Blak-blakan! Purbaya: Sektor Swasta Era Jokowi 'Memble', Hanya Tumbuh 5-7%

Ringkasan Singkat

• Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewal mengungkap bahwa sektor swasta tumbuh sangat lambat selama 10 tahun terakhir akibat kebijakan fiskal dan moneter yang kurang mendukung.
• Pertumbuhan uang primer (M0) dan kredit di era Jokowi hanya sekitar 7% dan 5-7%, jauh di bawah era SBY yang mencapai 18% dan 22% rata-rata per tahun.
• Pemerintah kini berkomitmen menyeimbangkan peran negara dan swasta, serta menggandeng Danantara untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 6% pada 2027.

Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewal dengan blak-blakan membandingkan kinerja sektor swasta di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo dengan masa sebelumnya. Dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia, Kamis (3/9), ia menyatakan bahwa pertumbuhan sektor swasta atau non-government berjalan amat lambat selama dekade terakhir karena kurangnya dukungan kebijakan moneter dan fiskal.

"Pada zaman 10 tahun terakhir itu boleh dibilang private sector atau non-government sector tumbuhnya amat lambat, kebijakan fiskal dan moneter tidak mendukung sektor di luar pemerintahan," ujar Purbaya. Ia memaparkan data yang menunjukkan kontras tajam: rata-rata pertumbuhan uang primer (base money/M0) di era Susilo Bambang Yudhoyono mencapai 18%, sementara penyaluran kredit tumbuh 22% per tahun. Sebaliknya, di era Jokowi, M0 hanya tumbuh sekitar 7% dan kredit hanya 5-7%.

Menurutnya, perbedaan ini mencerminkan pendekatan mesin penggerak ekonomi yang berbeda. "Zamannya Pak SBY naik terus, terlalu ekspansif, tapi zamannya Pak Jokowi non-government sektornya memble," tegasnya. Kini, pemerintah berupaya menghidupkan kedua sektor secara bersamaan. "Selama 20 tahun terakhir, kita selalu bincang, waktu zamannya Pak SBY non-government sektor, zamannya Pak Jokowi government leda. Sekarang kita coba hidupkan dua-duanya. Sepertinya hampir berhasil," tambahnya.

Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 6% pada 2027, Purbaya menekankan perlunya investasi nasional tumbuh hingga 7%. Ia menyebut kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan Danantara sebagai kunci. "Investasi pemerintah akan menjadi katalisator, sektor swasta sebagai motor utama, dan Danantara fokus pada sektor strategis serta hilirisasi," jelasnya dalam rapat dengan Komisi XI DPR RI, Selasa (1/9).

Analisis Pakar

Perbandingan yang dilontarkan Purbaya bukan sekadar angka, tetapi cerminan dari pergulatan besar kebijakan ekonomi Indonesia dalam dua dekade terakhir. Era SBY yang ekspansif memang berhasil mendorong kredit dan likuiditas, namun juga menyimpan risiko inflasi dan gelembung aset. Sementara era Jokowi yang lebih hati-hati dalam moneter justru membuat sektor riil kekurangan oksigen—terutama usaha kecil dan menengah yang sangat bergantung pada akses pembiayaan perbankan. Data yang dipaparkan Purbaya menegaskan bahwa pertumbuhan kredit yang rendah (5-7%) adalah sinyal bahwa mesin investasi swasta sedang tersendat, dan ini tidak bisa dilepaskan dari kebijakan suku bunga acuan yang cenderung tinggi serta pengetatan likuiditas di awal masa kepemimpinan Jokowi.

Yang menarik adalah pengakuan bahwa pendekatan "government-led" selama ini ternyata tidak cukup. Meskipun pembangunan infrastruktur masif telah berjalan, multiplier effect terhadap sektor swasta tidak sebesar yang diharapkan. Hal ini menunjukkan bahwa peran negara sebagai penggerak utama memiliki batas—tanpa diiringi kebijakan yang mempermudah dunia usaha, seperti insentif pajak, kemudahan perizinan, dan stabilitas nilai tukar, maka sektor swasta akan tetap tertekan. Purbaya tampaknya menyadari hal ini, dan ia membawa angin segar dengan visi keseimbangan: tidak lagi memilih salah satu, melainkan menjalankan kedua mesin ekonomi secara paralel.

Namun, tantangan terbesar adalah bagaimana mengimplementasikan strategi ini di tengah ketidakpastian global, fluktuasi harga komoditas, dan tekanan fiskal. Danantara yang disebut-sebut sebagai instrumen investasi strategis perlu dibuktikan efektivitasnya—jangan sampai menjadi beban baru bagi APBN. Saya menilai bahwa target pertumbuhan 6% di 2027 sangat ambisius, mengingat rata-rata pertumbuhan kita dalam 5 tahun terakhir hanya di kisaran 5%. Butuh terobosan radikal dalam reformasi struktural, termasuk deregulasi sektor keuangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, agar kolaborasi pemerintah-swasta-Danantara benar-benar menghasilkan lompatan, bukan sekadar jargon. Jika semua berjalan sesuai rencana, kita mungkin akan melihat titik balik, tetapi eksekusi di lapangan tetap menjadi penentu utama.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Apa yang dimaksud dengan uang primer (M0) dan mengapa pertumbuhannya penting?
  A: Uang primer adalah jumlah uang beredar yang dikeluarkan oleh bank sentral (uang kartal dan cadangan bank). Pertumbuhan M0 yang tinggi biasanya menandakan likuiditas longgar yang bisa mendorong kredit dan investasi, namun juga berisiko inflasi.
• Q: Mengapa sektor swasta disebut 'memble' di era Jokowi menurut Purbaya?
  A: Karena pertumbuhan kredit dan likuiditas yang rendah membatasi ekspansi bisnis. Kebijakan moneter yang ketat dan fokus pemerintah pada infrastruktur membuat sektor swasta kurang mendapat ruang untuk tumbuh.
• Q: Apa peran Danantara dalam target pertumbuhan ekonomi 6%?
  A: Danantara adalah badan investasi yang dirancang untuk mengelola aset negara dan menarik investasi di sektor strategis serta hilirisasi, sehingga menjadi pelengkap bagi investasi pemerintah dan swasta untuk mencapai pertumbuhan investasi nasional 7%.