Anggaran MBG 2027 Terancam Tergerus di Bawah Rp200 T, Bos BGN Akhirnya Bersuara

Ringkasan Singkat

• Kepala BGN Sudaryono merespons sinyal Menteri Keuangan Purbaya untuk memangkas anggaran MBG 2027 di bawah Rp200 triliun, dari alokasi awal Rp240 triliun.
• Sudaryono tidak memberi jawaban pasti, namun menegaskan pihaknya akan terus melakukan efisiensi, termasuk menelusuri dapur yang tidak beroperasi.
• Anggaran tahun ini sudah dipangkas dari Rp330 triliun menjadi Rp240 triliun, dan peluang pemangkasan lebih lanjut terbuka lewat pemanfaatan teknologi dan pengawasan ketat.

Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, angkat bicara terkait wacana pemangkasan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) di bawah Rp200 triliun pada tahun 2027. Sinyal ini sebelumnya dilontarkan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia, Kamis (3/9).

Sudaryono yang akrab disapa Mas Dar itu tidak memberikan jawaban tegas, namun memastikan pihaknya berkomitmen menjalankan efisiensi anggaran. "Ya, kami untuk di bawah Rp 200 triliun tahun depan, ya, Kalau memang dengan target yang kemudian disampaikan, itu kami berusaha untuk se-efisien mungkin," ujarnya di Gedung DPR Jakarta, Kamis (3/9). Ia mengatakan akan membahas lebih lanjut dengan Kementerian Keuangan dan melakukan perhitungan ulang secara internal.

Mas Dar juga menyampaikan bahwa proses efisiensi anggaran MBG tahun ini masih berjalan, salah satunya dengan menelusuri dapur-dapur yang tercatat beroperasi namun nyatanya tidak. "Nah, jadi dari (anggaran MBG) Rp229 triliun sisanya ini terus kami sisir, kami lacak. Ada enggak misalnya dapur-dapur yang selama ini ternyata tidak beroperasi, tapi dicatat beroperasi. Kalau di situ ada unsur pidana, kami kemudian terjunkan inspektorat, kemudian kami minta nanti kami melaporkan ke pihak kejaksaan untuk diperiksa," tegasnya. Ia menegaskan setiap rupiah harus dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat maksimal, serta memastikan tidak ada pengadaan fiktif di bawah kepemimpinannya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya menjelaskan bahwa anggaran MBG tahun ini telah melalui beberapa tahap pemangkasan: dari Rp330 triliun menjadi sekitar Rp260 triliun, lalu ke Rp240 triliun. Setelah berdiskusi dengan Sudaryono, peluang pemangkasan hingga di bawah Rp200 triliun terbuka. "Saya bicara dengan kepala BGN yang baru sepertinya bisa dibuat lebih efisien lagi di bawah Rp200 triliun," ujar Purbaya. Bahkan, anggaran 2027 yang disiapkan Rp240 triliun berpotensi ditekan lebih rendah melalui pemanfaatan teknologi yang diadopsi BGN.

Purbaya menambahkan bahwa Kementerian Keuangan menerjunkan perwakilan di daerah untuk mengawasi langsung penggunaan anggaran oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara bergilir. Dari anggaran Rp240 triliun untuk 2027, sekitar 97% dialokasikan untuk program makan, sementara 3% untuk operasional BGN, termasuk pengawasan, monitoring, dan gaji pegawai.

Analisis Pakar

Wacana pemangkasan anggaran MBG di bawah Rp200 triliun perlu dicermati dari dua sisi: efisiensi fiskal dan efektivitas program. Di satu sisi, langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah menjaga defisit anggaran di tengah tekanan ekonomi global. Namun, di sisi lain, pengurangan drastis tanpa perencanaan matang berisiko mengorbankan kualitas gizi penerima manfaat, terutama anak sekolah dan ibu hamil yang menjadi sasaran utama. Pertanyaan besarnya: apakah efisiensi yang ditempuh benar-benar melalui pengurangan biaya operasional atau justru memotong porsi makanan? Jika yang terakhir, maka program ini kehilangan esensi utamanya.

Perhatian juga harus diarahkan pada temuan dapur fiktif yang diungkap Sudaryono. Ini menunjukkan kelemahan pengawasan yang sistemik. Anggaran sebesar Rp240 triliun—atau bahkan Rp200 triliun—adalah angka yang sangat besar, dan jika tidak dikelola dengan tata kelola yang baik, potensi kebocoran tetap tinggi. Langkah BGN melibatkan inspektorat dan kejaksaan adalah sinyal positif, tetapi perlu diikuti dengan reformasi prosedur pengadaan dan monitoring real-time. Teknologi yang disebut Purbaya bisa menjadi jawaban, asalkan diterapkan dengan integrasi data yang akurat dan transparan, bukan sekadar alat pelaporan formalitas.

Dari perspektif makro, pemangkasan anggaran MBG juga berdampak pada multiplier effect ekonomi. Program ini melibatkan rantai pasok pangan dari petani, nelayan, hingga UMKM lokal. Jika anggaran turun, maka permintaan agregat di sektor pangan ikut menurun, yang bisa menekan harga komoditas dan mengurangi pendapatan pelaku usaha kecil. Pemerintah harus menghitung secara cermat trade-off antara penghematan fiskal jangka pendek dengan perlambatan ekonomi sektor riil. Idealnya, efisiensi dilakukan bukan dengan memangkas total anggaran, melainkan dengan memperbaiki target sasaran dan mengurangi pemborosan administratif.

Ke depan, transparansi menjadi kunci. Masyarakat dan pelaku usaha perlu melihat secara jelas bagaimana setiap rupiah digunakan. BGN dan Kementerian Keuangan harus menerbitkan laporan berkala yang mudah diakses, termasuk data capaian gizi dan penyerapan anggaran per daerah. Tanpa itu, spekulasi dan ketidakpercayaan publik akan terus menghantui program MBG, yang sejatinya merupakan investasi jangka panjang bagi sumber daya manusia Indonesia.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Apakah program Makan Bergizi Gratis akan tetap berjalan jika anggaran dipangkas di bawah Rp200 triliun?
  A: Ya, program tetap berjalan. Pemangkasan anggaran bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, bukan menghentikan program. Pemerintah menargetkan penyaluran yang lebih tepat sasaran dengan biaya operasional yang lebih rendah.
• Q: Bagaimana dampak pemangkasan anggaran terhadap jumlah penerima manfaat MBG?
  A: Belum ada kepastian. BGN masih menghitung ulang kebutuhan. Jika efisiensi berhasil dilakukan tanpa mengurangi porsi makanan, jumlah penerima bisa tetap sama. Namun, jika tidak, ada potensi pengurangan kuota atau penyesuaian menu.
• Q: Langkah efisiensi apa yang dilakukan BGN untuk menekan anggaran?
  A: BGN melakukan penelusuran dapur yang tidak beroperasi, memperbaiki sistem pengadaan, memanfaatkan teknologi untuk monitoring, dan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk mengawasi penggunaan anggaran di setiap SPPG.