Israel Godok Rencana Pengusiran Gaza, Trump Jadi Kunci Licik di Tengah Panggung Politik

Ringkasan Singkat

• Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengakui negaranya sedang melobi Presiden AS Donald Trump untuk menyetujui pengusiran paksa warga Palestina dari Jalur Gaza, yang dikutuk sebagai kejahatan perang.
• Katz menyatakan tidak ada solusi selain migrasi, dan klaimnya bahwa Trump belum membatalkan rencana kontroversial itu—meski sebelumnya ditarik—menjadi sinyal bahaya bagi stabilitas kawasan.
• Di tengah musim pemilu Israel, PM Netanyahu dan sekutu sayap kanan memperkeras retorika, menolak gencatan senjata dan menegaskan pasukan akan tetap di Gaza hingga Hamas dilucuti, sementara menteri keamanan justru memamerkan kondisi penjara yang tidak manusiawi.

Jakarta, CNBC Indonesia — Langkah diplomatik berbalik taktik. Israel Katz, Menteri Pertahanan Israel, secara terang-terangan mengakui bahwa pemerintahannya sedang memutar otak untuk merayu Donald Trump agar memberi lampu hijau bagi rencana pengusiran massal warga Palestina dari Jalur Gaza. Dalam konferensi pers yang digelar Ynet dan Yedioth Ahronoth, Katz menyebut bahwa pada akhirnya migrasi adalah satu-satunya jalan—dan dukungan AS menjadi fondasi utama untuk membujuk negara tetangga seperti Mesir yang selama ini vokal menentang kebijakan tersebut.

"Setiap negara yang bersedia menerima mereka menginginkan dukungan Amerika. Trump belum membatalkannya saat ini. Dia telah membekukannya," ujar Katz, merujuk pada wacana pengambilalihan Gaza oleh AS yang sempat dilontarkan Trump awal 2025 lalu, lalu ditarik kembali karena kecaman global. Namun, Katz meyakini bahwa gagasan itu masih mengendap dan bisa dihidupkan kapan saja. Gedung Putih belum memberikan tanggapan resmi, tetapi pernyataan ini muncul di saat tekanan politik dalam negeri Israel sedang memuncak menjelang pemilu.

Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pun tak kalah vokal. Rabu lalu, ia mengunjungi pos militer di dekat garis kuning Gaza dan bersikukuh bahwa pasukan Israel tidak akan mundur selagi Hamas belum dilucuti. "Kami mengendalikan wilayah tersebut dan tetap berada di garis ini. Gaza tidak akan lagi menjadi ancaman bagi Israel," tegasnya, menolak mentah-mentah seruan penarikan bertahap demi gencatan senjata. Sementara itu, Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir justru memamerkan rekaman penjara wanita dan mengaku bangga atas kondisi fasilitas yang minim perawatan medis, akses mandi, dan pakaian bersih—pernyataan yang mempertegas kerasnya haluan koalisi sayap kanan.

Analisis Pakar

Dari kacamata ekonomi makro, manuver Israel ini bukan sekadar isu kemanusiaan, melainkan bom waktu bagi stabilitas finansial global. Jalur Gaza adalah simpul panas yang selalu memicu gejolak harga minyak dan risiko geopolitik di Timur Tengah. Setiap eskalasi—apalagi yang melibatkan pengusiran paksa—akan mendorong premi risiko ke level yang mengkhawatirkan, mengganggu rantai pasok energi, dan menekan nilai tukar mata uang negara-negara emerging market, termasuk Indonesia. Ketidakpastian ini bisa memicu flight to safety ke aset-aset aman seperti emas dan obligasi AS, yang pada gilirannya menekan rupiah dan memperberat defisit transaksi berjalan kita.

Lebih dalam, permainan politik Netanyahu dan Katz tampak dirancang untuk mengalihkan perhatian dari krisis domestik, termasuk ketidakstabilan koalisi dan tuntutan reformasi yudisial yang memecah belah. Dengan mengangkat isu pengusiran Gaza, mereka berharap meraih simpati pemilih sayap kanan—sebuah strategi klasik rally-around-the-flag yang sayangnya mengorbankan nyawa dan masa depan jutaan warga Palestina. Dari sisi hubungan internasional, upaya melobi Trump bukan tanpa risiko: jika AS benar-benar mendukung rencana ini, maka citra Amerika sebagai penengah damai akan hancur, dan negara-negara Arab seperti Mesir, Yordania, serta Saudi akan terpaksa mengambil sikap yang bisa mengancam kesepakatan normalisasi yang sudah susah payah dibangun.

Dampak ekonomi jangka panjangnya pun tidak main-main. Gaza yang selama ini sudah terpuruk secara infrastruktur dan ekonomi akan kehilangan seluruh basis populasi, menciptakan failed state yang lebih besar dan berpotensi menjadi sarang radikalisme baru. Biaya rekonstruksi dan bantuan kemanusiaan akan membebani anggaran negara-negara donor, sementara investor global akan menarik modal dari kawasan akibat meningkatnya risiko politik. Kita tidak bisa memandang ini sebagai konflik lokal; ini adalah sinyal bahwa tatanan global sedang bergeser ke era yang lebih brutal, di mana hukum internasional dan resolusi PBB diabaikan demi kepentingan sempit. Sebagai jurnalis dan pengamat ekonomi, saya melihat bahwa pasar keuangan akan bereaksi dengan volatilitas tinggi, dan Indonesia harus menyiapkan diri dengan kebijakan fiskal dan moneter yang antisipatif.

Terakhir, perlu diingat bahwa retorika keras ini sering kali tidak berujung pada eksekusi nyata, tetapi dampaknya terhadap sentimen sudah terlanjur merusak. Para pelaku bisnis dan investor harus mencermati perkembangan ini bukan sebagai berita biasa, melainkan sebagai variabel risiko yang bisa mengubah arah investasi di kawasan Asia Tenggara. Jika eskalasi berlanjut, kenaikan harga pangan dan energi akan menekan daya beli masyarakat kita, dan pemerintah perlu segera mencari alternatif pasokan serta memperkuat cadangan devisa. Inilah saatnya bagi para pengambil kebijakan di Tanah Air untuk tidak tinggal diam, tetapi ikut mendorong solusi diplomatik yang adil dan berkelanjutan—karena pada akhirnya, ketidakstabilan di Gaza selalu beresonansi hingga ke pasar-pasar kita.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Apa sebenarnya rencana pengusiran yang diusulkan Israel?
  A: Israel, melalui Menteri Pertahanan Katz, mengusulkan pemindahan paksa warga Palestina dari Jalur Gaza ke negara lain, dengan dalih tidak ada solusi selain migrasi. Rencana ini meliputi jalur laut, udara, dan darat, dan sedang mencari restu dari Presiden AS Donald Trump.
• Q: Bagaimana sikap Amerika Serikat terhadap rencana ini?
  A: AS belum memberikan tanggapan resmi. Trump sebelumnya pernah mengusulkan pengambilalihan Gaza oleh AS pada awal 2025, lalu menariknya. Katz mengklaim rencana itu belum dibatalkan dan masih dibahas, tetapi Gedung Putih belum mengonfirmasi atau membantah.
• Q: Apa dampak ekonomi jika rencana ini benar-benar dijalankan?
  A: Eskalasi ini akan memicu gejolak harga minyak, meningkatkan premi risiko di pasar keuangan global, dan mengganggu investasi di Timur Tengah. Negara-negara emerging market seperti Indonesia akan terkena dampak melalui tekanan pada rupiah, kenaikan harga pangan, dan ketidakpastian arus modal.