Inflasi Tembus 3,19%, Mendagri Tito Peringatkan Pemda: Jangan Biarkan Harga Pangan Membakar Daya Beli Rakyat

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian memimpin rapat koordinasi pengendalian inflasi di Gedung Sasana Bhakti Praja, Senin, dengan membawa data yang tak bisa dibiarkan: inflasi inflasi tahunan (year-on-year) per Agustus 2026 tercatat 3,19 persen, sementara secara bulanan (month-to-month) naik 0,21 persen dari Juli. Angka ini, menurut Tito, terutama disumbang oleh lonjakan harga komoditas pangan seperti daging ayam ras, cabai rawit, ikan segar, dan beras. Di tengah ancaman kemarau panjang dan potensi kebakaran lahan, Mendagri meminta seluruh pemerintah daerah untuk tidak sekadar mencatat, melainkan bertindak nyata.

Rilis yang dirangkaikan dengan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota triwulan II itu menjadi panggung pengingat bahwa stabilitas harga bukan sekadar angka makro, melainkan urusan perut rakyat. Tito menyebut, intervensi berupa penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta pasar murah harus digencarkan di daerah-daerah yang tercatat memiliki tekanan harga tertinggi. 'Yang perlu kita waspadai, dan perlu kita intervensi, agar harga, terutama makanan-minuman di wilayah yang spesifik ada datanya di BPS, agar di daerah-daerah tersebut kita berikan atensi, dukungan,' tegasnya di hadapan jajaran pemda dan sekretaris jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir.

Daerah Darurat Inflasi: Maluku Utara, Kapuas, dan Ternate Memuncak

Jika melihat peta inflasi, perhatian utama wajib tertuju pada Provinsi Maluku Utara yang mencatat inflasi 5,28 persen – jauh di atas rata-rata nasional. Di tingkat kabupaten, Kabupaten Kapuas di Kalimantan Tengah melonjak hingga 6,2 persen, sedangkan Kota Ternate menyentuh 5,75 persen. Angka-angka ini bukan sekadar statistik, melainkan sinyal darurat yang mengancam daya beli masyarakat bawah. Sementara itu, Tito menyoroti daerah dengan kinerja baik, seperti Provinsi Kalimantan Utara (2,17%), Kabupaten Morowali (1,22%), dan Kota Palopo (1,73%) – yang disebut sebagai yang terbaik dari 98 kota. Namun, prestasi segelintir daerah tak boleh menutupi fakta bahwa lonjakan harga komoditas dasar terjadi di banyak titik, dan pertanyaan besarnya adalah: apakah pemda memiliki kesiapan dan keberanian untuk mengintervensi pasar secara cepat dan tepat?

Kritik atas Keterlambatan Intervensi: Beras dan Cabai Jadi ‘Bom Waktu’

Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir memberi peringatan tajam: jangan intervensi beras terlambat, karena dampaknya bisa memicu kenaikan harga yang sulit dikendalikan dan membutuhkan waktu lama untuk kembali normal. Pernyataan ini mencerminkan kegagalan koordinasi yang kerap terjadi di lapangan, di mana pemda menunggu instruksi pusat sebelum bergerak, padahal harga pangan bergerak setiap hari. Tomsi juga menyoroti ayam ras yang fluktuatif – ia meminta formula agar produsen dan konsumen sama-sama tidak dirugikan. Namun, tanpa pengawasan ketat atas rantai pasok dan peran tengkulak, kebijakan harga acuan sering kali jadi wacana. Untuk cabai, Tomsi berharap program penambahan kebun dan subsidi dari Kementerian Pertanian dapat menstabilkan harga. Harapan itu wajar, tetapi sejarah menunjukkan bahwa cabai tetap menjadi komoditas spekulatif yang mudah dimanipulasi, terutama di musim kemarau.

Sebagai jurnalis investigasi, saya menilai bahwa pidato Tito dan Tomsi masih terlalu normatif. Tidak ada sanksi tegas bagi pemda yang lalai, tidak ada target operasional yang terukur, dan tidak ada mekanisme transparansi untuk memantau realisasi SPHP di setiap kabupaten/kota. Inflasi 3,19% mungkin terdengar moderat, tetapi bagi masyarakat miskin perkotaan dan petani kecil, kenaikan harga beras dan cabai berarti pengorbanan makan sehari-hari. Pemerintah pusat harus mendorong pemda untuk tidak hanya rapat koordinasi, tetapi juga menggerakkan tim pengendalian inflasi daerah hingga tingkat desa. Apalagi, ancaman kemarau panjang dan karhutla yang disebut Tito bisa menekan produksi pangan dalam negeri, sehingga stok dan distribusi menjadi medan pertempuran yang sesungguhnya.

Tito menekankan keseimbangan: harga naik membebani konsumen, turun terlalu dalam merugikan produsen. Keseimbangan itu hanya akan terwujud jika ada data real-time, koordinasi antarkementerian yang solid, dan keberanian politik untuk memotong rantai distribusi yang tidak efisien. Rakyat tak butuh retorika; mereka butuh beras murah di pasar, ayam layak beli, dan cabai yang tak bikin pedih di dompet.

FAQ Terkait Berita Ini

1. Apa penyebab utama inflasi 3,19% pada Agustus 2026?
Penyebab utamanya adalah kenaikan harga komoditas pangan, terutama daging ayam ras, cabai rawit, ikan segar, dan beras, yang dipicu oleh faktor musim kemarau, gangguan distribusi, dan tingginya permintaan menjelang akhir tahun.

2. Langkah apa yang diminta Mendagri kepada pemerintah daerah?
Mendagri meminta pemda untuk segera mengintervensi harga melalui penyaluran beras SPHP, menggelar pasar murah, dan mewaspadai penurunan produksi akibat kemarau panjang serta kebakaran hutan dan lahan.

3. Mengapa daerah seperti Maluku Utara dan Kapuas mencatat inflasi tertinggi?
Keduanya memiliki ketergantungan tinggi pada pasokan pangan dari luar daerah, infrastruktur logistik yang terbatas, serta kerawanan distribusi di musim kemarau, sehingga harga komoditas cepat melonjak.