Defisit Tetap 2,4%, Banggar DPR dan Pemerintah Suntik Rp9,1 Triliun ke RAPBN 2027: Ada Apa di Balik Angka?

Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah secara resmi menyepakati perubahan postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027, dengan menaikkan target pendapatan dan belanja negara masing-masing sebesar Rp9,1 triliun dari versi awal dalam Nota Keuangan. Kesepakatan yang dicapai dalam rapat tertutup Senin kemarin itu tetap mempertahankan defisit fiskal di angka 2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sebuah manuver anggaran yang mengundang tanda tanya di tengah tekanan ekonomi global dan gejolak pasar keuangan domestik.

Ketua Banggar DPR, Said Abdullah, mengumumkan bahwa pendapatan negara dan hibah kini ditargetkan Rp3.435,1 triliun, naik dari Rp3.426 triliun. Kenaikan itu disumbang oleh penerimaan perpajakan yang bertambah Rp4 triliun menjadi Rp2.912 triliun, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang melonjak Rp5,1 triliun menjadi Rp522,5 triliun. Sementara belanja pemerintah pusat ikut terdongkrak Rp9,1 triliun, dengan tambahan terbesar berasal dari belanja kementerian/lembaga (K/L) yang naik dari Rp1.504,7 triliun menjadi Rp1.513,8 triliun.

Ekspansi Fiskal di Tengah Ketidakpastian: Antara Optimisme dan Spekulasi

Kenaikan asimetris ini—di mana tambahan pendapatan hampir seluruhnya 'dihabiskan' untuk belanja K/L—menunjukkan logika ekspansi fiskal yang agresif. Namun, sebagai jurnalis investigasi, saya menilai pemerintah dan DPR perlu menjelaskan secara terbuka sumber pertumbuhan penerimaan pajak dan PNBP yang begitu optimistis. Proyeksi pertumbuhan ekonomi 2027 yang masih berada di kisaran 5 persen tidak serta-merta menjamin lonjakan penerimaan perpajakan sebesar Rp2 triliun, apalagi PNBP yang melesat Rp5,1 triliun—terutama dari sektor sumber daya alam yang harganya tengah volatil.

Lebih menggelitik, alokasi tambahan belanja K/L yang mencapai Rp9,1 triliun tidak diikuti rincian program prioritas yang transparan. Said Abdullah hanya menyebutkan penyesuaian, tanpa merinci pos-pos mana yang mendapat suntikan dana. Dalam praktik anggaran yang akuntabel, setiap perubahan postur harus disertai dengan justifikasi teknis dan kerangka makroekonomi yang terukur. Publik berhak tahu apakah tambahan ini untuk infrastruktur fisik, subsidi, atau gaji aparatur.

Di sisi lain, belanja non-K/L dan transfer ke daerah tetap dibekukan di angka Rp1.857,5 triliun dan Rp735 triliun. Keputusan mempertahankan alokasi tersebut patut diapresiasi, karena memberikan kepastian bagi daerah. Namun, kesenjangan antara pertumbuhan belanja pusat dan daerah justru bisa menimbulkan ketimpangan fiskal vertikal, mengingat daerah masih dibebani urusan wajib yang tidak diikuti ketersediaan dana.

Defisit 2,4%: Pertahanan Terakhir atau Jebakan Likuiditas?

Mempertahankan defisit 2,40% PDB mungkin terlihat sebagai upaya menjaga kepercayaan investor dan rating utang. Namun, dengan tambahan belanja dan pendapatan yang serupa, defisit tetap sama hanya karena perhitungan matematis belaka—bukan karena adanya perbaikan struktural. Jika realisasi penerimaan di bawah target, yang kerap terjadi dalam sejarah APBN, maka defisit aktual akan melebar, memaksa pemerintah menarik utang lebih besar di tengah suku bunga tinggi. Bank Indonesia yang ikut dalam pembahasan tentu mempertimbangkan dampak likuiditas, namun sejauh ini tidak ada pernyataan resmi mengenai skenario tekanan inflasi atau nilai tukar.

Sebagai catatan kritis, kebijakan fiskal ekspansif semacam ini hanya masuk akal jika diiringi dengan reformasi perpajakan dan efisiensi belanja yang nyata. Sayangnya, dalam kesepakatan yang hanya mengubah angka tanpa mengubah narasi kebijakan, kita melihat pola lama: menaikkan target di atas kertas, berharap kondisi ekonomi membaik, dan jika tidak, maka utang akan menjadi juru selamat. Inilah yang perlu diwaspadai oleh publik dan pengamat ekonomi.

Implikasi bagi Dunia Usaha dan Masyarakat

Dunia usaha patut mencermati kenaikan target penerimaan kepabeanan dan cukai (naik Rp2 triliun menjadi Rp318,6 triliun) yang mengindikasikan peningkatan bea masuk atau cukai hasil tembakau dan minuman beralkohol. Sementara itu, masyarakat menengah ke bawah akan terdampak dari potensi inflasi akibat belanja pemerintah yang tidak produktif. Tanpa pengawasan ketat, dana tambahan K/L berpotensi menjadi kebocoran melalui proyek-proyek bermasalah.

Keputusan final ini baru tahap pembahasan di Banggar; selanjutnya akan dibawa ke paripurna DPR untuk disahkan. Masyarakat sipil dan lembaga pengawas keuangan diharapkan turut mengawal proses tersebut, agar tidak ada alokasi yang hanya menguntungkan segelintir pihak. Seperti kata pepatah, "Apalah arti angka jika rakyat tak merasakan manfaatnya."

FAQ Terkait Berita Ini

1. Apa dampak kenaikan Rp9,1 triliun pada RAPBN 2027 terhadap defisit anggaran?
Kenaikan pendapatan dan belanja yang sama besar (masing-masing Rp9,1 triliun) membuat defisit tetap di angka 2,40% PDB, karena defisit dihitung dari selisih belanja dikurangi pendapatan. Jadi secara persentase tidak berubah, namun risiko realisasi tetap tinggi.

2. Sektor mana yang paling diuntungkan dari tambahan belanja K/L sebesar Rp9,1 triliun?
Rincian tambahan belanja K/L belum diumumkan secara terperinci. Namun, biasanya alokasi tambahan banyak dialokasikan untuk belanja barang dan modal di kementerian teknis seperti PUPR, Pertahanan, dan Pendidikan. Masyarakat perlu mendesak agar rincian tersebut dipublikasikan.

3. Mengapa PNBP naik lebih besar (Rp5,1 triliun) dibandingkan pajak (Rp4 triliun)?
PNBP sangat bergantung pada harga komoditas dan dividen BUMN. Kenaikan yang signifikan mengindikasikan asumsi harga minyak mentah, gas, dan batubara yang tinggi di tahun 2027, serta laba BUMN yang membaik. Ini menjadi asumsi yang cukup berisiko jika harga komoditas turun.