Stok Beras Melimpah, Rak Supermarket Kosong: Mengapa Beras Premium 5 Kg Sulit Ditemukan?

Kelangkaan beras premium kemasan 5 kilogram di ritel modern terjadi di tengah klaim pemerintah bahwa stok beras nasional berada di level tinggi. Fenomena ini bukan disebabkan oleh kekurangan fisik, melainkan oleh ketidaksinkronan antara harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah dan biaya produksi di hulu yang terus melambung. Akibatnya, pelaku usaha memilih menarik pasokan dari kanal yang dianggap tidak lagi ekonomis, menciptakan dislokasi pasar yang merugikan konsumen.

Sejumlah toko ritel bahkan memberlakukan pembatasan pembelian beras premium 5 kg per konsumen, sementara pemerintah terus mengklaim ketersediaan beras aman. Pengamat Pertanian dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Eliza Mardian, menegaskan bahwa akar masalahnya adalah kebijakan harga yang tidak sinkron. "Pasar beras kita sedang mengalami penyesuaian terhadap perubahan peran negara. Masalah muncul ketika negara menetapkan harga di hilir, sementara pembentukan biaya dan harga di hulu tetap mengikuti mekanisme pasar," ujarnya.

Dislokasi Pasar Akibat HET yang Kaku

Eliza menjelaskan bahwa HET beras premium tidak pernah disesuaikan dengan kenaikan biaya di tingkat petani dan penggilingan. Harga gabah kering panen (GKP) di petani saat ini berkisar Rp7.000–Rp7.500 per kg, di atas HPP Rp6.500. Sementara itu, HET beras premium tetap di angka lama. "Ketika harga beras di penggilingan sudah tinggi, tetapi harga jual di ritel dibatasi, ruang ekonomi pelaku usaha semakin sempit. Mereka lebih memilih mengurangi pasokan ke kanal yang tidak lagi menguntungkan," jelasnya.

Kondisi ini menciptakan paradoks: secara fisik beras premium tersedia, tetapi tidak mengalir ke ritel modern. Stok pemerintah yang melimpah, menurut Eliza, tidak otomatis menjadi stok premium bermerek di rak supermarket. Ada rantai panjang—penggilingan, grading, pengemasan, distribusi, dan biaya ritel—yang harus dilewati. Jika margin di setiap mata rantai tertekan, maka produk premium menghilang dari etalase.

Peran Negara vs Ekosistem Swasta

Eliza menyoroti semakin besarnya campur tangan pemerintah dalam pangan, mulai dari Bulog, cadangan beras, hingga intervensi distribusi. Namun, ia mengingatkan bahwa swasta telah membangun ekosistem beras premium sendiri selama bertahun-tahun. "Negara harus hadir, tapi batas dan desain intervensinya perlu dievaluasi. Jika negara menetapkan harga tanpa memperhitungkan biaya riil di hulu, maka yang terjadi adalah disinsentif bagi pelaku usaha," tambahnya.

Senada, Analis Senior ISEAI Ronny P. Sasmita menilai kelangkaan ini bukan sekadar masalah stok beras. Ia menekankan bahwa peritel berada di posisi sulit: jika membeli beras premium dengan harga tinggi dari distributor, lalu menjual sesuai HET, margin mereka tertekan bahkan merugi. "Kalau harga di hulu naik, tetapi harga di hilir dibekukan, muncul disinsentif distribusi. Ini membuat konsumen sulit mendapatkan barang, meski stok nasional aman," ujarnya.

Solusi Jangka Pendek dan Panjang

Eliza mengusulkan penyesuaian sementara mekanisme harga, misalnya mengubah HET menjadi harga acuan dengan batas kewajaran, serta mengizinkan Bulog masuk sebagai pesaing di pasar premium, bukan hanya pengawas. Namun, intervensi Bulog harus menjamin kualitas premium dan pasokan berkelanjutan 3–4 bulan. Ronny menambahkan tiga langkah simultan: evaluasi HET secara berkala berdasarkan biaya aktual, pemetaan kesenjangan distribusi, dan penguatan intervensi melalui beras stabilisasi.

Keduanya sepakat bahwa pemerintah harus menjaga keseimbangan tiga kepentingan: konsumen mendapat harga wajar, petani menerima harga layak, dan pelaku usaha tetap punya margin. Jika salah satu mata rantai dipaksa menanggung beban stabilisasi, masalah hanya bergeser tempat. Ronny menegaskan, "Stok besar yang tidak sampai ke rak ritel adalah persoalan distribusi dan desain pasar yang harus segera diperbaiki."

Sebagai penutup, kelangkaan beras premium 5 kg adalah cermin kegagalan koordinasi antara kebijakan harga dan realitas pasar. Pemerintah perlu segera mengevaluasi struktur biaya dari hulu ke hilir, karena kebijakan yang kaku justru berisiko menciptakan kelangkaan buatan dan merugikan masyarakat luas.

FAQ Terkait Berita Ini

Mengapa beras premium 5 kg langka padahal stok nasional aman?
Karena harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah tidak sesuai dengan biaya produksi dan distribusi di hulu. Pelaku usaha mengurangi pasokan ke ritel yang harganya dibatasi karena tidak ekonomis.

Apa dampak HET yang tidak sesuai biaya hulu?
Terjadi disinsentif distribusi: barang tersedia secara fisik, tetapi tidak mengalir ke pasar ritel. Konsumen kesulitan membeli, sementara petani dan penggilingan menghadapi tekanan harga.

Bagaimana solusi yang ditawarkan ekonom?
Evaluasi HET secara berkala berdasarkan biaya aktual, pemetaan rantai pasok, dan intervensi Bulog sebagai pesaing di pasar premium, serta penghentian sementara ekspor beras premium selama pasokan domestik belum pulih.