Dampingi Jokowi ke Arab Saudi, Dito Akui Kuota Haji Tambahan Tak Dibahas di Meja Resmi

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo membuka kronologi pertemuan bilateral Presiden ke-7 RI Joko Widodo dengan Pemerintah Arab Saudi pada Oktober 2023. Kesaksian itu disampaikan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (10/9), dalam sidang dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024. Dito menegaskan ia mendampingi Jokowi karena ada rencana kerja sama bidang olahraga, perdagangan, energi, terorisme, dan badan halal. Namun, ia mengaku tidak ikut membahas secara spesifik kuota haji Indonesia.

Menurut Dito, topik kuota haji baru muncul setelah agenda resmi kedua kepala negara selesai, tepatnya saat makan siang. Ia menyebut Raja Arab Saudi menanyakan poin-poin konkret yang harus ditindaklanjuti. Dari situ, tawaran tambahan kuota haji mengemuka, meski Dito mengaku tidak mengetahui angka pastinya karena pembahasan teknis dilakukan dalam rapat lanjutan.

Kronologi di Meja Makan

Dalam persidangan, jaksa KPK menelusuri peran Dito. Ia menjawab bahwa dirinya bersama Presiden atas permintaan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Dito juga menyatakan Menteri Agama saat itu, Yaqut Cholil Qoumas, tidak terlibat dalam pertemuan tersebut.

Ketika ditanya pengacara Yaqut, Dito menyebut permintaan kuota tambahan terjadi spontan. Suasana pertemuan digambarkan cair. Raja Arab Saudi disebut bahagia dan menanyakan tindak lanjut kerja sama yang sudah lama tertunda, termasuk MoU berusia 14 tahun. Dito menegaskan poin pembicaraan tidak hanya soal kuota pelayanan haji, tetapi juga investasi dan perdagangan.

Analisis: Negosiasi Senyap dan Celah Tata Kelola

Kesaksian Dito memperlihatkan bahwa isu kuota haji tambahan tidak lahir dari forum resmi yang transparan, melainkan dari percakapan makan siang. Bagi publik, fakta ini mengundang pertanyaan: seberapa ketat pencatatan dan akuntabilitas negosiasi strategis yang menyangkut hajat hidup jutaan umat? Jika benar tidak ada angka yang dibahas dalam pertemuan puncak, maka proses teknis setelahnya menjadi titik krusial yang harus diawasi.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan empat terdakwa: Yaqut Cholil Qoumas, Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex, Ismail Adham, dan Asrul Azis Taba. BPK RI dalam laporan investigatifnya menduga kasus ini merugikan keuangan negara Rp622.090.207.166,41 atau sekitar Rp622 miliar. Dugaan memperkaya pihak lain juga menyeret 313 Penyelenggara Ibadah Haji Khusus.

FAQ Terkait Berita Ini

Apakah Dito Ariotedjo ikut membahas kuota haji tambahan?

Tidak. Dito mengaku hanya mendampingi Presiden Jokowi untuk isu olahraga dan beberapa kerja sama lain. Topik kuota haji baru muncul saat makan siang setelah agenda resmi selesai.

Siapa saja terdakwa dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan?

Empat terdakwa adalah Yaqut Cholil Qoumas, Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex, Ismail Adham, dan Asrul Azis Taba.

Berapa dugaan kerugian negara dalam kasus ini?

BPK RI menduga kerugian keuangan negara mencapai Rp622.090.207.166,41 atau sekitar Rp622 miliar.