Pertamina NRE Buka-bukaan: Dari B2.5 ke B50, Kini Siap Gempur Bensin Hijau!
Pakar ekonomi makro yang sering menulis mengenai investasi dan pasar saham.

Ringkasan Singkat
- Pertamina NRE telah menjalankan transisi energi sejak 2008, dari biodiesel B2,5 kini mencapai B50.
- Fokus terbaru adalah bioetanol untuk bensin, dengan Pertamax Green 95 (E5) sudah tersedia di 180 SPBU.
- Target dua tahun ke depan: pabrik etanol Banyuwangi kapasitas 30 ribu KL, namun masih butuh dukungan regulasi, harga, infrastruktur, dan bahan baku.
PT Pertamina NRE (New & Renewable Energy) semakin agresif dalam mendiversifikasi energi domestik dan mempercepat transisi menuju energi baru dan terbarukan (EBT). Direktur Perencanaan Strategis & Pengembangan Bisnis Harsono Budi Santoso mengungkapkan bahwa upaya ini sebenarnya telah dimulai sejak 2008, melalui pengembangan biodiesel dengan campuran awal 2,5 persen (B2,5) yang kini telah melonjak menjadi B50.
"Perjalanan kami cukup panjang, sekitar 16-17 tahun. Setelah sukses di sisi diesel, kini kami mulai masuk ke BBM gasoline atau bensin," ujarnya dalam acara IndoEBTKE ConEx 2026, Rabu (2/9). Langkah ini ditandai dengan peluncuran bioetanol sebagai alternatif pengganti bahan bakar fosil.
Sejak 2023, Pertamina NRE telah mencampur etanol 5 persen ke dalam BBM, melahirkan produk Pertamax Green 95 yang kini didistribusikan di lebih dari 180 SPBU. Namun, Harsono menegaskan bahwa pengembangan bioetanol ke depan tidak hanya memperluas jangkauan, tetapi juga meningkatkan kadar campuran dan menciptakan varian produk baru, tidak terbatas pada RON 95.
Dalam dua hingga tiga tahun mendatang, Pertamina menargetkan penambahan fasilitas produksi etanol, salah satunya pabrik etanol di Banyuwangi berkapasitas 30 ribu kiloliter yang diharapkan beroperasi dalam dua tahun. "Dengan sebaran BBM yang akan menggunakan etanol, baik dengan komposisi lebih tinggi, sebaran lebih luas, maupun varian baru, kami optimistis," tuturnya.
Kendati demikian, ia mengakui bahwa percepatan ini masih memerlukan dukungan lintas sektor, terutama dalam hal regulasi mandatori, kebijakan harga, infrastruktur pendukung, dan ketersediaan bahan baku (feedstock) yang saat ini sangat terbatas. "Ini butuh kerja sama semua pihak," pungkasnya.
Analisis Pakar
Langkah Pertamina NRE ini patut diapresiasi sebagai bentuk komitmen jangka panjang, namun saya melihat ada beberapa catatan kritis yang perlu diangkat. Pertama, soal timeline. Butuh 16 tahun untuk menaikkan kadar biodiesel dari B2,5 ke B50, dan sekarang mereka menargetkan lonjakan serupa untuk bioetanol hanya dalam hitungan tahun. Ini ambisius, tapi realitas di lapangan menunjukkan bahwa infrastruktur dan rantai pasok etanol kita masih tertatih-tatih. Produksi etanol nasional saat ini tidak sebanding dengan kebutuhan jika kadar campuran dinaikkan ke level E10 atau E20. Pabrik Banyuwangi dengan kapasitas 30 ribu KL pun terbilang kecil jika dibandingkan dengan konsumsi bensin nasional yang mencapai puluhan juta kiloliter per tahun.
Kedua, masalah harga dan subsidi. Bioetanol saat ini masih lebih mahal daripada bahan bakar fosil, dan tanpa kebijakan pricing yang jelas, Pertamina akan menanggung beban biaya yang besar. Pemerintah perlu merancang skema insentif atau subsidi silang agar produk hijau ini kompetitif. Namun, di sisi lain, APBN sudah tertekan, sehingga solusi yang lebih realistis adalah mendorong investasi swasta di sektor hulu, seperti perkebunan sorgum atau tebu untuk etanol, dengan kepastian regulasi yang menarik.
Ketiga, saya menyoroti aspek keberlanjutan bahan baku. Penggunaan lahan untuk tanaman energi berpotensi berbenturan dengan kebutuhan pangan. Indonesia sudah pernah gagal dengan program mandatori biodiesel karena kelangkaan CPO dan konflik lahan. Untuk etanol, kita perlu belajar dari Brasil yang sukses karena memiliki kebijakan terpadu antara pertanian, industri, dan energi. Tanpa peta jalan yang matang, percepatan ini justru bisa menjadi bumerang, menciptakan gejolak harga pangan dan ketergantungan impor molases atau singkong.
Terakhir, dari sisi bisnis, Pertamina NRE harus memikirkan skema kemitraan dengan BUMN pangan dan pelaku industri kecil-menengah agar rantai nilai terdistribusi secara adil. Transisi energi bukan hanya soal teknologi, tetapi juga soal keadilan ekonomi. Jika ini hanya dinikmati oleh segelintir korporasi, maka semangat EBT sebagai energi rakyat akan kehilangan makna. Saya berharap ada keterbukaan publik terkait studi kelayakan dan analisis dampak lingkungan dari setiap proyek, karena publik berhak tahu apakah langkah ini benar-benar bersih atau hanya "greenwashing" belaka.
Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)
- Q: Apa itu B50 dan apa bedanya dengan B35 yang sekarang umum?
A: B50 adalah campuran 50% biodiesel dari minyak sawit (FAME) dengan 50% solar fosil. Saat ini Indonesia sudah menerapkan B35 (35% biodiesel) dan target B50 sedang diuji, menandakan peningkatan signifikan dalam porsi nabati untuk diesel. - Q: Apakah Pertamax Green 95 sudah tersedia di seluruh Indonesia?
A: Saat ini Pertamax Green 95 dengan campuran etanol 5% (E5) baru tersedia di lebih dari 180 SPBU di pulau Jawa dan beberapa kota besar. Perluasan ke seluruh Indonesia masih bertahap dan bergantung pada infrastruktur logistik serta ketersediaan etanol. - Q: Apa kendala utama pengembangan bioetanol di Indonesia?
A: Kendala utama meliputi: (1) harga etanol yang belum kompetitif dibandingkan bensin fosil, (2) regulasi mandatori yang belum konsisten, (3) keterbatasan infrastruktur penyimpanan dan distribusi, serta (4) pasokan bahan baku (tebu, singkong, sorgum) yang masih terbatas dan bersaing dengan kebutuhan pangan.
BERITA TERKAIT (Ekonomi & Pasar)

DJP Klarifikasi: GOTO dan Lazada Bukan Pemungut Pajak Digital, Cakupan SPP-TDLN Masih Terbatas

Bahlil Tutup Akses Ekspor Listrik ke Singapura, Perintahkan Danantara Tolak Lobi

Andalkan Empat Segmen Bisnis, Telkom Rebut Target Laba Bersih Rp14,4 T di Kuartal III 2026
