Danantara Sikat BUMN Karya Bermasalah, Hutama Karya Jadi Tolok Ukur Sehat? Ini Rencana Besar Transformasi Infrastruktur

Ringkasan Singkat

• BPI Danantara menargetkan reformasi total 7 BUMN Karya selesai akhir 2026, dengan 3 perusahaan (Nindya Karya, Brantas Abipraya, Hutama Karya) masih sehat dan dijaga kinerjanya.
• 4 BUMN Karya lainnya mengidap utang konsolidasi Rp180 triliun, sehingga perlu restrukturisasi fundamental dan peta jalan baru agar tak mengulang kesalahan.
• Danantara akan mengonsolidasi BUMN Karya menjadi hanya 3 perusahaan, fokus ke bisnis kontraktor, dan menggandeng Kejaksaan, BPKP, KPK untuk pengawasan ketat.

Jakarta, CNBC Indonesia – BPI Danantara tengah menggelar operasi besar-besaran terhadap sektor konstruksi dan infrastruktur pelat merah yang selama ini terjerat utang dan tata kelola rumit. Reformasi yang dipimpin langsung oleh Chief Operating Officer Danantara, Dony Oskaria, ditargetkan rampung pada akhir 2026.

Dalam wawancara eksklusif dengan Squawk Box CNBC Indonesia, Kamis (27/8), Dony mengungkapkan bahwa dari 7 BUMN Karya, hanya tiga yang masuk kategori sehat: Nindya Karya, Brantas Abipraya, dan Hutama Karya. Ketiganya akan dipantau ketat agar tidak terjerumus ke lubang yang sama. Adapun empat sisanya — yang tidak disebutkan namanya — memiliki utang konsolidasi mencapai Rp180 triliun, termasuk dari anak usaha, sehingga membutuhkan penanganan jangka panjang yang bersifat fundamental.

“Kami berupaya menjaga Hutama Karya agar tidak masuk ke problematika yang sama. Tapi persoalan di tubuh BUMN Karya ini sangat fundamental dan memerlukan waktu untuk transformasi,” tegas Dony. Perbaikan akan dilakukan dengan membangun ulang peta jalan bisnis, transparan, dan berprinsip kehati-hatian. “Dengan adanya Danantara, kita punya kesempatan membereskan, dan ke depan kita pastikan ini tidak boleh lagi terjadi,” tambahnya.

Dony juga menegaskan bahwa konsolidasi akan menyisakan hanya tiga perusahaan karya, karena jumlah yang terlalu banyak justru menambah risiko tanpa nilai tambah. Hutama Karya dijadikan sebagai benchmark karena dinilai sehat secara finansial, meski diingatkan untuk berhati-hati dalam pengelolaan ruas tol, terutama di Tol Sumatra yang masih baru. Danantara pun tidak bergerak sendirian; mereka berkoordinasi dengan Kejaksaan, BPKP, Kemenkumham, KPK, dan Kemendagri untuk memastikan proses berjalan bersih.

Ke depan, BUMN Karya akan difokuskan murni pada bisnis kontraktor, meninggalkan lini usaha tambahan seperti fiber optik, properti, air, dan hotel. Transformasi ini diharapkan turut mendorong pembangunan infrastruktur nasional, termasuk kelanjutan Tol Sumatra, dengan melibatkan swasta secara lebih luas.

Analisis Pakar

Langkah Danantara mengkonsolidasi BUMN Karya merupakan angin segar sekaligus ujian besar bagi ekosistem BUMN Indonesia. Selama bertahun-tahun, kita menyaksikan bagaimana BUMN karya berkembang menjadi konglomerasi yang tidak fokus, mengakumulasi utang, dan membebani APBN melalui penyertaan modal negara (PMN) yang tak pernah cukup. Keputusan untuk menyisakan hanya tiga perusahaan adalah terapi kejut yang tepat, tetapi eksekusinya akan menentukan apakah ini sekadar gimmick atau perubahan struktural sesungguhnya.

Yang patut dicermati adalah kriteria “sehat” yang dipakai. Hutama Karya dijadikan tolak ukur, namun perlu diingat bahwa Hutama Karya sendiri pernah mendapat suntikan modal besar dan mendapatkan proyek tol strategis. Apakah kesehatan finansialnya karena manajemen yang baik, atau karena dukungan negara yang luar biasa? Jika tolok ukur adalah ketergantungan pada negara, maka transformasi belum tuntas. Danantara harus menetapkan indikator kinerja yang berbasis efisiensi operasional dan kemampuan bersaing di pasar terbuka, bukan hanya kemampuan menagih proyek pemerintah.

Kerja sama dengan aparat penegak hukum seperti KPK dan Kejaksaan patut diapresiasi, karena praktik korupsi dan kolusi sering menjadi akar masalah di proyek infrastruktur. Namun, pengawasan eksternal saja tidak cukup; diperlukan perubahan budaya korporasi yang menghargai transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, fokus pada bisnis kontraktor merupakan langkah bijak untuk memangkas kerugian dari bisnis non-inti. Namun, pertanyaannya: bagaimana dengan aset properti, hotel, dan fiber optik yang sudah terlanjur dibangun? Apakah akan dijual, dialihkan, atau dihentikan? Kejelasan skenario divestasi sangat penting agar tidak menimbulkan kerugian negara baru.

Yang paling krusial adalah target penyelesaian akhir 2026. Dengan kompleksitas utang Rp180 triliun, waktu dua tahun terbilang ambisius. Jika tidak dikelola dengan peta jalan yang terukur dan milestone yang jelas, bisa jadi ini hanya perpindahan masalah dari satu tangan ke tangan lain. Saya berharap Danantara tidak hanya sibuk merapikan kertas kerja, tetapi juga memastikan adanya kepastian hukum bagi mitra swasta dan kontraktor kecil yang selama ini menjadi korban keterlambatan pembayaran. Transformasi BUMN harus berdampak positif pada iklim usaha secara keseluruhan, bukan sekadar pembersihan internal.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Apa itu BPI Danantara dan apa tugasnya dalam mengelola BUMN?
  A: BPI Danantara adalah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara yang bertugas melakukan transformasi dan konsolidasi BUMN, terutama yang bermasalah, dengan tujuan meningkatkan efisiensi, mengurangi utang, dan mendorong investasi strategis.
• Q: Mengapa Hutama Karya dijadikan tolak ukur dan apa kriteria sehat yang digunakan?
  A: Hutama Karya dinilai sehat karena tidak memiliki utang konsolidasi yang membebani seperti BUMN karya lainnya, serta memiliki kinerja operasional yang relatif stabil. Kriteria sehat mencakup rasio keuangan, kemampuan membayar utang, dan kelancaran proyek.
• Q: Bagaimana dampak konsolidasi BUMN Karya terhadap proyek infrastruktur seperti Tol Sumatra?
  A: Konsolidasi diharapkan membuat BUMN lebih fokus dan efisien, sehingga proyek Tol Sumatra dan infrastruktur lainnya dapat berjalan lebih lancar dengan pengawasan ketat, serta melibatkan swasta untuk mengurangi beban APBN.