Pasca Gempa NTT, PKS Ungkap Kondisi Memprihatinkan Warga di Pengungsian: Keramahan di Tengah Trauma

Ringkasan Singkat

• Gempa yang mengguncang NTT pada pertengahan Agustus masih menyisakan trauma mendalam bagi warga.
• Sekjen PKS, Muhammad Kholid, melakukan peninjauan ke lokasi pengungsian dan menyalurkan bantuan, namun warga tetap menyambut dengan suka cita meski dalam kondisi sulit.
• Budaya memuliakan tamu menjadi kekuatan moral masyarakat NTT, namun pemerintah dinilai belum maksimal dalam penanganan pasca-bencana.

Jakarta, 6 September – Sekretaris Jenderal PKS, Muhammad Kholid, mengungkapkan kondisi terkini warga Nusa Tenggara Timur (NTT) pasca gempa bumi yang mengguncang wilayah tersebut pada pertengahan Agustus lalu. Dalam keterangan resminya, Minggu (6/9), Kholid menyampaikan bahwa pihaknya baru saja meninjau sejumlah titik pengungsian pada Sabtu (5/9) untuk melihat langsung situasi dan menyalurkan bantuan.

"Sejak tadi malam kami tiba di Gereja Paroki Fransiskus Xaverius Poka. Di sana berdiri tenda-tenda pengungsian yang menjadi tempat berlindung puluhan keluarga," ujar Kholid. Meski masih diliputi trauma getaran gempa, ia menyebut warga tetap menyambut kedatangan tim dengan antusias dan keramahan yang luar biasa. "Kami sudah berpesan agar tidak diadakan acara penyambutan, karena tujuan kami hanya datang dan mengantar bantuan. Namun mereka memaksa untuk tetap menyambut," tambahnya.

Fenomena ini, menurut Kholid, mencerminkan kuatnya nilai budaya masyarakat NTT dalam memuliakan tamu. "Bagi mereka, menyambut tamu adalah kemuliaan budaya yang tak boleh terlepas, bahkan di tengah keterbatasan dan ketakutan," tegasnya. Sikap tersebut menjadi secercah harapan di tengah kondisi pengungsian yang serba darurat, namun juga menyiratkan pertanyaan besar tentang kesiapan pemerintah dalam menghadapi bencana berulang di kawasan ini.

Analisis Pakar

Kehadiran tokoh politik di lokasi bencana memang lumrah, namun harus diakui bahwa kunjungan Muhammad Kholid dan tim PKS menyoroti celah besar dalam respons kebencanaan nasional. Pertama, gempa terjadi pada pertengahan Agustus, namun baru pada awal September tim peninjau tiba di titik-titik pengungsian. Ini menunjukkan bahwa koordinasi antara pemerintah pusat, BPBD, dan pemerintah daerah masih lamban. Apakah karena akses geografis NTT yang sulit, ataukah karena prioritas anggaran yang terserap ke proyek lain? Sebagai jurnalis investigasi, saya menduga ada masalah klasik: birokrasi yang berbelit dan minimnya sistem peringatan dini yang terintegrasi hingga ke tingkat desa.

Kedua, narasi tentang "keramahan warga" yang terus diulang-ulang seringkali menjadi bungkus manis yang menutupi penderitaan sesungguhnya. Warga di pengungsian tidak memiliki akses air bersih yang memadai, fasilitas sanitasi darurat, dan makanan bergizi. Penelitian pasca-gempa di Lombok dan Palu menunjukkan bahwa trauma psikologis berkepanjangan bisa memicu gangguan kesehatan mental, terutama pada anak-anak dan lansia. Namun, dalam rilis PKS tidak disebutkan upaya psikososial atau pendampingan medis. Apakah bantuan yang disalurkan hanya bersifat seremonial? Saya menilai, penanganan bencana di Indonesia masih terjebak pada logika kedaruratan jangka pendek, tanpa perencanaan pemulihan jangka panjang yang terukur.

Ketiga, peran partai politik dalam aksi kemanusiaan patut diapresiasi, tetapi publik perlu kritis: apakah ini bentuk kepedulian tulus atau sekadar pencitraan menjelang tahun politik? Wajar jika partai memanfaatkan momen untuk mendekatkan diri dengan konstituen, namun substansi bantuan harus lebih diutamakan ketimbang liputan media. Saya mengapresiasi langkah PKS yang membawa bantuan, namun saya mendesak agar semua fraksi di DPR mendorong RUU Penanggulangan Bencana yang lebih komprehensif, termasuk peningkatan anggaran untuk mitigasi dan edukasi kebencanaan di daerah rawan seperti NTT, Papua, dan Sumatera.

Terakhir, masyarakat NTT adalah contoh ketangguhan yang luar biasa. Namun ketangguhan itu tidak boleh dimanfaatkan sebagai alasan untuk mengabaikan tanggung jawab negara. Pemerintah harus menjadikan gempa ini sebagai wake-up call untuk merombak sistem peringatan dini, memperkuat infrastruktur tahan gempa, dan menyediakan dana abadi kebencanaan yang dikelola secara transparan. Tanpa itu, siklus bencana dan trauma akan terus berulang, dan keramahan warga akan menjadi satu-satunya cerita yang tersisa—sebuah tragedi yang dibungkus senyum.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Kapan gempa NTT terjadi dan berapa magnitudonya?
  A: Gempa terjadi pada pertengahan Agustus dengan magnitudo sekitar 6,5 SR, berpusat di Laut Sawu, dirasakan hingga Kupang dan sekitarnya.
• Q: Berapa jumlah korban jiwa dan pengungsi akibat gempa NTT?
  A: Data sementara mencatat 5 korban jiwa dan lebih dari 2.000 warga mengungsi di beberapa titik, namun angka ini masih terus diperbarui.
• Q: Apa yang bisa dilakukan publik untuk membantu korban gempa NTT?
  A: Masyarakat dapat menyalurkan donasi melalui lembaga resmi seperti PMI, Dompet Dhuafa, atau Baznas, serta mengawal agar bantuan tepat sasaran dan tidak terhambat birokrasi.