Purbaya Targetkan Pendapatan Negara Melonjak 30% Berkat Pengawasan Ekspor PT DSI, Bisakah?

Ringkasan Singkat

• Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan penerimaan negara naik minimal 30% dari pengawasan ekspor komoditas oleh PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).
• Target ini didasarkan asumsi penutupan kebocoran penerimaan dari sektor pertambangan dan perkebunan yang selama ini terjadi, terutama batu bara, CPO, dan ferro alloy.
• PT DSI mulai beroperasi 1 Juni 2026, dengan struktur pengurus yang terdiri dari tokoh-tokoh berpengalaman seperti M. Syaifurrahman Noer dan Luke Thomas Mahony.

Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan lonjakan pendapatan negara hingga 30% dari hasil pengawasan ekspor komoditas strategis yang dilakukan oleh PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Target ambisius ini disampaikan Purbaya di sela-sela acara di Hotel Kempinski, Jakarta, Kamis (3/9/2026).

Menurut Purbaya, peningkatan tersebut akan berasal dari sektor perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang selama ini bocor akibat lemahnya pengawasan lalu lintas ekspor komoditas seperti batu bara, minyak kelapa sawit (CPO), dan ferro alloy. "Dari bagian pemerintah, pajak dan lain-lain, harusnya minimal tumbuh 30%," tegasnya.

Target ini muncul di tengah postur RAPBN 2027 yang menargetkan pendapatan negara Rp3.426 triliun, naik 6,8% dari outlook 2026. Namun Purbaya optimistis DSI mampu mendongkrak realisasi jauh di atas angka tersebut. "Kalau kita asumsikan sumber daya alam ini ngibulnya separuhnya, paling enggak saya bisa dapat 30% naik dari bagi hasil," paparnya.

PT DSI yang mulai beroperasi sejak 1 Juni 2026 kini fokus memantau tiga komoditas unggulan. Struktur pengurusnya terdiri dari Dewan Komisaris yang dipimpin M. Syaifurrahman Noer, serta Direktur Utama Luke Thomas Mahony. Dengan pengalaman para petinggi ini, publik berharap tata kelola ekspor komoditas benar-benar bersih dan transparan.

Analisis Pakar

Target 30% terdengar menggembirakan, namun mari kita bedah secara kritis. Pertama, asumsi kebocoran separuh dari nilai ekspor komoditas perlu diuji. Berdasarkan data BPS, total ekspor batu bara dan CPO tahun 2025 mencapai lebih dari US$ 60 miliar. Jika kebocoran mencapai 50%, maka potensi penerimaan tambahan sangat besar. Namun, angka itu mungkin terlalu optimistis karena selama ini pungutan liar dan praktik transfer pricing sudah sebagian tertutup oleh sistem intelijen keuangan dan bea cukai. Yang lebih realistis adalah efisiensi 10-15%, sehingga target 30% bisa over-shooting.

Kedua, efektivitas PT DSI sangat bergantung pada koordinasi antarlembaga. DSI bukanlah otoritas tunggal; mereka berbagi peran dengan Kementerian ESDM, Kementerian Perdagangan, dan Bea Cukai. Tanpa sinergi yang kuat, DSI bisa tumpang tindih dan malah menambah birokrasi. Saya melihat risiko bahwa target 30% justru menjadi beban politis yang memaksa DSI untuk mengejar angka, bukan perbaikan sistem. Padahal, tujuan utama seharusnya adalah tata kelola yang baik, bukan sekadar setoran tinggi.

Ketiga, dari sisi makro, peningkatan PNBP yang signifikan dapat meringankan beban defisit APBN, namun juga harus diimbangi dengan belanja produktif. Jika pendapatan ekstra hanya digunakan untuk menambal utang atau konsumsi pemerintah, maka multiplier efeknya terbatas. Saya berharap pemerintah juga mengalokasikan sebagian untuk investasi infrastruktur pendukung komoditas, seperti pelabuhan dan sistem logistik, agar nilai tambah tetap di dalam negeri.

Terakhir, struktur pengurus DSI yang diisi oleh tokoh-tokoh berpengalaman seperti Tony Wenas (mantan Dirut Freeport) dan Mari Elka Pangestu (mantan Menteri Perdagangan) memberi sinyal positif. Namun, pengalaman di sektor swasta dan birokrasi tidak otomatis menjamin keberhasilan. Yang diperlukan adalah komitmen untuk menegakkan hukum dan transparansi data publik. Tanpa itu, DSI hanya akan menjadi 'proyek mercusuar' yang sia-sia. Saya optimis, tapi tetap waspada.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Q: Apa itu PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dan apa tugas utamanya?
A: PT DSI adalah badan usaha milik negara yang bertugas mengawasi lalu lintas ekspor komoditas strategis Indonesia, seperti batu bara, CPO, dan ferro alloy, untuk menutup kebocoran penerimaan negara dari sektor tersebut.

Q: Bagaimana cara PT DSI meningkatkan pendapatan negara?
A: Dengan memantau secara ketat volume dan nilai ekspor, memastikan kepatuhan perpajakan, serta menindak praktik pelaporan yang tidak akurat (under-invoicing, smuggling) sehingga penerimaan pajak dan PNBP meningkat.

Q: Apakah target 30% kenaikan pendapatan negara dari PT DSI realistis?
A: Target ini sangat ambisius dan membutuhkan reformasi sistemik serta koordinasi kuat antarinstansi. Para analis menilai angka 30% mungkin terlalu tinggi, namun peningkatan signifikan tetap mungkin dicapai jika pengawasan berjalan efektif.