Anggaran MBG 2027 Terancam Turun di Bawah Rp200 Triliun, Bos BGN Buka Suara

Ringkasan Singkat

• Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2027 dipangkas di bawah Rp200 triliun.
• Kepala BGN Sudaryono merespons dengan menyatakan akan berupaya melakukan efisiensi maksimal, namun belum memberi jawaban pasti.
• BGN juga tengah menyisir anggaran Rp229 triliun tahun ini untuk memastikan tidak ada dapur fiktif atau pengadaan yang mengada-ada.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, akhirnya angkat bicara menanggapi sinyal dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang kembali membuka peluang pemangkasan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga di bawah Rp200 triliun pada tahun depan.

Dalam pernyataannya di Gedung DPR Jakarta, Kamis (3/9) malam, pria yang akrab disapa Mas Dar itu tidak memberikan jawaban tegas terkait kemungkinan angka tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa pihaknya akan terus berupaya melakukan efisiensi di setiap lini. "Ya, kami untuk di bawah Rp 200 triliun tahun depan, ya, Kalau memang dengan target yang kemudian disampaikan, itu kami berusaha untuk se-efisien mungkin," ujarnya.

Sudaryono mengatakan bahwa pembahasan lebih lanjut akan dilakukan bersama Menteri Keuangan dan secara internal di BGN. "Nanti kami coba bisa bahas lagi dengan Pak Menteri Keuangan dan juga kami bahas secara internal, kami hitung lagi," sambungnya.

Di sisi lain, Mas Dar menyoroti proses efisiensi anggaran MBG tahun ini yang masih terus berjalan. Ia mengungkapkan bahwa pihaknya sedang menelusuri setiap rupiah dari sisa anggaran Rp229 triliun untuk memastikan tidak ada penyimpangan, seperti dapur yang tercatat beroperasi padahal tidak. "Kalau di situ ada unsur pidana, kami kemudian terjunkan inspektorat, kemudian kami minta nanti kami melaporkan ke pihak kejaksaan untuk diperiksa," tegasnya. Ia berkomitmen bahwa setiap pengeluaran harus dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia menyatakan bahwa anggaran MBG tahun ini yang semula Rp330 triliun telah diefisiensikan menjadi Rp240 triliun, dan setelah berbicara dengan kepala BGN yang baru, peluang untuk menekannya di bawah Rp200 triliun terbuka lebar. Bahkan untuk anggaran 2027 yang sudah disiapkan sebesar Rp240 triliun, pemanfaatan teknologi dan pengawasan ketat dari perwakilan Kemenkeu di daerah diharapkan mampu menekan angka lebih rendah lagi.

Adapun dari alokasi Rp240 triliun untuk 2027, sekitar 97 persen direncanakan untuk program makan, sedangkan 3 persen untuk operasional BGN, termasuk gaji pegawai dan fungsi pengawasan.

Analisis Pakar

Kabar tentang potensi pemangkasan anggaran MBG di bawah Rp200 triliun ini menarik untuk dicermati, terutama di tengah target ambisius program yang menyasar jutaan penerima manfaat. Dari sudut pandang makroekonomi, sinyal efisiensi dari Menteri Keuangan patut diapresiasi, mengingat defisit anggaran yang masih menjadi perhatian dan kebutuhan belanja prioritas lainnya. Namun, pertanyaannya, apakah penurunan drastis hingga lebih dari 40% dari angka awal tidak akan mengorbankan kualitas gizi yang menjadi inti program? Pengalaman di berbagai negara menunjukkan bahwa program pangan berskala besar sering kali menghadapi trade-off antara jangkauan dan kualitas. Jika anggaran dipotong tanpa perhitungan matang, bisa jadi porsi makanan menyusut atau frekuensi layanan berkurang, yang pada akhirnya mengurangi dampak nyata terhadap perbaikan gizi anak dan ibu hamil.

Yang lebih krusial adalah pernyataan Sudaryono tentang penelusuran dapur fiktif dan pengadaan yang tidak semestinya. Ini menunjukkan adanya celah tata kelola yang signifikan di tahun-tahun sebelumnya. Sebagai pakar, saya menilai bahwa langkah audit internal dan pelibatan kejaksaan adalah keputusan tepat, namun harus diimbangi dengan transparansi data real-time. Jangan sampai efisiensi hanya dilakukan dengan memotong anggaran di sisi hilir (pelaksanaan), sementara pemborosan di sisi hulu (pengadaan logistik dan kontrak) masih menganga. BGN perlu menunjukkan peta jalan yang jelas tentang bagaimana setiap rupiah yang dihemat dari pengawasan ketat akan dialokasikan kembali untuk meningkatkan cakupan atau nilai gizi, bukan sekadar menekan angka belanja.

Ke depan, kolaborasi antara BGN dan Kementerian Keuangan melalui pengawasan langsung oleh perwakilan di daerah adalah langkah strategis. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada integritas dan kapasitas aparat di lapangan. Saya berharap ada mekanisme whistleblower dan pelaporan publik yang mudah diakses, sehingga masyarakat ikut mengawal program yang meny meny meny menyentuh hajat hidup banyak orang ini. Jika efisiensi benar-benar dilakukan dengan cerdas—misalnya melalui digitalisasi rantai pasok, pemanfaatan bahan pangan lokal, dan pengurangan biaya logistik—maka target di bawah Rp200 triliun bukanlah mimpi. Namun, jika pemangkasan dilakukan secara serampangan, maka program ini hanya akan menjadi simbol politik tanpa dampak substansial, dan itu adalah risiko yang tidak bisa diabaikan oleh para pengambil kebijakan.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Apakah anggaran MBG 2027 benar-benar akan dipotong di bawah Rp200 triliun?
  A: Belum ada keputusan final. Menteri Keuangan membuka peluang tersebut, dan Kepala BGN menyatakan akan berupaya melakukan efisiensi untuk mencapai target itu, namun masih dalam tahap pembahasan internal dan dengan Kemenkeu.
• Q: Apa dampak pemangkasan anggaran MBG bagi penerima manfaat?
  A: Jika dilakukan dengan efisiensi yang tepat (misalnya mengurangi pemborosan dan meningkatkan pengawasan), dampak negatif bisa diminimalkan. Namun jika pemotongan mengorbankan kualitas porsi atau frekuensi, maka manfaat gizi bagi anak dan ibu hamil bisa berkurang.
• Q: Bagaimana BGN memastikan tidak ada penyimpangan anggaran?
  A: BGN melakukan penelusuran terhadap dapur yang tidak beroperasi namun tetap dicatat, melibatkan inspektorat dan berkoordinasi dengan kejaksaan. Selain itu, Kemenkeu menugaskan perwakilan di daerah untuk mengawasi setiap SPPG secara bergilir.