Anak SD Turun Jalan di India: Setelah Gen Z, Giliran Gen Alpha Guncang Pemerintah

Ringkasan Singkat

• Ratusan siswa SD di India melakukan protes karena kondisi sekolah ambruk dan fasilitas tidak layak, menyusul aksi Gen Z sebelumnya.
• Gerakan 'School Thik Karo' yang digagas kelompok satir Cockroach Janata Party memperluas gelombang protes ke lebih dari 10 negara bagian.
• Data pemerintah menunjukkan lebih dari 100.000 sekolah hanya memiliki satu guru, sementara tuntutan mencakup gedung, air, listrik, dan makanan bergizi.

Jakarta, CNBC Indonesia – Gelombang protes mahasiswa dan pemuda di India yang semula didominasi Gen Z kini merambat ke generasi lebih muda. Para siswa Generasi Alpha, bahkan yang masih berusia enam tahun, mulai turun ke jalan menuntut perbaikan fasilitas pendidikan setelah janji pembangunan sekolah baru tak kunjung direalisasikan.

Peristiwa paling menyita perhatian terjadi pada 22 Agustus di Desa Samuhi Bhatpurwa, Uttar Pradesh, ketika 122 siswa negeri menolak masuk kelas. Mereka memprotes kondisi sekolah yang menyisakan puing-puing pasca-runtuhnya dinding pada 2023, yang melukai seorang siswi. "Kami takut gedung ini akan runtuh lagi. Rasa takut itu membuat kami tidak bisa konsentrasi belajar," ujar Priya (8 tahun), kepada Al Jazeera.

Aksi tersebut baru mereda setelah Pejabat Pendidikan Wilayah Deepak Awasthi datang dan menjanjikan gedung baru. Namun, kasus ini hanyalah puncak gunung es. Sejak akhir Juli, siswa di sedikitnya 10 negara bagian—termasuk Maharashtra, Bihar, Rajasthan, Jharkhand, dan Madhya Pradesh—melakukan protes serupa. Keluhan yang disuarakan seragam: kekurangan guru, bangunan ambruk, jalan berlubang, hingga kualitas makanan sekolah yang memprihatinkan.

Fenomena ini tak terlepas dari momentum gerakan Cockroach Janata Party (CJP) yang sejak Juni menggelar aksi besar-besaran di Jantar Mantar, New Delhi, menuntut pertanggungjawaban pemerintah atas kebocoran ujian dan pengangguran pemuda. Setelah aksi Gen Z mendapat sorotan luas, CJP meluncurkan gerakan "School Thik Karo" (Perbaiki Sekolah) pada 15 Agustus. Kepala bidang hukum CJP, Ratna Singh, menjelaskan bahwa gerakan ini lahir dari dialog dengan anak-anak dan orang tua di pedesaan. "Mereka berbicara tentang sekolah yang buruk, guru kurang, dan akses jalan yang belum diaspal. Ini adalah langkah lanjutan untuk mendorong masa depan anak-anak yang lebih baik," katanya.

Aktivis hak pendidikan Nagasimha Rao menegaskan bahwa persoalan mendasar masih membelit banyak sekolah negeri. Data pemerintah India sendiri mencatat lebih dari 100.000 sekolah hanya memiliki satu guru untuk seluruh tingkatan, dan ribuan sekolah bahkan tak memiliki satu siswa pun. Padahal, India memiliki salah satu sistem pendidikan terbesar di dunia dengan 247 juta siswa dan 1,5 juta sekolah. Meskipun audit 2025-2026 menunjukkan rasio guru-murid rata-rata 1:24 dan angka putus sekolah menurun, kesenjangan kualitas antarwilayah tetap menganga.

Di Bihar, sekitar 50 siswa berjalan kaki sejauh 4 kilometer pada 28 Juli untuk menemui pejabat dan memprotes makanan sekolah yang tidak layak. Tuntutan ini mengingatkan bahwa protes Gen Alpha bukan sekadar soal fisik gedung, melainkan pelanggaran atas hak dasar yang dijamin Undang-Undang Hak atas Pendidikan (RTE) India. Anak-anak ini menuntut guru, bangku, air minum, listrik, dan toilet—sesuatu yang seharusnya menjadi kewajiban negara, bukan anugerah.

Analisis Pakar

Fenomena protes yang melibatkan siswa SD ini adalah cermin kegagalan sistemik tata kelola pendidikan di negara dengan populasi terbesar kedua di dunia. India, yang selama ini digembar-gemborkan sebagai kekuatan ekonomi digital dan lumbung SDM muda, justru memperlihatkan wajah memalukan di tingkat paling dasar. Ketika seorang anak berusia delapan tahun harus memilih mogok belajar demi menyelamatkan nyawanya dari reruntuhan sekolah, itu bukan lagi masalah anggaran—itu adalah kegagalan moral dan prioritas kebijakan.

Yang menarik, gerakan CJP berhasil menjembatani kesenjangan generasi: dari mahasiswa yang resah dengan pengangguran hingga anak-anak SD yang ketakutan dengan plafon sekolah. Ini menandakan bahwa keresahan publik India telah merambah ke akar rumput, dan pemerintah Modi tidak bisa lagi hanya mengandalkan angka-angka makro yang positif. Rasio guru-murid rata-rata nasional tidak bermakna jika di pedesaan satu guru harus mengajar enam kelas sekaligus. Pembangunan fasilitas yang timpang hanya akan memicu gejolak sosial baru di masa depan, dan protes anak-anak ini adalah sinyal peringatan dini.

Dari perspektif ekonomi makro, investasi di bidang pendidikan adalah salah satu instrumen paling strategis untuk mendorong produktivitas jangka panjang. Namun, India terus mengalokasikan anggaran pertahanan yang lebih besar ketimbang pendidikan dasar. Jika anak-anak generasi alpha tumbuh dengan trauma dan akses pendidikan yang minim, maka bonus demografi yang selama ini diandalkan akan berubah menjadi bencana demografi. Pemerintah harus segera merealisasikan janji perbaikan sekolah dan memenuhi standar minimum yang diamanatkan RTE—bukan sekadar janji manis di hadapan kamera.

Kasus ini juga menjadi pelajaran penting bagi Indonesia dan negara berkembang lainnya: janji pembangunan infrastruktur pendidikan tanpa pengawasan berkelanjutan hanya akan memicu gerakan perlawanan dari generasi yang paling rentan. Anak-anak bukanlah objek pembangunan, melainkan subjek hak yang bisa bersuara. Dan suara mereka, kali ini, terbukti cukup kuat untuk mengguncang birokrasi lokal dan bahkan menarik perhatian nasional. Apakah pemerintah India akan menjadikan ini momentum reformasi, atau sekadar meredam protes dengan tambalan? Yang jelas, gerakan "School Thik Karo" menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah harga mati—dan generasi alpha siap menjadi pengawasnya.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Q: Apa yang dimaksud dengan gerakan 'School Thik Karo'?
A: Gerakan sosial yang diprakarsai oleh kelompok Cockroach Janata Party di India untuk menuntut perbaikan fasilitas sekolah, pemenuhan guru, dan kualitas makanan di sekolah negeri, sebagai lanjutan dari protes Gen Z terhadap pengangguran dan kebocoran ujian.

Q: Mengapa siswa SD di India melakukan protes?
A: Mereka memprotes kondisi gedung yang ambruk, kurangnya guru, tidak tersedianya air minum, listrik, toilet, serta makanan bergizi—hal-hal yang dijamin oleh Undang-Undang Hak atas Pendidikan (RTE) India namun tidak terpenuhi di banyak daerah.

Q: Berapa banyak sekolah di India yang hanya memiliki satu guru?
A: Data pemerintah mencatat lebih dari 100.000 sekolah hanya memiliki satu guru untuk seluruh tingkatan kelas, dan ribuan sekolah lain bahkan tidak memiliki siswa sama sekali, menunjukkan kesenjangan parah dalam sistem pendidikan nasional.