Luhut Targetkan Perlinsos Digital AI Meluncur Pekan Ketiga Oktober, 50 Juta Warga Miskin Bakal Terima Subsidi Langsung

Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Pandjaitan menargetkan sistem perlinsos digital berbasis kecerdasan buatan (AI) meluncur secara nasional pada pekan ketiga Oktober 2026. Target itu ia sampaikan dalam konferensi pers, Kamis (10/9), dengan harapan 80 persen sistem sudah siap saat roll out. Pemerintah ingin mengubah cara negara menyalurkan bantuan sosial: bukan lagi subsidi produk, melainkan transfer langsung ke rekening bank, dengan sasaran sekitar 50 juta masyarakat termiskin.

Bagi saya, ini bukan sekadar proyek digitalisasi administrasi. Ini langkah besar menuju reformasi fiskal yang lebih presisi, sekaligus ujian bagi kesiapan birokrasi, data, dan sektor keuangan. Luhut menyebut salah satu tantangan utama ada pada pendataan dan pengelompokan penerima berdasarkan desil. Ia berharap tidak ada kendala serius saat sistem diterapkan nasional.

“Kami tadi sudah rancang pada bulan Oktober, minggu ketiga kita akan bisa roll out. Kita berharap pada waktu itu 80 persen ini sudah selesai. Masalahnya tentu tidak sesederhana itu, banyak masalah mengenai desil-desil,” ujar Luhut.

Dari Subsidi Produk ke Transfer Langsung

Dalam skema baru, pemerintah tidak lagi memberikan subsidi dalam bentuk produk. Dana akan disalurkan langsung kepada masyarakat melalui rekening bank. Presiden, kata Luhut, sudah memberikan instruksi agar semua pihak memiliki bank account. Program pembukaan rekening gratis itu melibatkan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI), dan akan menyasar masyarakat termiskin.

“Presiden kemarin juga kebetulan sudah berikan instruksi untuk semua punya bank account karena pada akhirnya nanti kita tidak subsidi produk lagi, tapi subsidi langsung diberikan pada rakyat,” kata Luhut.

Ia berharap saat presiden melakukan roll out pada Oktober, hampir tidak ada masalah serius. Luhut menyebut usulan kepada presiden sebagai Gerakan Nasional Perlinsos. Sekitar 50 juta masyarakat termiskin akan menjadi sasaran program tersebut.

“Itu arahan presiden. Nah, dengan begitu membawa keadilan. Ya, memberi keadilan kepada masyarakat kita. Masyarakat termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan,” paparnya.

Desil, Data, dan Risiko Inklusi

Dari kacamata ekonomi makro, janji 80 persen kesiapan pada pekan ketiga Oktober patut dibaca hati-hati. Sistem transformasi digital yang mengandalkan AI untuk memetakan desil memang bisa meningkatkan akurasi, tetapi ia juga mewarisi masalah data lama: warga miskin yang tidak terdaftar, perubahan status ekonomi yang cepat, hingga potensi exclusion error. Jika data desil tidak mutakhir, bantuan langsung justru bisa salah sasaran.

Pemerintah masih mempertimbangkan mekanisme pembatasan penggunaan dana agar bantuan tidak dipakai untuk aktivitas terlarang, termasuk judi online. Luhut menyebut opsi kupon sedang dikaji, sehingga dana hanya bisa dipakai untuk kebutuhan seperti bayar listrik, beras, dan bensin.

“Kita masih mikir apakah nanti berikan kupon sehingga tidak boleh judi online. Jadi, hanya mungkin bayar listrik, bayar beras, bayar bensin, segala macam,” ujarnya.

Insight Bisnis: Peluang dan Eksekusi

Jika berjalan, skema ini membuka ruang besar bagi perbankan, penyedia sistem pembayaran, dan ekosistem merchant digital. Namun, risikonya juga nyata: kegagalan integrasi data bisa menciptakan kebocoran anggaran, sementara pembatasan belanja lewat kupon berpotensi mengurangi kebebasan konsumen dan menambah biaya administrasi. Pemerintah perlu memastikan AI bukan hanya alat klasifikasi, tetapi juga sistem audit yang transparan.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan bukan pada seremoni peluncuran, melainkan pada apakah 50 juta orang benar-benar menerima manfaat tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran. Tanpa perbaikan data dan tata kelola, perlinsos digital hanya akan menjadi nama baru bagi masalah lama.

FAQ Terkait Berita Ini

Apa itu perlinsos digital berbasis AI? Sistem perlindungan sosial yang menggunakan kecerdasan buatan untuk mendata, mengelompokkan, dan menyalurkan bantuan kepada penerima, termasuk berdasarkan desil kesejahteraan.

Kapan target peluncuran nasionalnya? Pemerintah menargetkan roll out nasional pada pekan ketiga Oktober 2026, dengan harapan 80 persen sistem sudah siap.

Mengapa subsidi produk diganti transfer langsung? Pemerintah ingin menyalurkan bantuan langsung ke rekening penerima agar lebih adil dan tepat sasaran, terutama bagi sekitar 50 juta masyarakat termiskin.