Krisis di Nairobi: Ratusan Warga Burundi Mengungsi Akibat Kebijakan Populis Ruto

Ratusan warga Burundi memadati Kedutaan Besar Burundi di Nairobi pada Senin (7/9/2026) untuk mengurus dokumen perjalanan pulang, setelah Presiden Kenya William Ruto memerintahkan penutupan seluruh usaha kecil yang dijalankan warga asing. Kerumunan yang membawa koper, kasur, dan barang bawaan lainnya itu mengaku terpaksa meninggalkan Kenya karena khawatir terhadap ancaman dan dampak kebijakan baru yang dinilai diskriminatif.

Antrean Panjang dan Kepanikan Warga Burundi

Suasana haru dan tegang terlihat di luar gedung kedutaan. Para pengungsi dan pencari suaka asal Burundi—sebagian besar pria muda—mengantre sejak pagi untuk mendapatkan surat perjalanan darurat. "Saya pulang bukan karena keinginan sendiri. Saya terpaksa harus pergi," ujar Peter Nakumujango (62), salah satu warga yang ikut mengantre, kepada Reuters. Mereka merasa terancam setelah Presiden Ruto, pada pertemuan dengan pedagang lokal yang memprotes reformasi pajak, memerintahkan penertiban usaha mikro dan kecil yang dioperasikan oleh orang asing tanpa izin kerja yang sah.

Meski penertiban massal belum terlihat secara kasatmata di ibu kota, sejumlah warga Burundi mengaku telah menerima ancaman dari warga sekitar sejak pernyataan presiden. Data Badan Pengungsi PBB (UNHCR) mencatat sekitar 16.000 pengungsi dan pencari suaka Burundi berada di Kenya, dengan sebagian besar menggantungkan hidup pada sektor usaha informal di pinggiran Nairobi. Kebijakan ini memicu kepanikan dan eksodus mendadak yang mengancam stabilitas sosial di kawasan permukiman padat.

Populisme Ekonomi di Tengah Gejolak Fiskal

Langkah Ruto bukanlah insiden terisolasi. Pada Kamis (3/9), ia juga memerintahkan perusahaan asal India, Tata Chemicals, untuk menghentikan operasinya di Kenya dengan alasan kontribusi ekonomi yang tidak memadai. Tata Chemicals, yang bergerak di sektor soda ash, menyatakan menghormati kewenangan pemerintah dan tetap berkomitmen pada hubungan konstruktif—namun sinyal ini mengirimkan pesan keras kepada pelaku investasi asing tentang meningkatnya risiko regulasi di Kenya.

Sebagai pengamat ekonomi makro, saya menilai kebijakan ini berakar pada tekanan fiskal yang semakin berat. Pemerintah Kenya tengah berjuang menstabilkan defisit anggaran dan nilai tukar shilling, sementara protes pajak dari pedagang lokal memaksa Ruto mencari kambing hitam. Menjadikan warga asing—terutama pengungsi dan pedagang kecil—sebagai sasaran adalah langkah populisme klasik yang berisiko menggerus kepercayaan investor dan merusak reputasi Nairobi sebagai hub bisnis regional. Iklim usaha Kenya yang selama ini relatif terbuka kini terancam mengalami kemunduran, apalagi menjelang pemilu 2027.

Kritik tajam datang dari aktivis Hanifa Adan, yang menyebut kebijakan ini sebagai upaya mencari musuh ketika pemerintah kesulitan menemukan solusi ekonomi. Di sisi lain, Kementerian Perdagangan Kenya bersikukuh bahwa aturan hanya menyasar warga asing yang berusaha tanpa izin, namun batas antara penegakan hukum dan diskriminasi menjadi kabur ketika targetnya adalah kelompok rentan seperti pengungsi.

Dampak Terhadap Sektor Informal dan Diplomasi Regional

Sektor usaha kecil dan informal menyerap lebih dari 80% tenaga kerja di Kenya. Pengungsi Burundi, yang sebagian besar memiliki keahlian perdagangan dan jasa, selama ini menjadi bagian dari rantai pasok lokal. Pengusiran paksa mereka berpotensi menciptakan kekosongan ekonomi di beberapa wilayah, sekaligus memicu ketegangan antaretnis. Dari sudut pandang diplomasi, langkah ini juga dapat merusak hubungan Kenya dengan negara-negara tetangga di kawasan Danau Besar, terutama Burundi yang masih dalam masa pemulihan pasca-konflik.

Para pengamat menilai bahwa kebijakan penertiban yang dilakukan tanpa masa transisi yang jelas menunjukkan kelemahan perencanaan. Jika pemerintah ingin mereformasi sektor informal, seharusnya ada pendekatan yang lebih terukur—misalnya dengan memberikan periode penyesuaian dan akses perizinan yang lebih mudah, bukan ancaman penutupan mendadak. Usaha mikro, kecil, dan menengah adalah tulang punggung ekonomi Afrika, dan kebijakan yang gegabah hanya akan memperburuk kemiskinan dan pengangguran.

Kejadian ini juga menjadi pelajaran bagi negara-negara berkembang lainnya: kebijakan ekonomi yang didasari oleh tekanan politik jangka pendek seringkali berakhir dengan biaya sosial dan ekonomi yang lebih besar. Bagi para pelaku bisnis yang beroperasi di kawasan ini, kini saatnya untuk mengkaji ulang strategi mitigasi risiko regulasi dan memperkuat dialog dengan pemerintah setempat.

FAQ Terkait Berita Ini

Apa yang melatarbelakangi kebijakan penertiban usaha kecil di Kenya?
Kebijakan ini dipicu oleh protes pedagang lokal terhadap reformasi pajak yang memberatkan. Presiden Ruto merespons dengan memerintahkan penutupan usaha kecil yang dijalankan warga asing tanpa izin kerja, sebagai bentuk pembelaan terhadap pelaku usaha domestik.

Bagaimana dampak kebijakan ini terhadap pengungsi Burundi?
Sekitar 16.000 pengungsi Burundi di Kenya mayoritas bekerja di sektor informal. Kebijakan ini memaksa mereka mengurus dokumen kepulangan, menimbulkan kepanikan, dan berpotensi memutus mata pencaharian yang sudah sulit dibangun.

Apakah langkah ini mempengaruhi iklim investasi asing di Kenya?
Ya. Perintah penghentian operasi Tata Chemicals dan penertiban pengungsi menimbulkan sinyal negatif tentang kepastian hukum dan perlindungan investasi. Hal ini dapat mengurangi minat investor asing dan mengganggu posisi Kenya sebagai pintu gerbang bisnis di Afrika Timur.