Dirut CNNIndonesia: Kepala Daerah Berprestasi Terlupakan, Media Hanya Soroti yang Kontroversial?

Ringkasan Singkat

• Direktur Utama CNNIndonesia Titin Rosmasari menyebut banyak kepala daerah berprestasi namun kurang terekspos media.
• Penghargaan Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 di Kalimantan diberikan kepada Provinsi Kaltim dan Kabupaten Tana Tidung untuk layanan kesehatan.
• Acara ini dihadiri Mendagri Tito Karnavian dan para pejabat, namun kritik muncul: mengapa prestasi positif jarang menjadi headline?

Direktur Utama CNNIndonesia, Titin Rosmasari, menyoroti fenomena ironis di dunia kepemimpinan daerah. Dalam sambutannya pada malam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II Regional Kalimantan di Balikpapan, Kamis (3/9) malam, ia mengungkapkan bahwa banyak pemimpin daerah yang telah menorehkan prestasi luar biasa, tetapi nyaris tak pernah mendapat sorotan publik maupun apresiasi layak.

Acara yang digelar di Kalimantan Timur itu turut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto dan Akhmad Wiyagus, serta Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti. Sejumlah pemerintah daerah menerima penghargaan, di antaranya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk kategori Akses dan Layanan Kualitas Kesehatan tingkat provinsi, serta Kabupaten Tana Tidung, Kalimantan Utara, untuk kategori serupa di tingkat kabupaten.

"Acara ini membuka mata kami bahwa di berbagai penjuru negeri ada banyak kepala daerah yang bekerja menorehkan prestasi luar biasa," ujar Titin. "Namun belum banyak mendapat sorotan dan bahkan apresiasi." Ia berharap penghargaan ini dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain, sekaligus menjadi pengakuan bahwa di pelosok-pelosok Kalimantan ada pemimpin yang mungkin tak dikenal, namun mampu menjadikan keterbatasan sebagai pijakan melompat lebih tinggi.

Pernyataan tersebut menggugah pertanyaan mendasar: seberapa adil media massa dalam meliput kinerja pemerintahan daerah? Selama ini, pemberitaan nasional lebih sering diwarnai oleh konflik, korupsi, dan polemik kebijakan, sementara capaian positif di tingkat lokal sering terabaikan. Ironisnya, ketika ada acara penghargaan semacam ini, publik baru tersadar bahwa ada segudang inovasi dan pelayanan publik yang sebenarnya layak ditiru.

Analisis Pakar

Sebagai jurnalis investigasi yang telah puluhan tahun menyelami dinamika birokrasi, saya melihat pernyataan Titin Rosmasari bukan sekadar seremoni, melainkan cerminan kegagalan sistem pemberitaan kita. Media arus utama lebih tertarik pada berita negatif karena memiliki nilai jual tinggi—klik, rating, dan engagement. Akibatnya, pemimpin daerah yang bekerja diam-diam, tanpa gimmick dan skandal, nyaris tidak pernah menjadi bahan obrolan nasional. Ini bukan hanya soal ketidakberimbangan, tetapi juga telah menciptakan ekosistem di mana kinerja nyata tidak mendapat imbalan publik, sementara popularitas justru diraih oleh mereka yang pandai bermain citra.

Lebih jauh, penghargaan seperti ini patut dipertanyakan kriterianya. Apakah indikator yang digunakan benar-benar mengukur dampak riil terhadap kesejahteraan rakyat, atau sekadar formalitas administrasi? Dalam investigasi saya di sejumlah daerah, sering kali capaian statistik tidak selaras dengan kondisi lapangan. Misalnya, angka akses kesehatan mungkin tinggi, tetapi kualitas pelayanan masih timpang. Maka, apresiasi tanpa diiringi audit independen dan publikasi data mentah hanya akan menjadi pajangan semata. Saya mendesak Mendagri Tito Karnavian untuk membuka mekanisme penilaian secara transparan, sehingga masyarakat bisa menilai sendiri mana prestasi yang substansial dan mana yang ilusif.

Tak kalah penting, peran media lokal harus diperkuat. Berita tentang keberhasilan kepala daerah di Kalimantan seringkali tidak menjangkau khalayak nasional karena minimnya jaringan liputan dan ketergantungan pada narasi dari pusat. CNNIndonesia sebagai salah satu platform besar memiliki tanggung jawab moral untuk mengalokasikan ruang lebih bagi liputan prestasi daerah, bukan hanya saat acara penghargaan, tetapi secara berkelanjutan. Jika tidak, kita terus memelihara siklus di mana pemimpin baik tetap anonim, sementara yang kontroversial menjadi selebritas. Ini adalah pekerjaan rumah bagi seluruh insan pers dan juga bagi publik yang harus lebih kritis dalam mengonsumsi informasi.

Terakhir, saya menilai bahwa penghargaan ini seharusnya menjadi momentum untuk evaluasi besar-besaran atas kebijakan desentralisasi. Selama ini, kita sering mendengar keluhan tentang lemahnya kapasitas pemerintah daerah, tetapi nyatanya ada pula yang berhasil. Mengapa keberhasilan itu tidak terdokumentasi dengan baik dan menjadi best practice? Jawabannya terletak pada lemahnya sistem knowledge management di pemerintahan dan minimnya inisiatif media untuk melakukan jurnalisme solusi. Saya mengajak para pemimpin redaksi untuk mulai mengubah porsi pemberitaan: 30% untuk konstruktif, bukan hanya 10% seperti sekarang. Hanya dengan begitu, apresiasi seperti ini tak sekadar seremonial, tapi menjadi penggerak perubahan nyata.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Q: Apa itu Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026?
A: Sebuah ajang penghargaan yang diselenggarakan oleh CNNIndonesia untuk mengakui kepala daerah dan pemerintah kabupaten/kota yang memiliki kinerja unggul, khususnya dalam pelayanan publik dan kesehatan, sebagai bagian dari upaya mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.

Q: Siapa saja penerima penghargaan dalam batch II regional Kalimantan?
A: Penerima di antaranya Provinsi Kalimantan Timur untuk kategori akses dan layanan kesehatan tingkat provinsi, serta Kabupaten Tana Tidung di Kalimantan Utara untuk kategori serupa di tingkat kabupaten. Beberapa daerah lain juga menerima penghargaan namun tidak disebutkan secara rinci dalam berita.

Q: Mengapa kepala daerah berprestasi jarang disorot media?
A: Menurut para pengamat, media cenderung memilih berita kontroversial atau negatif karena lebih menarik perhatian pembaca. Selain itu, kurangnya liputan terstruktur dari daerah dan ketergantungan pada narasi pusat menyebabkan capaian positif tidak tersebar luas. Perubahan pola pemberitaan dan dukungan terhadap jurnalisme solusi dinilai mampu mengatasi hal ini.