Airlangga: Saldo Rp50 Ribu Bisa Ditarik, Tapi Ada PR Rp11 Triliun

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan saldo awal Rp50 ribu yang disiapkan pemerintah di rekening masyarakat dapat ditarik oleh pemiliknya. Kepastian itu disampaikan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (9/9), menjawab program perluasan inklusi keuangan yang menargetkan sekitar 200 juta penduduk.

"Bisa, bisa ditarik (saldo awal Rp50 ribu)," kata Airlangga. Pemerintah sebelumnya berencana memberikan saldo awal Rp50 ribu untuk rekening masyarakat yang disiapkan melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI).

Sumber anggaran berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan target sekitar 200 juta penduduk, Airlangga memperkirakan kebutuhan dana mencapai sekitar Rp11 triliun atau setara 600 juta dolar AS. Namun, anggaran itu tidak akan digelontorkan sekaligus. Pemberian saldo dilakukan bertahap, sementara skema penganggaran masih dibahas bersama Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Konsolidasi Rekening dan Data Dukcapil

Program ini tidak hanya diperuntukkan bagi warga yang baru memasuki usia 17 tahun. Rekening yang disiapkan pemerintah akan dikonsolidasikan dengan rekening yang sudah dimiliki masyarakat. Airlangga memastikan saldo awal juga diberikan kepada masyarakat yang sebelumnya sudah memiliki rekening bank. Pembukaan rekening akan menggunakan data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), khususnya Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Teknis pembukaan rekening masih akan dibahas, termasuk apakah masyarakat perlu datang ke bank atau tidak. BRI dan BSI dinilai telah memiliki program pendukung. Pemerintah juga pernah menerapkan mekanisme serupa pada periode sebelumnya melalui program yang menyalurkan dana langsung dari Kementerian Keuangan ke rekening penerima.

QRIS hingga Bansos

Rekening tersebut nantinya dapat digunakan untuk berbagai program pemerintah, termasuk penyaluran bantuan sosial. Bagi pelaku UMKM, rekening dirancang memiliki sistem pembayaran QRIS tanpa biaya bagi pedagang. Program ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto agar masyarakat Indonesia memiliki rekening perbankan. BRI disiapkan untuk pembukaan rekening di seluruh Indonesia, sementara BSI akan melayani wilayah Aceh. Data Dukcapil nantinya dipadankan dengan sistem BI untuk mendukung sistem pembayaran dan gateway system melalui QRIS.

Analisis: Rp11 Triliun yang Menuntut Tata Kelola

Dari kacamata makro, program ini bukan sekadar bantuan Rp50 ribu. Ini langkah membangun infrastruktur identitas keuangan dan memperluas basis pembayaran digital. Namun, anggaran Rp11 triliun di tengah ruang fiskal yang terbatas menuntut prioritas dan tata kelola ketat. Jika salah kelola, program bisa menjadi beban APBN tanpa efek berganda yang signifikan. Konsolidasi rekening serta pencocokan NIK-Dukcapil dengan BI dan OJK adalah kunci. Duplikasi rekening, dormant account, dan risiko moral hazard harus diantisipasi. Sisi positifnya, QRIS tanpa biaya bagi pedagang dapat mendorong UMKM masuk ekosistem formal. Eksekusi sebelum akhir tahun akan menjadi ujian koordinasi lintas lembaga.

Airlangga menyebut pemerintah akan merampungkan pembahasan teknis dan regulasi lebih dulu. Setelah itu, timeline pelaksanaan disusun melalui Dewan Nasional Keuangan Inklusif. "Insya Allah kita sudah bisa mulai (program ini sebelum akhir tahun)," ujarnya.

FAQ Terkait Berita Ini

Apakah saldo awal Rp50 ribu benar-benar bisa ditarik? Ya. Airlangga Hartarto memastikan saldo awal itu dapat ditarik pemilik rekening.

Siapa saja yang berhak menerima? Program menyasar sekitar 200 juta penduduk, termasuk yang belum dan sudah memiliki rekening bank. Data mengacu pada NIK Dukcapil.

Kapan program diluncurkan? Pemerintah menargetkan mulai sebelum akhir tahun, tetapi timeline final masih dibahas dengan BI, OJK, dan Dewan Nasional Keuangan Inklusif.