntut Eksekusi Presisi

Sebagai pakar ekonomi makro, saya menilai penggunaan data desil adalah langkah maju dalam reformasi subsidi energi. Selama ini, subsidi BBM sering bocor ke kelompok mampu karena mekanisme harga tetap terbuka untuk siapa saja yang memiliki kendaraan. Dengan pembatasan berbasis desil, pemerintah berupaya menarik kembali subsidi agar lebih menyerap ke rumah tangga miskin dan rentan.

Namun, eksekusinya tidak sederhana. Data desil dihitung dari kesejahteraan rumah tangga, tidak selalu identik dengan pola konsumsi BBM. Ada rumah tangga desil 9-10 yang memakai kendaraan untuk produktivitas, misalnya pedagang, pekerja lapangan, atau pelaku UMKM. Jika pembatasan dilakukan tanpa kompensasi, daya beli mereka bisa tertekan. Sebaliknya, ada rumah tangga desil rendah yang tidak memiliki kendaraan, sehingga tidak merasakan manfaat langsung pembatasan ini.

Karena itu, pemerintah perlu memastikan integrasi data kependudukan, status ekonomi, dan sistem pembelian di SPBU. Pertamina dan BPH Migas harus menyiapkan infrastruktur digital dan pengawasan lapangan. Tanpa itu, risiko antrean, kelangkaan, dan kenaikan harga tidak resmi akan muncul. Dampak makronya bisa kontraproduktif: inflasi energi meningkat, biaya logistik naik, dan daya beli tergerus.

Di sisi lain, pembatasan yang berhasil akan mengurangi impor BBM, memperbaiki defisit transaksi berjalan, dan memberi ruang fiskal untuk belanja produktif. Ini bukan sekadar kebijakan energi, melainkan bagian dari konsolidasi fiskal dan ketahanan ekonomi nasional. Keputusan final harus disertai peta jalan, kompensasi tepat sasaran, dan komunikasi publik yang jujur. Tanpa itu, kebijakan sebaik apa pun bisa kehilangan legitimasi di lapangan.

FAQ Terkait Berita Ini

Apa itu pembelian Pertalite sesuai desil?
Kebijakan yang membatasi pembelian Pertalite berdasarkan kelompok kesejahteraan rumah tangga, dengan fokus awal pada desil 9-10, terutama desil 10.

Apakah Pertamina menolak kebijakan ini?
Tidak. Pertamina Patra Niaga menyatakan siap mendukung dan menunggu keputusan resmi pemerintah.

Kapan kebijakan ini mulai berlaku?
Belum ada tanggal pasti. Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM masih membahas secara matang.