Prabowo Siapkan Rekening Bank Otomatis untuk Semua Warga RI: Bansos Tepat Sasaran atau Lompong?

Pemerintah resmi menggodok skema pembukaan rekening bank massal bagi seluruh warga negara Indonesia yang telah berusia 18 tahun ke atas. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, langkah ini merupakan amanat Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan setiap bantuan sosial dan program pemerintah tersalurkan secara cepat, tepat sasaran, dan terintegrasi dengan basis data kependudukan.

Dalam pertemuan dengan awak media di Sunter, Jakarta Utara, Selasa (8/9/2026), Purbaya menegaskan bahwa rekening tersebut akan menjadi sistem pembayaran digital andalan yang terhubung dengan data Dukcapil dan perbankan nasional. "Tujuannya agar setiap bantuan betul-betul cepat dan tepat sasaran. Bansos dan lain-lain. Itu rencana Pak Presiden," ujarnya.

Skema Otomatis: Saat Bikin KTP, Langsung Dapat Rekening

Purbaya menjelaskan, pemerintah tengah mengkaji mekanisme pembukaan rekening secara otomatis bagi masyarakat yang belum memiliki rekening, terutama mereka yang baru saja mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP). "Kelihatannya setiap orang yang umurnya di atas 18 tahun akan dibukakan rekening, yang belum punya rekening. Ada kemungkinan juga nanti setiap orang yang bikin KTP langsung otomatis dibuatkan rekeningnya," jelasnya.

Integrasi data kependudukan dengan sistem perbankan menjadi kunci utama. Dengan pendekatan ini, pemerintah tidak hanya mengejar target inklusi keuangan nasional, tetapi juga menciptakan ekosistem keuangan digital yang lebih efisien. Namun, pertanyaan besar menggelayut: apakah infrastruktur perbankan dan perlindungan data siap menyambut puluhan juta rekening baru dalam waktu bersamaan?

Kolaborasi Himbara, BI, dan OJK: Rekening Plus QRIS Tanpa Biaya

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto, menambahkan bahwa rekening akan dibuka di beberapa bank Himbara dan terintegrasi dengan sistem pembayaran QRIS. Pemerintah juga berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI) untuk menyediakan payment system yang mulus. "Dari nomor rekening itu, nantinya mempunyai kemampuan untuk dilakukan pembayaran, dan ini berkolaborasi juga dengan payment gateway BI yaitu QRIS," terang Airlangga.

Yang menarik, bagi para pelaku UMKM, pemerintah menyiapkan kanal QRIS otomatis tanpa biaya potongan. "QR tidak minta discount. Jadi, nol biaya untuk para pedagang. Diharapkan ini akan mendorong UMKM dan juga perekonomian syariah," tegasnya. Langkah ini sekaligus menjadi sinyal bahwa pemerintah serius mendorong digitalisasi transaksi dan pemberdayaan usaha kecil, meskipun tantangan literasi keuangan di daerah masih menjadi pekerjaan rumah besar.

Rencana ini akan dibahas lebih lanjut dalam Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) bersama BI, OJK, Kemendagri, dan Kemenkeu. Sebagai pakar ekonomi makro, saya menilai inisiatif ini berpotensi menjadi loncatan besar bagi inklusi keuangan Indonesia—asalkan diiringi dengan pengawasan ketat dan perlindungan data nasabah. Tanpa itu, rekening massal hanya akan menjadi gimmick birokrasi yang mengabaikan esensi pemberdayaan masyarakat.

FAQ Terkait Berita Ini

1. Apakah semua warga Indonesia wajib memiliki rekening bank?
Tidak bersifat wajib, namun pemerintah akan membukakan rekening secara otomatis bagi warga usia di atas 18 tahun yang belum punya rekening, terutama saat mengurus KTP.

2. Bank apa yang akan digunakan untuk rekening massal ini?
Rencananya rekening akan dibuka di bank-bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) seperti BRI, BNI, BTN, dan Mandiri.

3. Apa keuntungan bagi UMKM dari kebijakan ini?
UMKM akan mendapatkan fasilitas pembayaran QRIS otomatis tanpa biaya diskon (nol persen), sehingga mendorong transaksi digital dan meningkatkan daya saing usaha kecil.