Dana PBB untuk Palestina Pangkas 50%: Ketika Bantuan Justru Ditarik di Tengah Krisis yang Menggila

Ringkasan Singkat

• Pemangkasan drastis: WFP mengurangi penerima bantuan pangan di Tepi Barat dari 400.000 menjadi 200.000 orang mulai bulan ini karena kekurangan dana.
• Krisis ganda: Kebutuhan meningkat akibat kekerasan pemukim, pembatasan pergerakan, dan operasi militer Israel, namun bantuan justru dipotong.
• Tekanan pendonor: Kontribusi dari AS dan donor Barat utama merosot tajam karena pergeseran prioritas belanja ke domestik dan pertahanan.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terpaksa memangkas separuh bantuan pangan bagi warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki. Program Pangan Dunia (WFP) sebelumnya menjangkau 400.000 jiwa, kini hanya tersisa 200.000 penerima. Pemotongan ini terjadi ketika kebutuhan kemanusiaan justru melonjak akibat kekerasan pemukim Yahudi dan serangan militer Israel yang semakin intensif.

Direktur WFP untuk Palestina, Shaun Hughes, dalam konferensi pers di Jenewa menegaskan bahwa situasi di lapangan seharusnya mendorong penambahan bantuan, bukan pengurangan. “Pembatasan pergerakan yang parah, pembongkaran, dan pemindahan paksa telah mengikis mata pencaharian mereka. Mereka tidak bisa mengakses lahan pertanian atau pekerjaan, sehingga tidak mampu membeli makanan,” ujarnya. Ia menyebut kondisi ini sebagai krisis hak asasi manusia yang akut, yang kini diperparah oleh kemerosotan dana internasional.

Menurut laporan Reuters, kontribusi dari AS dan sejumlah negara Eropa menyusut drastis sejak 2025, seiring dengan pengalihan anggaran untuk kebutuhan dalam negeri dan belanja pertahanan. Padahal, dalam hampir tiga tahun pascaserangan Hamas ke Israel pada Oktober 2023, kekerasan di Tepi Barat justru meningkat drastis—penyitaan tanah, pembangunan permukiman ilegal, dan serangan pemukim semakin merajalela. Badan-badan PBB menegaskan bahwa permukiman Israel di wilayah pendudukan melanggar hukum internasional, sementara Israel bersikukuh menyebut Tepi Barat sebagai wilayah sengketa.

WFP juga memperingatkan bahwa operasi di Gaza—yang menjangkau 1,5 juta jiwa—juga terancam. “Pemotongan lebih lanjut tidak dapat dihindari jika dana tambahan tidak segera mengalir,” kata Hughes. Kini, masyarakat Palestina di Tepi Barat terjepit di antara blokade, kekerasan, dan pengurangan bantuan yang menjadi jaring pengaman terakhir mereka.

Analisis Pakar

Keputusan PBB memotong bantuan pangan di tengah memburuknya kondisi kemanusiaan adalah cermin tragis dari realpolitik global. Siti Amalia menilai bahwa ini bukan sekadar masalah anggaran, melainkan sinyal lemahnya komitmen komunitas internasional terhadap keadilan dan hak asasi manusia. Ketika donor utama seperti AS dan Eropa lebih memilih mengalokasikan dana untuk pertahanan dan kepentingan domestik, maka korban konflik berlarut-larut—yang tidak memiliki suara dalam panggung politik—membayar harga yang mahal. Ini adalah kegagalan kolektif dalam menjaga prinsip kemanusiaan yang seharusnya menjadi fondasi PBB.

Lebih jauh, pemangkasan ini terjadi di saat yang paling kritis. Data WFP sendiri menunjukkan bahwa kerawanan pangan di Tepi Barat meningkat drastis karena matinya roda ekonomi akibat pembatasan pergerakan dan pembongkaran infrastruktur. Bantuan tunai dan voucher yang sebelumnya menjadi penyelamat bagi petani dan buruh harian kini tinggal setengah. Ini bukan sekadar angka statistik—ini berarti ribuan keluarga, terutama di wilayah pedesaan seperti Hebron, akan kehilangan akses pangan pokok. Ironisnya, pemukim Israel justru mendapat dukungan logistik dan keamanan penuh dari negara, sementara warga asli terpinggirkan dan kini ditinggalkan oleh para donor.

Dari sudut pandang ekonomi makro, krisis ini juga mengancam stabilitas regional. Ketahanan pangan yang runtuh memicu gelombang migrasi, ketegangan sosial, dan potensi konflik baru. Indonesia, sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar dan sejarah panjang mendukung perjuangan Palestina, seharusnya mendorong inisiatif pendanaan alternatif, misalnya melalui kerja sama Selatan-Selatan atau penggalangan dana dari sektor swasta dan filantropi. Namun, langkah diplomatik saja tidak cukup—diperlukan tekanan politik nyata kepada Israel untuk menghentikan pelanggaran hak asasi, sekaligus mengkritik donor Barat yang abai terhadap komitmen mereka.

Paling mengkhawatirkan, pemotongan ini bisa menjadi preseden buruk bagi operasi kemanusiaan global. Jika donor besar merasa bebas menarik dukungan saat konflik berkepanjangan, maka lembaga seperti WFP akan kehilangan kredibilitas dan efektivitas. Padahal, dunia sedang menghadapi ganda krisis—iklim, pangan, dan geopolitik—yang membutuhkan solidaritas, bukan egoisme nasional. Saya menilai bahwa komunitas internasional harus segera membentuk mekanisme pendanaan darurat yang tidak bergantung pada selera politik negara-negara tertentu, agar bantuan tidak menjadi alat tawar-menawar yang merugikan mereka yang paling rentan.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Mengapa WFP memangkas bantuan pangan untuk Palestina?
  A: Karena kekurangan dana akibat penurunan kontribusi dari donor utama, terutama AS dan negara Eropa, yang mengalihkan anggaran ke kebutuhan domestik dan pertahanan.
• Q: Berapa jumlah penerima bantuan yang terdampak?
  A: Dari 400.000 penerima di Tepi Barat, kini hanya tersisa sekitar 200.000 orang yang masih mendapat bantuan, dengan potensi pemotongan lebih lanjut jika dana tidak segera terpenuhi.
• Q: Apa dampak pemotongan ini terhadap kondisi kemanusiaan di Tepi Barat?
  A> Pemotongan memperburuk kerawanan pangan bagi masyarakat pedesaan dan selatan Tepi Barat, yang sudah kehilangan mata pencaharian karena pembatasan pergerakan, pembongkaran, dan kekerasan pemukim, sehingga mendorong mereka ke jurang kelaparan dan ketidakstabilan sosial.