Kabut Asap Karhutla Kepung 14 Wilayah Sumut, Bobby Nasution Siapkan PJJ Darurat

Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, mengambil langkah antisipatif dengan menyiapkan skema pembelajaran jarak jauh (PJJ) bagi siswa sekolah menyusul kabut asap pekat dari kebakaran hutan dan lahan yang menyelimuti 14 kabupaten/kota di provinsi tersebut. Kondisi udara di wilayah terdampak tercatat dalam kategori sedang hingga tidak sehat, memaksa pemerintah daerah untuk mempertimbangkan kembali aktivitas belajar tatap muka.

Keputusan ini diumumkan Bobby di Medan, Rabu (9/9), setelah tim pemantauan kualitas udara melaporkan sebaran asap yang semakin meluas. Daerah yang terpapar meliputi Asahan, Batubara, Simalungun, Samosir, Toba, Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, dan Mandailing Natal. "Kalau memang sudah tingkat membahayakan, kami akan coba membuat skema belajar jarak jauh kembali. Itu nanti kita akan imbau dari SD sampai dengan SMA," tegas Bobby dalam konferensi pers.

Darurat Asap: PJJ dan Imbauan Aktivitas Luar Ruang

Bobby tidak hanya menyoroti sektor pendidikan. Ia juga mengimbau masyarakat untuk menunda aktivitas di luar rumah yang tidak mendesak. "Kalau untuk aktivitas normal di luar rumah kita anjurkan ditahan, tapi aktivitas yang memang tidak bisa terhindarkan di luar rumah kita anjurkan pakai alat tambahan seperti masker," ujarnya. Imbauan ini penting mengingat partikel halus dari asap karhutla dapat memicu gangguan pernapasan akut, terutama bagi anak-anak, lansia, dan penderita penyakit kronis.

Sebagai mantan Wali Kota Medan, Bobby tampaknya belajar dari pengalaman penanganan bencana asap tahun-tahun sebelumnya. Namun, kebijakan PJJ darurat ini memunculkan pertanyaan kritis: apakah infrastruktur digital di daerah pedesaan Sumut sudah siap? Wilayah seperti Padang Lawas dan Mandailing Natal masih terkendala akses internet stabil, sehingga skenario PJJ berisiko memperlebar kesenjangan pendidikan. Tanpa persiapan matang, kebijakan ini bisa menjadi solusi setengah hati.

Upaya Pemadaman dan Target Dua Hari

Bobby menegaskan setiap laporan titik api akan segera ditindaklanjuti agar api tidak meluas. Ia menyebut sejumlah titik karhutla telah ditinjau dengan target pemadaman maksimal dua hari. "Ada beberapa titik yang memang sudah kami tinjau dan kami kasih estimasi waktu pemadaman jangan lebih dari dua hari. Alhamdulillah dari beberapa titik kemarin tidak ada lebih dari dua hari, dan ini semua dari BPBD provinsi, kabupaten, dan juga tim pemadam, dan juga dari Kementerian Kehutanan bekerja bersama-sama," paparnya. Sinergi antarinstansi patut diapresiasi, tetapi publik perlu melihat konsistensi, mengingat musim kemarau masih berlangsung dan potensi titik api baru tetap tinggi.

Yang lebih mendesak adalah upaya pencegahan. Bobby mengimbau masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan untuk membuka atau membersihkan area perkebunan. Namun, imbauan ini terkesan klise tanpa penegakan hukum yang tegas. Praktik pembakaran lahan oleh petani dan korporasi sering kali terjadi karena kurangnya alternatif ekonomi dan pengawasan lapangan. Pemerintah provinsi perlu mendorong program pertanian ramah lingkungan serta sanksi berat bagi pelaku pembakaran ilegal.

Dampak Kesehatan: Belum Ada Lonjakan ISPA, tapi Waspada

Kabar baiknya, Sekretaris Dinas Kesehatan Sumut, Hamid Rijal Lubis, menyatakan belum ada peningkatan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) akibat asap karhutla. "Sampai saat ini ya belum ada peningkatan yang signifikan dari penyakit ISPA. Tapi data pastinya saya harus cek dulu," ujarnya kepada CNNIndonesia.com. Meski demikian, masyarakat diminta tetap menjaga perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), mengonsumsi gizi seimbang, istirahat cukup, dan menggunakan masker saat berada di luar ruangan.

Analisis kritis: ketiadaan lonjakan ISPA saat ini bukan berarti ancaman hilang. Efek asap bersifat kumulatif; paparan jangka pendek dapat memicu iritasi mata dan tenggorokan, sementara jangka panjang meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular. Dinas Kesehatan perlu memantau secara agresif, terutama di daerah dengan tingkat polusi tertinggi. Edukasi penggunaan masker N95, bukan masker kain biasa, juga perlu digencarkan.

Persoalan karhutla di Sumut bukan sekadar bencana musiman, melainkan cerminan lemahnya tata kelola lahan dan kesadaran lingkungan. Bobby Nasution sebagai gubernur baru memiliki peluang besar untuk mendorong reformasi kebijakan, mulai dari perizinan perkebunan hingga penguatan peran masyarakat adat dalam menjaga hutan. Tanpa pendekatan holistik, asap karhutla akan terus menjadi langganan tahunan yang merugikan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi rakyat.

FAQ Terkait Berita Ini

1. Apa saja daerah di Sumut yang terdampak kabut asap karhutla?
Sebanyak 14 kabupaten/kota, yaitu Asahan, Batubara, Simalungun, Samosir, Toba, Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, dan Mandailing Natal.

2. Kapan skema PJJ akan diberlakukan?
Gubernur Bobby Nasution menyatakan PJJ akan diterapkan jika tingkat asap sudah dianggap membahayakan. Saat ini masih dalam tahap antisipasi, dan akan diumumkan lebih lanjut berdasarkan pemantauan kualitas udara.

3. Apakah ada peningkatan kasus ISPA akibat asap?
Sementara ini Dinas Kesehatan Sumut melaporkan belum ada peningkatan signifikan, namun masyarakat tetap diimbau memakai masker dan menjaga kesehatan karena dampak asap dapat muncul kemudian.