Prabowo Wacanakan Integrasi BMKG dan Badan Geologi di Tengah Deru Bencana: Solusi atau Sekadar Wacana?

Di tengah rentetan bencana alam yang bertubi-tubi menghantam Indonesia, Presiden Prabowo Subianto melontarkan gagasan kontroversial: menggabungkan Badan Geologi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Wacana ini mengemuka dalam rapat virtual terbatas yang digelar Senin malam, melibatkan Menteri Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, BNPB, Kapolri, dan sejumlah kepala daerah. Namun, di balik urgensi koordinasi, muncul pertanyaan kritis: apakah peleburan dua lembaga vital ini benar-benar solusi, atau justru akan menambah birokrasi dan mengaburkan fokus penanganan bencana?

Prabowo, yang dikenal dengan gaya kepemimpinan tegas, menyatakan, "Kepala Badan Geologi nanti saya kira akan kerja sama lebih erat dengan yang lain, nanti kita pikirkan apakah Badan Geologi diintegrasikan dengan BMKG. Tapi, ya, nanti kita bahas itu." Pernyataan ini sontak menimbulkan tanda tanya besar di kalangan pakar kebencanaan. Sebab, Badan Geologi dan BMKG memiliki ranah tugas yang berbeda—yang satu fokus pada kebumian dan gunung api, yang lain pada cuaca, iklim, dan geofisika. Integrasi tanpa kajian mendalam berisiko menimbulkan tumpang tindih wewenang, apalagi dalam situasi darurat yang membutuhkan respons cepat.

Rentetan Bencana yang Memaksa Pemerintah Bergerak

Wacana ini tak lahir dari ruang hampa. Indonesia sedang dilanda siklus bencana yang mengerikan. November 2025, banjir bandang melumpuhkan Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Tak berselang lama, wilayah Jawa hingga Sulawesi dilanda banjir dan longsor di puncak musim hujan 2026. Saat kemarau tiba, kekeringan ekstrem menyiksa sejumlah provinsi, disusul gempa magnitudo 7 di Flores, Nusa Tenggara Timur, yang menewaskan ratusan jiwa dan meruntuhkan infrastruktur. Terkini, kebakaran hutan dan lahan menyebar merata di Kalimantan, Sumatra, Jawa, dan Papua, bersamaan dengan erupsi Gunung Sinabung dan Gunung Anak Krakatau.

Data BNPB mencatat, kerugian ekonomi akibat bencana hidrometeorologi dan geologi dalam setahun terakhir tembus puluhan triliun rupiah. Namun, pertanyaan mendasar: apakah integrasi kelembagaan akan mempercepat penanganan, atau justru menghambat karena proses reorganisasi yang berlarut-larut? Sebagai jurnalis investigasi yang telah menyusuri lapangan, saya melihat bahwa akar masalah bukan pada struktur, melainkan pada kurangnya kesiapsiagaan, lemahnya sistem peringatan dini, dan minimnya anggaran untuk mitigasi berbasis komunitas.

Koordinasi Selama Ini: Sudah Jalan, Tapi Tak Cukup

Dalam rapat virtual tersebut, Kepala BMKG Teuku Faisal memaparkan koordinasi yang sudah berjalan dengan Badan Geologi dan BNPB, terutama soal larangan aktivitas kapal dalam radius 3 km dari kawah aktif Gunung Anak Krakatau, menyusul status level 3 (Siaga). BMKG juga disebut bekerja sama dengan BNPB dalam operasi modifikasi cuaca di Bandara Husein Sastranegara—sebelum bandara akhirnya ditutup—untuk mencegah kerusakan mesin pesawat akibat abu vulkanik dan kabut asap. Namun, kolaborasi yang ada masih bersifat ad hoc, belum terintegrasi dalam satu komando tanggap darurat yang efektif.

Justru di sinilah celah kritis: pemerintah lebih sibuk menggabungkan lembaga ketimbang memperkuat sinergi operasional. Wacana integrasi terkesan sebagai gerakan simbolis untuk menunjukkan keseriusan, tanpa kajian dampak birokratis. Bukankah lebih bijak jika presiden mendorong penguatan sistem peringatan dini berbasis teknologi, pelatihan relawan desa, dan alokasi dana khusus untuk mitigasi di daerah rawan? Integrasi lembaga membutuhkan waktu tahunan, sementara bencana tidak menunggu.

Pandangan Kritis: Antara Efisiensi dan Efektivitas

Penggabungan dua badan bisa saja menekan anggaran dan menyederhanakan jalur koordinasi, namun risiko tumpang tindih tugas dan hilangnya spesialisasi sangat nyata. Badan Geologi memiliki keahlian vulkanologi dan geoteknik; BMKG unggul di atmosfer dan oseanografi. Memaksa mereka dalam satu atap sama saja menyatukan api dan air—butuh manajemen yang luar biasa cerdas. Sementara itu, BNPB yang seharusnya menjadi ujung tombak koordinasi, justru kerap kehilangan peran strategisnya karena kewenangan yang tumpul.

Kita juga tak boleh melupakan aspek politis: wacana ini muncul di tahun politik, dan bisa jadi merupakan alat untuk menunjukkan kepemimpinan kuat. Namun, masyarakat korban bencana butuh tindakan nyata, bukan wacana. Sebagai wartawan yang telah meliput banyak tragedi, saya menyaksikan sendiri bagaimana kelambanan birokrasi sering kali menjadi pembunuh diam-diam. Jika integrasi ini hanya akan memindahkan meja dan stempel, maka ia layak dikubur. Namun, jika disertai dengan peta jalan konkret, kajian publik, dan uji coba terbatas, mungkin masih ada harapan.

FAQ Terkait Berita Ini

Apakah integrasi Badan Geologi dan BMKG sudah final?
Belum. Presiden Prabowo baru menyampaikan wacana dan menegaskan akan dibahas lebih lanjut dalam rapat-rapat berikutnya.

Apa perbedaan utama antara Badan Geologi dan BMKG?
Badan Geologi menangani kebumian, gunung api, dan gerakan tanah, sedangkan BMKG bertugas di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika (termasuk gempa dan tsunami).

Bagaimana tanggapan para ahli terkait wacana ini?
Sebagian ahli menyebut integrasi berpotensi meningkatkan efisiensi, namun banyak juga yang memperingatkan risiko hilangnya fokus teknis dan memperpanjang birokrasi jika tidak didesain dengan matang.