Anggaran MBG Digerus Efisiensi, Purbaya: Bisa Tembus di Bawah Rp200 Triliun

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali menggenjot pemangkasan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun ini hingga di bawah Rp200 triliun, setelah berkoordinasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru, Sudaryono. Langkah radikal ini ditempuh menyusul temuan dapur-dapur fiktif dan janji efisiensi besar-besaran dari pimpinan BGN, yang dinilai Purbaya sebagai sosok "amat kreatif" dalam mengelola uang negara.

Dalam pernyataannya di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (7/9), Purbaya mengakui bahwa angka pasti efisiensi belum ditetapkan, namun Sudaryono meyakinkan bahwa penghematan lebih lanjut masih mungkin dilakukan. "Dia bilang dia bisa hemat lebih lanjut, tapi angka persisnya saya enggak tahu. Anda mesti tanya dia," ujar Purbaya, menegaskan bahwa proses penajaman anggaran tengah berlangsung intensif.

Dari Rp330 Triliun ke Bawah Rp200 Triliun, Terobosan atau Risiko?

Awalnya, alokasi MBG tahun ini ditetapkan sebesar Rp330 triliun, lalu diefisiensikan menjadi Rp260 triliun, kemudian ke Rp240 triliun. Kini, setelah pembicaraan dengan Sudaryono, target baru di bawah Rp200 triliun mengemuka. Bahkan, untuk anggaran tahun depan yang semula disiapkan Rp240 triliun, Purbaya menyebut pemanfaatan teknologi oleh BGN berpeluang menekan angka tersebut lebih rendah lagi.

Keputusan ini mencerminkan upaya serius pemerintah dalam mengendalikan defisit fiskal, namun juga memicu pertanyaan mendasar: apakah penghematan berlapis ini akan mengorbankan kualitas gizi dan jangkauan sasaran? Sebagai pengamat ekonomi, saya menilai langkah ini positif jika diiringi dengan pengawasan ketat dan transparansi, karena efisiensi yang tidak terukur justru berisiko menggerus dampak program di lapangan.

Sudaryono: Efisiensi Berbasis Data dan Pemberantasan Dapur Fiktif

Sudaryono, dalam kesempatan terpisah di Gedung DPR pada Kamis (3/9) malam, menegaskan kesiapan BGN untuk terus menggenjot efisiensi. "Ya, kami untuk di bawah Rp200 triliun tahun depan, ya, kalau memang dengan target yang kemudian disampaikan, itu kami berusaha untuk se-efisien mungkin," ujarnya. Ia juga mengungkapkan bahwa timnya sedang menyisir sisa anggaran Rp229 triliun untuk mendeteksi dapur-dapur yang tidak beroperasi namun tetap dicatat aktif.

"Kalau di situ ada unsur pidana, kami kemudian terjunkan inspektorat, kemudian kami minta nanti kami melaporkan ke pihak kejaksaan untuk diperiksa," tegas Sudaryono, menandakan adanya potensi penegakan hukum di balik efisiensi ini. Langkah ini tentu patut diapresiasi, karena menempatkan akuntabilitas sebagai pilar utama pengelolaan program sosial berskala besar.

Di sisi lain, pelibatan teknologi dan audit internal menunjukkan bahwa pemerintah mulai serius merombak tata kelola program gizi nasional. Namun, tantangan terbesar adalah memastikan bahwa efisiensi tidak menjadi alasan untuk mengurangi porsi makanan atau jumlah penerima manfaat, terutama di daerah terpencil yang sangat bergantung pada bantuan ini.

FAQ Terkait Berita Ini

1. Berapa anggaran MBG yang sudah dipangkas hingga saat ini?
Anggaran awal Rp330 triliun telah ditekan bertahap menjadi sekitar Rp260 triliun, lalu Rp240 triliun, dan kini ditargetkan di bawah Rp200 triliun untuk tahun 2025.

2. Mengapa efisiensi anggaran MBG bisa dilakukan secara signifikan?
Menurut Kepala BGN Sudaryono, efisiensi didorong oleh penemuan dapur-dapur fiktif yang tidak beroperasi, serta pemanfaatan teknologi untuk mengoptimalkan distribusi dan produksi makanan.

3. Apakah pemangkasan ini akan berdampak pada penerima manfaat?
Pemerintah menegaskan efisiensi dilakukan tanpa mengurangi kualitas gizi dan jumlah sasaran, namun pengamat menyoroti perlunya pengawasan ketat agar efektivitas program tetap terjaga.