Pemerintah Hentikan Izin Pembakaran Lahan 'Kearifan Lokal' di Tengah El Nino: Sanksi Pidana Menanti Pelanggar

Ringkasan Singkat

• Pemerintah menghentikan sementara izin pembakaran lahan berbasis kearifan lokal, yang sebelumnya diizinkan hingga 2 hektare untuk warga setempat.
• Larangan berlaku di seluruh daerah akibat musim kemarau panjang dan El Nino ekstrem, dengan ancaman sanksi pidana, perdata, dan administratif bagi pelanggar.
• Polri dan TNI turun ke lapangan untuk mengedukasi masyarakat, namun aturan lokal tetap mensyaratkan pelaporan ke kepala desa dan pembuatan sekat bakar.

Pemerintah resmi menangguhkan kebijakan pembukaan lahan melalui metode pembakaran yang selama ini diakui sebagai kearifan lokal. Keputusan ini diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Djamari, usai rapat koordinasi di Mako Marinir, Jakarta, Senin (7/9).

"Kita kenal bahwa ada yang diistilahkan sebagai kearifan lokal bahwa ada boleh melakukan pembakaran itu untuk warga-warga setempat untuk kepentingan-kepentingan lokal dengan keluasan daerah 2 hektare. Itu pun sudah kita koordinasikan dan kita hentikan," tegas Djamari. Ia menambahkan bahwa ketentuan penghentian ini berlaku serentak di seluruh pemerintah daerah, tanpa kecuali.

Pernyataan serupa disampaikan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Ia mengaitkan kebijakan ini dengan kondisi iklim yang sedang tidak bersahabat. "Kemudian juga ada instruksi Bapak Presiden bahwa karena saat ini kita masuk di musim kemarau panjang yang ekstrem El Nino, maka pemberlakuan terkait pembakaran hutan dengan kearifan lokal itu tidak diberlakukan atau ditiadakan," ujar Listyo. Ia menegaskan bahwa sanksi tegas sudah menunggu oknum yang nekat melanggar, mulai dari sanksi pidana, perdata, hingga sanksi administrasi.

Di sisi lain, Listyo juga mengklaim bahwa jajarannya bersama TNI telah turun langsung ke masyarakat untuk memberikan edukasi. Ia menyebut bahwa aturan lokal sebenarnya tetap memiliki prosedur, seperti pelaporan ke kepala desa, pembuatan sekat bakar, serta pengawasan selama proses pembakaran. Namun, dalam kondisi darurat iklim saat ini, semua izin dicabut sementara.

Analisis Pakar

Keputusan ini, di satu sisi, patut diapresiasi sebagai langkah cepat menghadapi bencana karhutla yang setiap tahun menjadi momok. Namun, sebagai jurnalis investigasi yang telah menyusuri berbagai kasus kebakaran hutan di Sumatra dan Kalimantan, saya melihat ada kejanggalan besar. Pemerintah selama bertahun-tahun membiarkan praktik pembakaran dengan dalih kearifan lokal, tanpa pengawasan yang berarti. Bukankah ini sama dengan memberi celah hukum bagi pelaku pembakaran skala besar yang menyamarkan diri sebagai warga lokal? Ironisnya, ketika El Nino melanda, baru lah mereka bertindak — reaktif, bukan preventif.

Lebih mencengangkan, pernyataan Kapolri bahwa aturan lokal tetap mensyaratkan pelaporan dan sekat bakar justru menunjukkan bahwa mekanisme itu sudah ada, tetapi tidak pernah ditegakkan. Jika sejak awal aparat konsisten menjalankan aturan, mungkin kita tidak perlu panik setiap musim kemarau. Ini adalah kegagalan sistemik yang dibungkus dengan narasi darurat iklim. Saya curiga, pembekuan ini hanya bersifat temporer, dan setelah El Nino reda, izin akan kembali mengalir — tanpa ada perbaikan fundamental dalam tata kelola lahan.

Perlu diingat, kearifan lokal sejati bukanlah pembakaran liar, melainkan pengelolaan lahan yang bijaksana, seperti sistem pergiliran tanaman dan pemanfaatan sisa panen tanpa api. Pemerintah seharusnya memanfaatkan momen ini untuk mengubah paradigma, bukan sekadar melarang. Berikan insentif bagi petani yang beralih ke metode non-bakar, dan hukum tegas para pembakar industri yang selama ini bersembunyi di balik atribut kearifan. Tanpa itu, kebijakan ini hanya akan menjadi produk cuci tangan birokrasi.

Terakhir, saya menyoroti peran TNI yang dikerahkan untuk edukasi. Apakah tugas prajurit kita sekarang menjadi penyuluh pertanian? Ini pertanda bahwa pemerintah kehabisan akal. Seharusnya, Kementerian Pertanian dan KLHK yang bergerak, bukan aparat keamanan. Ini menunjukkan koordinasi antarinstansi yang carut-marut. Masyarakat butuh kepastian, bukan sekadar pengerahan simbolis. Saya menunggu bukti nyata di lapangan, bukan seremonial di Mako Marinir.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Apa yang dimaksud dengan kearifan lokal dalam konteks pembukaan lahan?
  A: Kearifan lokal merujuk pada praktik tradisional masyarakat setempat yang diizinkan membakar lahan maksimal 2 hektare untuk keperluan pertanian, dengan syarat melapor ke kepala desa dan membuat sekat bakar. Kini izin itu ditangguhkan.
• Q: Apa sanksi jika melanggar larangan pembakaran saat El Nino?
  A: Pelanggar dapat dikenai sanksi pidana (kurungan penjara), sanksi perdata (ganti rugi), dan sanksi administrasi (pencabutan izin usaha atau denda).
• Q: Berapa lama larangan ini berlaku?
  A: Pemerintah belum menetapkan batas waktu pasti. Larangan berlaku selama musim kemarau panjang dan kondisi El Nino ekstrem, dan akan dievaluasi secara berkala oleh instansi terkait.