Paradoks Beras RI: Stok 5,2 Juta Ton Diklaim Aman, Tapi Rak Supermarket Kosong, Ada Apa?

Ringkasan Singkat

• Indonesia menandatangani MoU dengan Malaysia untuk ekspor 1.000 ton beras premium dengan potensi total 200.000 ton bernilai Rp3,4 triliun, di tengah klaim stok nasional yang mencapai 5,2 juta ton dan diproyeksi aman hingga Mei 2027.
• Data BPS menunjukkan harga beras premium di tingkat penggilingan naik 10,07% secara tahunan (yoy) per Agustus 2026, lebih tinggi dibanding kenaikan beras medium yang hanya 4,03% yoy.
• Pengamat pertanian menyebut fenomena kelangkaan beras premium kemasan 5 kg di ritel modern sebagai dislokasi pasar akibat kebijakan HPP gabah Rp6.500/kg yang realisasinya tembus Rp7.700-Rp8.000/kg, membuat penggilingan terjepit antara HET dan biaya produksi.

Jakarta — Di satu sisi, pemerintah melukiskan gambaran manis: Indonesia menancapkan bendera sebagai raksasa pangan baru di Asia Tenggara. Nota Kesepahaman (MoU) dengan Malaysia untuk ekspor 1.000 ton beras premium, dengan potensi ekspansi hingga 200.000 ton bernilai Rp3,4 triliun, ditandatangani persis di momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI, 31 Agustus lalu. Sebuah pesan simbolis bahwa negeri ini sudah "naik kelas" dalam ekosistem pangan global.

Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI melalui Muhammad Qodari mengklaim, capaian ini tercapai karena produksi domestik semakin kuat. Proyeksi Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) memang melukiskan optimisme: produksi beras Indonesia pada 2026-2027 ditaksir mencapai 38,6 juta ton, melonjak 4,6 juta ton dari 34 juta ton pada periode 2024-2025. FAO bahkan menempatkan Indonesia di posisi keempat produsen beras dunia, di bawah India, Tiongkok, dan Bangladesh, sekaligus satu-satunya raksasa yang produksinya konsisten menanjak saat negara-negara lain mulai tersandung.

Klaim stok nasional juga terdengar meyakinkan. Per cadangan beras Indonesia saat ini tercatat sekitar 5,2 juta ton, yang diproyeksikan cukup untuk menjaga stabilitas pangan hingga Mei 2027. "Pemerintah memastikan ekspor tidak akan mengganggu ketersediaan domestik," tegas Qodari.

Namun, di balik narasi agung swasembada dan ekspor, realitas di lapangan bercerita lain. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat harga beras merangkak naik di seluruh lini perdagangan pada Agustus 2026. Rata-rata harga di tingkat penggilingan menyentuh Rp14.213/kg, grosir Rp14.901/kg, dan eceran Rp15.641/kg. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengungkapkan, secara bulanan (mtm) harga di tingkat penggilingan naik 1,32%, dan secara tahunan (yoy) melonjak 5,52%.

Yang lebih mengkhawatirkan, lonjakan harga paling tajam justru terjadi pada beras premium: di tingkat penggilingan, harga naik 1,22% secara bulanan dan 10,07% secara tahunan. Bandingkan dengan beras medium yang hanya naik 1,48% (mtm) dan 4,03% (yoy). Ironisnya, beras premium kemasan 5 kg yang menjadi primadona kelas menengah ini dilaporkan langka di sejumlah pasar dan ritel modern, termasuk di Palembang dan Malang.

Lantas, bagaimana mungkin stok melimpah hingga mampu ekspor, tapi rak-rak supermarket kosong?

Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menilai ini bukan sekadar persoalan ketersediaan fisik, melainkan anomali struktural yang mengakar di sektor hulu. Inti masalahnya: harga pokok produksi terus merangkak naik seiring harga gabah di tingkat petani yang konsisten berada di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP).

Sejak kebijakan HPP "sembarang kualitas" dipatok Rp6.500/kg pada Februari 2025, realisasinya di lapangan justru melompat ke Rp7.700, bahkan Rp8.000/kg. Situasi ini diperparah oleh kompetisi memperebutkan gabah yang semakin sengit, dipicu Perum Bulog yang gencar mengejar target pengadaan hingga 4 juta ton setara beras. "Ketika harga bahan baku naik, harga beras juga ikut naik. Produksi mulai melandai sejak Juni karena musim gadu, sementara persaingan membeli gabah tetap ketat, sehingga harga terdorong naik terus-menerus," ujar Khudori dalam risetnya, Kamis (3/9).

Yang terjadi kemudian adalah dilema yang melilit para penggilingan padi. Jika mereka menjual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk menutupi biaya produksi, mereka berisiko berhadapan dengan aparat penegak hukum dari Satgas Pangan Polri. Sebaliknya, jika memaksakan diri menjual sesuai HET, mereka akan menanggung kerugian. Jalan pintas? Sebagian produsen memilih mengurangi produksi, berhenti berproduksi, atau mengalihkan porsi ke beras curah dan beras fortifikasi yang tidak terikat HET.

Perspektif berbeda datang dari Pengamat Pertanian Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Eliza Mardian. Ia melihat fenomena ini sebagai bentuk klasik dislokasi pasar. "Stok pemerintah tidak otomatis sama dengan stok beras premium bermerek di rak supermarket. Ada proses penggilingan, grading, pengemasan, dan distribusi yang harus dilewati. Kalau harga ditahan terlalu rendah sementara biaya terus naik, konsumen memang terlindungi secara regulasi, tapi justru dirugikan karena barangnya tidak lagi tersedia," tegas Eliza.

Eliza menambahkan, pemerintah tidak cukup hanya berpatokan pada klaim bahwa stok nasional aman, sementara pelaku usaha swasta tertekan secara finansial. Dibutuhkan transparansi struktur biaya dari hulu ke hilir, mulai dari harga gabah, biaya penggilingan, logistik, hingga margin ritel. Tanpa itu, yang terjadi adalah kekosongan di rak-rak ritel formal, bukan kelangkaan stok.

Analisis Pakar

Sebagai pengamat ekonomi makro yang telah menelaah siklus pangan nasional selama lebih dari dua dekade, saya melihat fenomena ini sebagai bukti klasik bahwa keberhasilan makro tidak otomatis menjawab kegagalan mikro. Klaim swasembada dan peningkatan produksi yang diproyeksikan FAO adalah data makro yang sahih, tetapi di tingkat rumah tangga dan pelaku usaha kecil-menengah, realitasnya jauh lebih rumit. Ada jurang pemisah antara statistik di atas kertas dan dinamika pasar di lapangan yang tak pernah bisa dipotret oleh indikator agregat.

Pertama, mari kita bedah secara kritis soal kebijakan HPP gabah Rp6.500/kg. Secara teori, kebijakan ini dimaksudkan untuk melindungi pendapatan petani. Namun, realisasinya yang tembus ke Rp7.700-Rp8.000/kg menunjukkan ada distorsi serius di pasar. Kenaikan ini terjadi bukan semata-mata karena mekanisme pasar, melainkan karena Bulog sendiri menjadi pembeli agresif dengan target pengadaan 4 juta ton. Alih-alih menjadi price taker, Bulog berubah menjadi price maker yang justru memperkeruh suasana. Ini ironis: negara ingin menstabilkan harga, tapi tindakannya malah mendorong harga lebih tinggi.

Kedua, persoalan struktural di tubuh penggilingan padi adalah bom waktu yang selama ini ditutup-tutupi. Mereka terjepit antara HET yang ditetapkan pemerintah dan biaya produksi yang terus meroket. Ketika negara mengintervensi harga di hilir secara agresif, tetapi di sisi hulu pembentukan biaya dibiarkan liar, yang terjadi adalah kematian sunyi bagi pelaku usaha. Produsen tidak serta-merta bangkrut secara akut, melainkan memilih mengurangi kapasitas produksi, mengalihkan portofolio ke produk yang tidak terikat HET, atau beroperasi di bawah kapasitas optimal. Efek jangka panjangnya adalah kontraksi penawaran yang perlahan tapi pasti.

Ketiga, fenomena beras premium kemasan 5 kg yang hilang dari rak ritel modern adalah sinyal pasar paling jujur. Produk premium adalah marjin tipis dengan volume besar. Ketika biaya produksi sudah melampaui HET, produsen tidak punya ruang untuk rugi terus-menerus. Mereka tidak akan memproduksi barang yang secara matematis membuat mereka merugi, meski stok gabah secara nasional melimpah. Ini menunjukkan bahwa stok fisik bukan jaminan ketersediaan di titik konsumsi. Ada rantai nilai yang harus diperhitungkan: biaya penggilingan, pengemasan, branding, distribusi, dan margin ritel. Jika salah satu mata rantai ini dipaksa di luar kewajaran, barang tersebut akan lenyap dari pasar formal dan berpindah ke kanal informal yang tidak terpantau.

Keempat, soal kebijakan ekspor ke Malaysia ini, saya melihatnya sebagai keputusan yang sebenarnya bisa dipahami secara geopolitik dan ekonomi, tetapi prematur secara domestik. Mengekspor 1.000 ton dari stok 5,2 juta ton memang hanya setetes air di bak mandi, tetapi secara psikologis dan politis, keputusan ini mengirimkan sinyal keliru ke publik: bahwa negara sudah surplus dan tidak ada masalah. Padahal di saat yang sama, kelas menengah Indonesia sedang berjuang menemukan beras premium di pasar modern. Sinkronisasi pesan dan kebijakan menjadi krusial, dan di sinilah letak kelemahan koordinasi antarkementerian yang disinggung oleh Eliza Mardian.

Kelima, rekomendasi kebijakan yang harus segera diambil pemerintah adalah membangun transparansi struktur biaya secara end-to-end. Tidak cukup hanya menggelontorkan subsidi atau menetapkan HPP/HET. Negara perlu duduk bersama pelaku usaha, memetakan komponen biaya secara jujur, dan mencari titik temu yang memungkinkan petani sejahtera, penggilingan tetap hidup, konsumen terlindungi, dan pasar bekerja secara efisien. Tanpa itu, yang akan kita saksikan adalah parade kebijakan yang saling kontradiktif: di satu tangan mendorong ekspor, di tangan lain membiarkan rak-rak ritel kosong.

Sebagai penutup, fenomena ini mengingatkan kita pada satu prinsip fundamental dalam ekonomi: kelangkaan adalah soal harga, bukan hanya soal jumlah. Beras bisa sebanyak apapun di gudang, tapi jika harga yang ditawarkan tidak cukup untuk menutupi biaya produksi di setiap mata rantai, maka secara ekonomi, barang itu memang tidak ada. Dan pemerintah perlu berhenti mengukur keberhasilan hanya dari angka stok, lalu mulai mendengarkan denyut nadi pasar dari hulu ke hilir.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Q: Berapa jumlah stok beras Indonesia saat ini dan sampai kapan stok tersebut aman?
A: Berdasarkan data pemerintah, stok beras nasional mencapai sekitar 5,2 juta ton per akhir Agustus 2026, dan diproyeksikan cukup untuk menjaga stabilitas pangan hingga Mei 2027.

Q: Mengapa beras premium kemasan 5 kg langka di pasar modern meskipun stok nasional diklaim melimpah?
A: Karena harga yang diizinkan pemerintah di kanal formal (HET) sudah tidak mampu menutupi biaya ekonomi produksi, penggilingan, pengemasan, dan distribusi yang harus dikeluarkan pelaku usaha. Produsen memilih mengurangi produksi atau mengalihkan ke produk yang tidak terikat HET, sehingga rak ritel menjadi kosong meski stok secara agregat tersedia.

Q: Apa dampak ekspor 1.000 ton beras ke Malaysia terhadap ketersediaan beras di dalam negeri?
A: Secara volume, ekspor 1.000 ton sangat kecil dibandingkan stok 5,2 juta ton. Pemerintah memastikan ekspor ini tidak akan mengganggu kebutuhan domestik. Namun, secara psikologis, kebijakan ini bisa mengirim sinyal keliru ke publik bahwa stok nasional sudah surplus, padahal di lapangan ada tekanan harga dan kelangkaan di segmen premium.

Q: Berapa kenaikan harga beras premium dibandingkan beras medium menurut data BPS Agustus 2026?
A: Harga beras premium di tingkat penggilingan naik 10,07% secara tahunan (yoy), jauh lebih tinggi dibanding kenaikan beras medium yang hanya 4,03% yoy. Lonjakan tertinggi justru terjadi pada segmen premium, yangironisnya juga paling sulit ditemukan di ritel modern.