Yusril Ngaku Tak Tulis Buku 'Islam ala Prabowo', Baru Baca Usai Diluncurkan: Ini Pengakuan yang Menggelitik

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, mengakui bahwa dirinya tidak menulis langsung artikel yang terbit dalam buku bunga rampai Islam ala Prabowo: Cara Prabowo Mengamalkan Ajaran Islam. Pengakuan ini muncul setelah buku yang diluncurkan 26 Agustus 2025 itu memicu gelombang kritik publik, terutama soal judul dan deretan nama tokoh yang tercantum di sampul—termasuk Yusril sendiri.

Dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan, Senin (7/9), Yusril menyatakan bahwa materi atas namanya merupakan hasil wawancara dengan tim penyusun, dan ia baru membaca seluruh isi buku pasca-penerbitan. Pernyataan ini justru memperkuat pertanyaan: seberapa besar kendali tokoh publik atas narasi yang dibubuhkan namanya, terutama ketika buku tersebut diusung sebagai referensi hubungan Prabowo Subianto dengan Islam?

Di Balik Judul yang Kontroversial

Buku yang diterbitkan dalam rangka Rakornas BAZNAS 2025 itu langsung menjadi perbincangan hangat di media sosial. Sampul, daftar isi, dan deskripsi yang beredar memicu berbagai tafsir—sebagian menilai judulnya terlalu eksplisit mengaitkan identitas keagamaan dengan figur politik tertentu. Yusril mengaku tidak pernah diajak berunding soal judul. Bahkan ia melontarkan sindiran halus: "Kalau judulnya misalnya 'Prabowo dan Islam', menurut saya akan lebih mudah dipahami."

Pernyataan ini menyiratkan adanya jarak antara kontributor dan proses editorial. Sebagai akademisi dan pengamat hukum tata negara yang telah malang-melintang di dunia politik, Yusril tentu paham betul bobot judul dalam sebuah karya. Namun ia memilih untuk tidak mempersoalkannya—atau justru baru menyadari keganjilan setelah buku terbit.

Wawancara Tanpa Revisi, Hak Cipta Tanpa Klarifikasi

Yusril mengaku lupa sosok pewawancara dan tidak pernah melihat transkrip hasil wawancara. "Saya baru membaca buku itu secara utuh sampai selesai," ujarnya. Meski ia menyatakan puas dan siap mempertanggungjawabkan isi wawancara secara akademik, pernyataan ini mengundang tanya: apakah pantas seorang pejabat setingkat menko membiarkan namanya dipinjam tanpa melakukan verifikasi akhir?

Lebih merisaukan, namanya juga tercantum sebagai pemegang hak cipta bagian tertentu—tanpa pernah ada pembicaraan sebelumnya. Yusril mengaku tidak terlalu mempersoalkan, tetapi dalam konteks hukum hak cipta dan kode etik jurnalistik, pencantuman nama tanpa persetujuan eksplisit atas materi final adalah kelalaian serius. Apakah ini potret lemahnya pengawasan tim penyusun, ataukah ada praktik penerbitan yang terburu-buru demi momen politik?

Kritik atas Budaya Membaca yang Instan

Dalam kesempatan yang sama, Yusril menyoroti kebiasaan masyarakat yang menilai buku hanya dari judulnya. "Orang cenderung tidak sabar membaca... lalu memberikan penilaian berdasarkan sudut pandangnya sendiri," katanya. Kritik itu sah, namun justru menjadi ironi—karena ia sendiri tampaknya tidak sabar mencermati produk akhir yang menggunakan namanya. Sebagai pemimpin redaksi dan jurnalis investigasi, saya menilai bahwa tanggung jawab intelektual tidak berhenti pada wawancara; ia berlanjut hingga hasil cetak.

Buku ini diinisiasi oleh Ketua MPR Ahmad Muzani dan Ketua MUI KH Anwar Iskandar, dengan tim penyusun Abdur Rahim Hasan dkk. Nama-nama besar seperti Abdul Mu'ti dan Asep Saifuddin Chalim juga turut tercantum. Namun, tidak adanya transparansi proses editorial membuat publik bertanya-tanya: apakah buku ini sekadar proyek budaya, atau ada muatan politik identitas yang dihaluskan melalui narasi agama?

Yusril menegaskan posisinya hanya sebagai narasumber, bukan sponsor atau inisiator. Namun, sebagai figur publik yang juga menjabat koordinator bidang hukum, ia seharusnya menjadi contoh ketat dalam penggunaan nama dan kredibilitas. Sikapnya yang terlalu longgar justru bisa ditafsirkan sebagai pembiaran terhadap eksploitasi simbolik—terutama menjelang dinamika Kabinet Merah Putih yang baru terbentuk.

FAQ Terkait Berita Ini

Apakah Yusril Ihza Mahendra benar-benar tidak menulis artikel di buku tersebut?
Ya. Yusril mengaku hanya diwawancarai oleh tim penyusun, dan artikelnya ditulis berdasarkan transkrip wawancara tanpa pernah dilihatnya hingga buku terbit.

Mengapa judul buku Islam ala Prabowo menjadi kontroversial?
Publik menilai judul tersebut terlalu eksplisit mengkaitkan ajaran Islam dengan figur politik tertentu, sehingga menimbulkan perdebatan soal netralitas dan etika penamaan.

Bagaimana tanggapan Yusril terkait namanya yang tercantum sebagai pemegang hak cipta?
Yusril mengaku tidak pernah membahas hal itu dengan penerbit atau tim penyusun, dan ia tidak terlalu mempersoalkannya—namun pernyataan ini menimbulkan pertanyaan soal validitas administrasi hak cipta.