Airlangga Pastikan Saldo Rp50 Ribu untuk 200 Juta Warga Ditanggung APBN, Butuh Rp11 Triliun

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan saldo awal rekening masyarakat sebesar Rp50 ribu akan dibiayai APBN. Kebutuhan anggaran program itu diperkirakan Rp11 triliun untuk sekitar 200 juta penduduk. Pernyataan disampaikan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (9/9), dengan skema rekening berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

Airlangga menyebut dana tersebut berasal dari APBN. Dengan basis sekitar 200 juta penduduk, total kebutuhan program mencapai sekitar Rp11 triliun. Namun, ia tidak merinci apakah alokasi akan masuk APBN tahun ini atau tidak. Menurutnya, persoalan anggaran masih perlu dibahas karena pencairan tidak akan langsung sekaligus. 'Anggaran nanti kita bahas, karena kan enggak semuanya langsung segitu. Kan nanti itunya secara bertahap,' imbuhnya.

Peluang APBN menanggung saldo awal Rp50 ribu juga sempat disinggung Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Ia menilai kebutuhan anggaran itu masih dapat ditampung dalam cadangan belanja negara. 'Mungkin ya (dari APBN), soalnya Rp50 ribu dikali sekian, nggak banyak-banyak amat lah kalau saya lihat,' ujar Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (9/9). 'Kan kita ada cadangan belanja juga ada, cadangan belanja negara ada, selalu ada. Saya lihat masih masuk,' katanya.

Rekening Otomatis dan Target Inklusi Keuangan

Pemerintah berencana memberikan dana awal Rp50 ribu untuk mengisi rekening masyarakat yang dibuka melalui BRI dan BSI. Sekitar 200 juta penduduk memiliki rekening. Pembukaan rekening akan berbasis NIK dengan memanfaatkan data Dukcapil. Rekening rencananya diberikan otomatis kepada warga yang memasuki usia 17 tahun dan telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP).

'Begitu mereka usianya 17 tahun langsung otomatis dikasih KTP dan dikasih rekening koran,' kata Airlangga dalam Simposium Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) di Jakarta, Selasa (8/9).

Insight Bisnis: antara Stimulus dan Disiplin Fiskal

Dari kacamata ekonomi makro, program ini menyasar inklusi keuangan sejak dini. Rekening otomatis berbasis NIK berpotensi mempercepat penetrasi layanan perbankan, memperluas basis data ekonomi, dan membuka jalan bagi penyaluran bansos yang lebih tertarget. Bagi industri perbankan, khususnya BRI dan BSI, mandat ini bisa menjadi kanal akuisisi nasabah massal dengan biaya yang relatif rendah.

Namun, ada catatan fiskal. Rp11 triliun bukan angka kecil, meski Purbaya menyebut cadangan belanja masih memadai. Jika program ini berjalan permanen, pemerintah perlu skema pembiayaan yang jelas, bukan sekadar mengandalkan sisa anggaran. Tanpa desain exit strategy dan pengukuran dampak, saldo awal Rp50 ribu berisiko menjadi beban rutin yang tidak menghasilkan peningkatan literasi keuangan secara signifikan.

Yang juga krusial adalah eksekusi data. Integrasi NIK, Dukcapil, dan sistem perbankan harus bersih dari duplikasi dan data fiktif. Sebab, dalam skala 200 juta penduduk, kesalahan kecil dalam basis data bisa berlipat menjadi kebocoran anggaran. Pemerintah semestinya membuka rincian alokasi, target, dan mekanisme evaluasi sebelum program ini dipastikan masuk APBN.

FAQ Terkait Berita Ini

Apa itu saldo awal Rp50 ribu? Dana awal yang akan diberikan pemerintah untuk mengisi rekening masyarakat yang dibuka melalui BRI dan BSI, diberikan otomatis kepada warga yang berusia 17 tahun dan sudah memiliki KTP.

Siapa yang menanggung biayanya? Pemerintah menyatakan dana berasal dari APBN. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut kebutuhan itu masih dapat ditampung cadangan belanja negara.

Kapan program mulai berjalan? Belum ada kepastian. Airlangga menyebut anggaran masih dibahas dan penyaluran kemungkinan dilakukan secara bertahap.