Ancaman Pemakzulan Mengintai Trump jika Demokrat Rebut Kongres di Midterm 2026

Pemilu paruh waktu (midterm election) Amerika Serikat pada 3 November 2026 bukan sekadar ajang perebutan kursi di Kongres AS. Bagi Presiden Donald Trump, ini adalah referendum nasional yang dapat menentukan nasib politiknya: apakah ia akan menyelesaikan masa jabatan atau justru membuka pintu menuju pemakzulan untuk ketiga kalinya. Jika Partai Demokrat berhasil menguasai mayoritas di DPR dan Senat, dua tahun terakhir pemerintahan Trump berpotensi berubah menjadi medan pertarungan politik paling sengit sejak era Watergate.

Analis dari Cook Political Report, Jessica Taylor, mengingatkan bahwa pemilu paruh waktu pada dasarnya adalah mekanisme konstitusional bagi rakyat untuk menghakimi presiden yang sedang berkuasa. "Jika Anda ingin menyuarakan ketidakpuasan terhadap presiden, satu-satunya cara dalam pemilu paruh waktu adalah dengan tidak memilih partainya," ujarnya kepada Reuters, Selasa (8/9/2026). Kalimat itu menjadi sinyal kuat bahwa Trump sedang berada di atas panggung pengadilan publik.

Survei: Ketidakpuasan Membuncah, Ekonomi dan Perang Jadi Pemicu

Survei Reuters/Ipsos terbaru menunjukkan tingkat persetujuan publik terhadap kinerja Trump berada di titik terendah, jauh lebih buruk dibandingkan periode yang sama pada 2018—saat Demokrat merebut 40 kursi DPR dan melahirkan gelombang perlawanan politik. Dua isu utama yang menekan popularitas Trump adalah kondisi ekonomi AS yang masih rapuh dan kebijakan luar negeri terkait perang di Iran, yang dinilai banyak pihak justru memperburuk ketidakstabilan global. Angka ketidaksetujuan bersih terhadap Trump kini melampaui level yang pernah dialami para pendahulunya di tengah krisis serupa.

Jika Demokrat Kuasai DPR: Penyelidikan dan Jalan Pemakzulan

Secara konstitusional, DPR memiliki wewenang tunggal untuk mengajukan pasal-pasal pemakzulan (impeachment). Jika Demokrat mengambil alih kendali di kamar tersebut, mereka dapat dengan mudah meluncurkan berbagai penyelidikan terhadap pemerintahan Trump—termasuk dugaan korupsi, pelanggaran etika, hingga penyalahgunaan kekuasaan yang selama ini menjadi sorotan. Para pemimpin Demokrat telah berjanji untuk mengusut tuntas kasus-kasus tersebut, yang dalam narasi mereka merupakan ancaman serius terhadap supremasi hukum.

Namun, ancaman menjadi jauh lebih nyata jika Demokrat juga berhasil merebut Senat. Dalam sistem AS, Senat bertindak sebagai pengadilan dalam proses pemakzulan. Dengan kendali di kedua kamar, Partai Demokrat memiliki kewenangan penuh untuk mengatur agenda dari pengajuan pasal hingga persidangan. Meskipun untuk memberhentikan presiden tetap memerlukan dua pertiga suara senator—ambang yang sulit dicapai—penguasaan Senat akan memberi Demokrat kendali atas proses, jadwal, dan bahkan saksi-saksi yang dipanggil, sehingga tekanan politik terhadap Trump bisa meningkat drastis.

Sejarah Pemakzulan Trump: Pelajaran dari 2019 dan 2021

Trump bukanlah orang asing dalam urusan pemakzulan. Pada 2019, DPR yang dikuasai Demokrat menyetujui pasal pemakzulan terkait dugaan penyalahgunaan kekuasaan dalam kasus Ukraina, namun Senat yang ketika itu dikuasai Republik membebaskannya. Upaya kedua terjadi pada 2021 pasca-kerusuhan Capitol, tetapi lagi-lagi kandas karena dukungan Republik tidak mencukupi ambang batas dua pertiga. Kini, dengan komposisi DPR yang hanya unggul tipis 218-214 untuk Republik, dan sepertiga kursi Senat diperebutkan di negara-negara bagian yang sebelumnya menjadi basis Trump, peta politik berubah sangat dinamis.

Bagi Trump, delapan pekan menuju hari pemungutan suara adalah periode krusial. Jika pemilih menggunakan hak suaranya untuk menghukum pemerintahan, dan Demokrat merebut kedua kamar, maka sisa dua tahun masa jabatannya akan diwarnai oleh perang politik total—dan bukan tidak mungkin berujung pada pemakzulan yang benar-benar mengancam posisinya di kursi kepresidenan. Ini adalah dilema klasik seorang presiden yang menghadapi pemilu tengah masa jabatan: rakyat bisa menjadi hakim, dan hukum bisa menjadi pedang.

FAQ Terkait Berita Ini

Apakah pemilu paruh waktu AS bisa langsung memberhentikan Trump?
Tidak. Pemilu paruh waktu hanya mengubah komposisi Kongres, bukan eksekutif. Namun, jika Demokrat menguasai DPR dan Senat, mereka dapat memulai proses pemakzulan yang berpotensi memberhentikan presiden jika dua pertiga senator menyetujui.

Berapa kali Trump pernah dimakzulkan?
Trump menghadapi dua upaya pemakzulan: pada 2019 (DPR setuju, Senat bebaskan) dan 2021 (kembali gagal di Senat). Kali ini, jika Demokrat menguasai Senat, prosesnya bisa lebih terstruktur dan berbahaya baginya.

Apa dampak ekonomi jika Trump dimakzulkan?
Ketidakpastian politik selalu mengguncang pasar keuangan. Namun, dampak jangka panjang bergantung pada stabilitas kebijakan fiskal dan moneter AS. Investor akan mencermati sinyal dari Federal Reserve dan respons Kongres terhadap agenda ekonomi.