Menkop dan Bos Danantara Temui Menkeu di Tengah Utang Rp 240 T Koperasi Merah Putih

Menteri Koperasi Ferry Juliantono dan Kepala Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) Donny Oskaria mendatangi Kantor Kementerian Keuangan, Rabu (9/9/2026) siang, untuk bertemu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Pertemuan yang berlangsung di Gedung Juanda itu dipastikan membahas sejumlah agenda strategis, termasuk yang berkaitan dengan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang tengah menjadi sorotan karena beban utangnya yang mencapai Rp 240 triliun.

Donny Oskaria, yang juga menjabat sebagai bos Danantara, hanya menyebut pertemuan itu sebagai bagian dari komunikasi rutin dengan Kemenkeu. “Banyak hal. Kita selalu berhubungan dengan Kemenkeu. Banyak hal lain yang harus didiskusikan. Habis ini ketemu Pak Menkeu kan,” ujarnya singkat kepada awak media. Meski tak merinci, arah pembicaraan diprediksi kuat mengarah pada skema pembiayaan dan pengelolaan utang KDMP, mengingat Purbaya sebelumnya telah mengalokasikan Rp 40 triliun untuk pembayaran cicilan perdana tahun ini.

Utang Rp 240 T dan Skema Cicilan yang Menggantung

KDMP, yang digadang sebagai program pemerataan ekonomi desa, kini menghadapi uji nyata. Total utang Rp 240 triliun dengan jadwal cicilan Rp 40 triliun per tahun selama enam tahun membuat ruang fiskal pemerintah kian sempit. Kehadiran Ferry dan Donny di tengah tekanan fiskal ini mengindikasikan adanya upaya koordinasi lintas kementerian untuk memastikan likuiditas tetap terjaga, sekaligus mencari opsi restrukturisasi atau pendanaan alternatif agar program tidak berhenti di tengah jalan.

Sebagai pengamat ekonomi makro, saya menilai pertemuan ini merupakan sinyal penting: pemerintah tidak ingin KDMP menjadi beban yang mengganggu stabilitas APBN. Namun, di sisi lain, besarnya nilai utang yang harus dicicil setiap tahun berpotensi menggeser belanja produktif lainnya. Jadi, wajar jika Menteri Keuangan memanggil jajaran terkait untuk memastikan strategi pembayaran tidak mengganggu target defisit dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Yang perlu dicermati adalah apakah skema cicilan yang ada akan dipertahankan, atau akan ada negosiasi ulang dengan kreditor — baik itu bank BUMN maupun lembaga pembiayaan internasional. Donny, yang juga merupakan eksekutif Danantara, jelas memiliki peran sentral dalam mengelola aset dan utang BUMN, sehingga kehadirannya tidak sekadar seremonial, melainkan untuk mencari solusi terintegrasi antara kebijakan koperasi dan pengelolaan BUMN.

FAQ Terkait Berita Ini

• Apa yang dibahas dalam pertemuan Menkop dan Bos Danantara dengan Menkeu? Pertemuan membahas berbagai hal strategis, termasuk kemungkinan koordinasi mengenai pembayaran utang Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang mencapai Rp 240 triliun.
• Berapa besar utang KDMP dan bagaimana skema cicilannya? KDMP memiliki utang Rp 240 triliun, yang dicicil sebesar Rp 40 triliun per tahun selama enam tahun. Tahun ini adalah tahun pertama pembayaran.
• Mengapa pertemuan ini penting bagi perekonomian Indonesia? Karena menyangkut alokasi APBN yang signifikan dan stabilitas fiskal, serta keberlanjutan program koperasi desa yang menjadi salah satu prioritas pemerintah.