Danantara Bantah Ganggu Ekspor: Kontrak 2027 Tetap Jalan, Begini Strategi DSI

PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) menegaskan kehadirannya tidak akan mengganggu kepastian pasar ekspor komoditas, termasuk kontrak pengadaan batu bara, CPO, dan ferro alloy yang sudah diteken untuk tahun 2027. Kepastian itu disampaikan langsung Managing Director Global Relations & Communications BPI Danantara, Pahala Nugraha Mansury, kepada CNBC Indonesia pada Senin (7/9/2026), di tengah kegelisahan pelaku usaha dan mitra dagang internasional.

Meski menjadi entitas baru di lanskap perdagangan komoditas, DSI mengusung mandat utama dari Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan seluruh transaksi komoditas strategis tercatat dalam sistem national single window. Langkah ini, menurut Pahala, justru akan memperkuat tata kelola ekspor, bukan menambah beban birokrasi. “Fokus awal kami adalah konsistensi data volume, harga, spesifikasi, dan kontrak, dengan prinsip governance yang baik,” ujarnya.

DSI berencana mengintegrasikan data domestik dari Kementerian Perdagangan, Bea Cukai, hingga pelabuhan-pelabuhan utama. Di sisi lain, koordinasi dengan negara-negara importir terbesar untuk tiga komoditas unggulan—batubara, ferroalloy, dan CPO—juga terus digalakkan. “Dengan data yang terpadu, kita bisa meyakinkan pembeli bahwa semua transaksi sudah sesuai kesepakatan dan tidak ada distorsi pasar,” tegasnya.

Menjaga Kepastian Usaha, Bukan Mengguncang

Kekhawatiran pelaku usaha terhadap intervensi harga atau restriksi ekspor langsung dibantah. Pahala menekankan bahwa DSI menghormati kontrak-kontrak yang telah berjalan, bahkan memberi ruang bagi eksportir untuk melakukan negosiasi kontrak 2027 tanpa rasa ragu. “Kami sudah komunikasikan ke asosiasi bahwa silakan lanjutkan pembahasan. Jangan sampai peran DSI menimbulkan keraguan,” ujar dia.

Pernyataan ini penting mengingat beberapa pekan terakhir pasar komoditas global dilanda ketidakpastian, terutama terkait kebijakan perdagangan China dan India. Kehadiran DSI sempat dibaca sebagian analis sebagai upaya sentralisasi yang berisiko mengganggu ekosistem ekspor. Namun, pendekatan yang dipilih—lebih pada penguatan data dan transparansi—justru bisa menjadi nilai tambah bagi kredibilitas ekspor Indonesia, asalkan implementasi di lapangan tidak membebani biaya logistik dan administrasi.

Analisis Ekonomi: Antara Pengawasan dan Efisiensi

Dari kaca mata ekonomi makro, inisiatif DSI sejalan dengan upaya memperbaiki neraca perdagangan melalui pencatatan yang akurat. Selama ini, perbedaan data antara pelabuhan dan kementerian sering menjadi celah bagi praktik under-invoicing atau pelaporan volume yang tidak konsisten. Dengan national single window yang terintegrasi, risiko kebocoran dan ketidaksesuaian tarif bisa ditekan.

Namun, tantangan terbesar bukanlah pada sistem, melainkan koordinasi antar-instansi dan kesiapan pelaku usaha kecil-menengah yang belum sepenuhnya digital. Jika DSI mampu menjadi jembatan, bukan pengawas yang represif, maka dampak positif terhadap iklim investasi dan ekspor komoditas akan terasa dalam jangka menengah. Di sisi lain, pasar akan mencermati apakah DSI juga akan terlibat dalam penentuan harga acuan yang dapat mempengaruhi daya saing. Untuk itu, komunikasi terbuka dengan asosiasi dagang dan importir adalah langkah bijak yang patut diapresiasi.

Kesimpulan sementara, pernyataan DSI memberikan sinyal stabilitas, namun eksekusi di lapangan tetap akan menentukan kepercayaan pelaku usaha. Yang jelas, eksportir disarankan untuk tetap melakukan negosiasi kontrak secara agresif, karena kepastian regulasi tidak boleh menjadi alasan untuk kehilangan momentum pasar global yang sedang bergejolak.

FAQ Terkait Berita Ini

Apakah DSI akan mengubah harga kontrak ekspor yang sudah disepakati?
Tidak. DSI menegaskan akan menghormati semua kontrak yang telah dibuat, termasuk untuk tahun 2027. Peran mereka adalah pencatatan dan verifikasi data, bukan intervensi harga.

Apa saja komoditas yang menjadi prioritas DSI?
Tiga komoditas utama yang menjadi fokus awal adalah batu bara, ferro alloy, dan crude palm oil (CPO). Selanjutnya bisa berkembang sesuai mandat dari Presiden.

Bagaimana DSI menjamin data tidak membingungkan eksportir?
DSI akan mengintegrasikan data dari kementerian dan pelabuhan melalui national single window, serta berkoordinasi dengan importir besar. Tujuannya adalah konsistensi, bukan menambah prosedur berbelit.