Pertamina Desak Harga FAME B50 Diseragamkan: Keadilan atau Monopoli Terselubung?

PT Pertamina Patra Niaga secara terbuka meminta pemerintah menetapkan satu harga tertimbang untuk Fatty Acid Methyl Ester (FAME) sebagai bahan baku program Biodiesel B50. Permintaan ini mengemuka dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XII DPR RI pada Rabu (9/9/2026), di mana Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, menyoroti ketimpangan biaya distribusi yang membebani perusahaan pelat merah tersebut. Langkah ini dinilai krusial untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat, namun di sisi lain memicu tanda tanya besar: akankah kebijakan ini justru mengarah pada sentralisasi pasokan yang merugikan produsen FAME kecil?

Dalam paparannya, Mars Ega mengungkapkan bahwa implementasi B50 masih dibayangi oleh tantangan logistik yang signifikan. Pasokan FAME yang diperoleh Pertamina berasal dari puluhan produsen di berbagai wilayah Indonesia, mulai dari Sumatra hingga Papua. Jarak yang jauh antara pemasok dengan titik distribusi Biosolar menyebabkan biaya angkut membengkak, sementara badan usaha lain yang juga memasarkan B50 dinikmati oleh rantai pasok yang lebih pendek. "Kami berharap ada satu harga tertimbang yang berlaku sama, sehingga tidak ada distorsi persaingan," tegasnya, sembari mengingatkan bahwa Pertamina bukanlah satu-satunya pelaku di pasar ini.

Keadilan atau Justru Beban Baru?

Jika dicermati, usulan harga tunggal FAME sebenarnya mengandung dua sisi mata uang. Di satu sisi, penyeragaman harga dapat memberikan kepastian bagi seluruh badan usaha dan menekan potensi perang harga yang tidak sehat. Namun di sisi lain, kebijakan ini berpotensi mematikan inovasi dan efisiensi di tingkat produsen FAME regional. Sebagai pakar ekonomi makro, saya menilai bahwa pemerintah harus sangat hati-hati dalam merumuskan formula harga tertimbang—jangan sampai formula tersebut terlalu menguntungkan pemain besar dengan skala ekonomi tinggi, sementara produsen lokal dengan biaya produksi lebih rendah justru terpinggirkan.

Kementerian ESDM melalui Ditjen EBTKE saat ini tengah mengkaji mekanisme penetapan harga yang adil. Mars Ega menyebut bahwa Pertamina siap menjadi mitra pemerintah dalam menyusun skema tersebut, namun tetap dengan catatan bahwa semua pelaku usaha diperlakukan setara. "Equal treatment adalah kunci," ujarnya. Pertanyaan selanjutnya adalah: apakah kesetaraan itu berarti subsidi silang antarwilayah, atau justru subsidi langsung dari APBN? Belum ada jawaban pasti, namun isu ini pasti akan menjadi sorotan dalam pembahasan anggaran tahun depan.

Tantangan B50: Antara Target Energi dan Realita Lapangan

Program B50 yang dicanangkan sebagai langkah percepatan transisi energi berbasis nabati memang memiliki target ambisius. Namun rantai pasok FAME yang tersebar dan belum terintegrasi dengan baik menjadi pekerjaan rumah besar. Pertamina sebagai supplier Biosolar terbesar mengaku kapasitas penyimpanan dan transportasi mereka selama ini sudah dioptimalkan, tetapi tetap mengalami kendala ketika harus mengambil FAME dari titik yang jauh dari terminal bahan bakar minyak. Mars Ega menyebut bahwa efisiensi biaya distribusi dapat ditingkatkan jika semua pemain mengacu pada patokan harga yang sama, sehingga tidak ada yang dirugikan oleh faktor geografis.

Di tengah desakan ini, pelaku industri FAME dari daerah menyuarakan kekhawatiran. Mereka takut harga tunggal akan mengarah pada monopoli pembelian oleh Pertamina, yang nota bene memiliki posisi tawar sangat kuat. Beberapa asosiasi produsen sawit bahkan telah menyurati DPR untuk meminta transparansi formula harga. Komisi XII pun berjanji akan memanggil seluruh pemangku kepentingan untuk membahas secara komprehensif sebelum mengambil keputusan.

FAQ Terkait Berita Ini

Apa itu FAME dan mengapa penting untuk B50?
FAME adalah Fatty Acid Methyl Ester, yaitu bahan bakar nabati yang dihasilkan dari minyak sawit atau minyak jelantah. FAME dicampur dengan solar untuk menghasilkan biosolar, dan untuk program B50, komposisi FAME mencapai 50%.

Mengapa Pertamina meminta satu harga FAME?
Pertamina menilai perbedaan biaya distribusi karena lokasi produsen yang tersebar membuat harga pokok mereka tidak kompetitif dibandingkan badan usaha lain. Harga tunggal diharapkan menciptakan level playing field.

Apakah kebijakan ini akan menyebabkan kenaikan harga solar?
Belum tentu. Penetapan harga tertimbang bertujuan untuk meratakan biaya, sehingga tidak ada lonjakan signifikan. Namun jika formula tidak tepat, bisa berdampak pada subsidi yang harus ditanggung pemerintah atau konsumen akhir.