Mengintip Anggaran MBG Rp240,2 Triliun di 2027: Efisiensi Rp30 T Demi 72 Juta Penerima, Apakah Realistis?

Ringkasan Singkat

• Badan Gizi Nasional (BGN) mengajukan anggaran Rp240,2 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2027, dengan target 72,4 juta penerima manfaat.
• Angka ini sudah memperhitungkan efisiensi Rp30 triliun dari komponen Bantuan Pemerintah (Banper), turun dari Rp262,5 triliun menjadi Rp232,5 triliun.
• Target penerima mencakup 60,6 juta peserta didik dan 11,9 juta ibu hamil, ibu menyusui, serta balita; anggaran terbagi dalam Program Pemenuhan Gizi Nasional (Rp232,88 T) dan Dukungan Manajemen (Rp7,33 T).

JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) resmi mengajukan pagu anggaran sebesar Rp240,2 triliun untuk menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sepanjang 2027. Dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Kamis (3/9), Kepala BGN Sudaryono menegaskan bahwa dana tersebut ditargetkan menjangkau 72.464.886 penerima manfaat—mencakup peserta didik dari PAUD hingga SMA/sederajat, santri, serta kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Anggaran tersebut telah mengakomodasi kebijakan efisiensi sebesar Rp30 triliun pada komponen Bantuan Pemerintah (Banper) untuk MBG, yang menurunkan alokasi Banper dari semula Rp262,5 triliun menjadi Rp232,5 triliun. Sisanya dialokasikan untuk program pendukung dan biaya manajemen. Menurut Sudaryono, pagu anggaran tahun depan menjadi fondasi utama pelaksanaan program, sekaligus memperkuat tata kelola, rantai pasok, serta pengawasan mutu pangan. Namun, ia masih menunggu persetujuan dari Komisi IX DPR agar program dapat berjalan optimal.

Jika disetujui, program ini akan menjadi salah satu intervensi gizi terbesar dalam sejarah Indonesia, dengan beban fiskal yang tidak kecil. BGN pun berkomitmen untuk memaksimalkan sumber daya yang ada demi menjamin ketepatan sasaran dan keberlanjutan layanan. Namun, di balik angka megah tersebut, pertanyaan kritis muncul: seberapa efektif efisiensi Rp30 triliun tanpa mengorbankan kualitas gizi, dan bagaimana mekanisme pengawasan agar tidak terjadi kebocoran anggaran di lapangan?

Analisis Pakar

Sebagai pengamat ekonomi makro, saya melihat pengajuan anggaran Rp240,2 triliun untuk MBG pada 2027 sebagai langkah ambisius yang patut diapresiasi, tetapi juga sarat dengan risiko fiskal. Dalam konteks APBN yang masih menghadapi tekanan dari defisit dan rasio utang, mengalokasikan hampir seperempat triliun rupiah hanya untuk satu program—meskipun dampak sosialnya besar—memerlukan perhitungan yang sangat matang. Efisiensi Rp30 triliun yang diklaim BGN memang patut dicatat, namun kita perlu mempertanyakan dari komponen mana efisiensi itu dilakukan. Apakah dengan menekan biaya logistik, menurunkan standar gizi, atau justru memangkas biaya administrasi yang tidak esensial? Jika pengurangan anggaran terjadi di sisi kualitas bahan pangan, maka program ini bisa kehilangan esensinya sebagai intervensi perbaikan gizi.

Kedua, target 72,4 juta penerima manfaat pada 2027—meningkat signifikan dari tahun-tahun sebelumnya—menuntut kapasitas distribusi dan rantai pasok yang luar biasa. Dari pengalaman program sosial serupa, kendala terbesar justru bukan pada ketersediaan anggaran, melainkan pada ketepatan sasaran dan efisiensi penyaluran. Indonesia memiliki ribuan pulau dengan infrastruktur yang tidak merata; biaya distribusi per porsi di daerah terpencil bisa berkali-kali lipat lebih tinggi daripada di perkotaan. Jika BGN tidak memiliki peta jalan yang jelas untuk mengatasi kesenjangan logistik, maka anggaran sebesar apapun akan tergerus oleh inefisiensi yang tidak terlihat. Saya juga menyoroti bahwa porsi Program Pemenuhan Gizi Nasional (Rp232,88 T) hampir seluruhnya menyerap dana, sementara Program Dukungan Manajemen hanya Rp7,33 T—kurang dari 3%—yang mungkin terlalu kecil untuk membangun sistem pemantauan dan evaluasi yang andal.

Dari sisi makro, pengeluaran sebesar ini harus dikompensasi dengan peningkatan penerimaan negara atau pergeseran belanja dari pos lain, agar tidak memperlebar defisit. Pemerintah perlu transparan mengenai sumber pendanaan: apakah dari tax ratio yang meningkat, dari utang baru, atau dari refocusing anggaran kementerian lain? Jika menggunakan utang, maka kita harus menghitung biaya bunga jangka panjang yang akan menjadi beban generasi mendatang. Program MBG memang investasi di bidang sumber daya manusia, tetapi investasi yang baik harus diimbangi dengan tata kelola yang akuntabel. Saya merekomendasikan adanya audit berkala oleh BPK dan keterlibatan masyarakat sipil dalam pengawasan, serta pemanfaatan teknologi digital untuk melacak aliran dana hingga ke tingkat dapur sekolah. Tanpa itu, angka 72 juta penerima hanya akan menjadi slogan politik yang kehilangan makna di lapangan.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Apa itu program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan siapa saja penerimanya?
  A: MBG adalah program nasional yang menyediakan makanan bernutrisi secara gratis untuk peserta didik dari PAUD hingga SMA/sederajat, santri, serta kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Tujuannya meningkatkan kualitas gizi dan mendukung pertumbuhan anak.
• Q: Berapa anggaran yang diajukan BGN untuk MBG di 2027 dan bagaimana rinciannya?
  A: BGN mengajukan Rp240,2 triliun, dengan Rp232,88 triliun untuk Program Pemenuhan Gizi Nasional dan Rp7,33 triliun untuk Dukungan Manajemen. Angka ini sudah termasuk efisiensi Rp30 triliun dari komponen Bantuan Pemerintah.
• Q: Apakah anggaran MBG 2027 sudah disetujui DPR?
  A: Masih dalam tahap pembahasan. BGN telah menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran dalam RDP dengan Komisi IX DPR, dan menunggu persetujuan agar program dapat berjalan optimal di 2027.