Anggaran Rp5,15 T untuk Transportasi: 100 Bus Sekolah dan MRT Medan-Bandung, Apa Dampaknya bagi Rakyat?

Ringkasan Singkat

• Kemenhub mengalokasikan Rp5,15 triliun untuk Ditjen Perhubungan Darat pada 2027, naik Rp843 miliar dari pagu awal.
• Anggaran terbesar untuk pembangunan sistem angkutan massal di Medan dan Bandung (Rp1,55 triliun) dan pengadaan 100 bus sekolah (Rp78,65 miliar).
• Layanan perintis dan BTS di 6 kota juga mendapat jatah, dengan fokus pada keselamatan dan konektivitas wilayah terpencil.

Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menggelontorkan anggaran fantastis Rp5,15 triliun untuk sektor transportasi darat pada 2027. Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan, mengungkapkan bahwa pagu ini mendapat tambahan Rp843,07 miliar dari pagu indikatif sebelumnya, mendekati realisasi anggaran 2025. Dana tersebut akan dialokasikan untuk berbagai program strategis, mulai dari pembangunan sistem angkutan umum massal di Medan dan Bandung hingga pengadaan 100 unit bus sekolah.

Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR RI, Aan memaparkan bahwa dari total pagu, Rp3,86 triliun dikhususkan untuk program infrastruktur konektivitas, sementara Rp1,28 triliun untuk dukungan manajemen. Sektor pelayanan transportasi darat menerima alokasi terbesar, Rp1,76 triliun, yang di dalamnya mencakup proyek angkutan massal di Medan dan Bandung senilai Rp1,55 triliun yang bersumber dari pinjaman luar negeri. Selain itu, pemerintah juga menambah anggaran pengadaan bus sekolah dari 50 unit menjadi 100 unit, dengan tambahan Rp44,7 miliar yang diambil dari pergeseran anggaran antar-eselon I. Total pagu untuk 100 bus sekolah ini mencapai sekitar Rp78,65 miliar.

Tak hanya itu, Kemenhub juga menyiapkan Rp684,12 miliar untuk 605 layanan perintis yang mencakup angkutan jalan, penyeberangan, barang, dan kawasan strategis nasional, guna menjangkau daerah-daerah yang belum terlayani optimal. Untuk angkutan perkotaan dengan skema Buy The Service (BTS), dialokasikan Rp100,58 miliar untuk enam kota: Balikpapan, Manado, Bekasi, Depok, Pontianak, dan Samarinda. Sementara itu, kegiatan keselamatan dan keamanan transportasi darat mendapat jatah Rp876,96 miliar, termasuk untuk perlengkapan jalan, penanganan lokasi rawan kecelakaan, dan pemberantasan over dimension over load (ODOL). Anggaran lain juga disiapkan untuk rehabilitasi terminal di Aceh, serta layanan angkutan Lebaran dan Natal.

Aan menambahkan bahwa tambahan pagu berasal dari dua sumber: Rp588,4 miliar dari Surat Bersama Kementerian Keuangan dan Bappenas, dan Rp254,66 miliar dari pergeseran internal. Dengan total anggaran yang besar ini, pihaknya berharap dapat meningkatkan keselamatan dan memenuhi kebutuhan transportasi masyarakat pada 2027.

Analisis Pakar

Sebagai pengamat ekonomi makro, saya melihat alokasi Rp5,15 triliun ini sebagai langkah ambisius, namun perlu dipertanyakan efektivitas dan prioritasnya. Pengadaan 100 bus sekolah, misalnya, memang terdengar populis dan menyentuh pendidikan, tetapi dengan biaya Rp78,65 miliar—atau sekitar Rp786 juta per bus—apakah ini benar-benar solusi terbaik untuk mengatasi kemacetan dan akses pendidikan? Bandingkan dengan anggaran untuk sistem angkutan massal di Medan dan Bandung yang mencapai Rp1,55 triliun, yang justru lebih berdampak pada mobilitas perkotaan secara luas. Saya khawatir bus sekolah hanya akan menjadi program seremonial jika tidak didukung dengan manajemen operasional yang matang dan rute yang terintegrasi dengan transportasi umum lainnya.

Lebih kritis lagi, kita harus menilik sumber pendanaan. Rp1,55 triliun untuk proyek massal di Medan dan Bandung berasal dari pinjaman luar negeri. Ini berarti beban utang jangka panjang yang harus dibayar oleh generasi mendatang. Apakah pemerintah sudah menghitung nilai manfaat ekonomi dari proyek ini—seperti pengurangan kemacetan, peningkatan produktivitas, dan efisiensi logistik—dibandingkan dengan biaya bunga dan pokok pinjaman? Sayangnya, dalam paparan Aan, tidak terlihat analisis biaya-manfaat yang rinci. Saya mendesak Kemenhub untuk transparan dalam menyajikan kajian kelayakan ekonomi, karena proyek infrastruktur publik seharusnya tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pengembalian investasi sosial.

Di sisi lain, saya apresiasi alokasi untuk layanan perintis dan BTS yang mencapai hampir Rp785 miliar. Ini adalah bentuk keadilan distributif, mengingat transportasi di wilayah terpencil seringkali terabaikan. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah kesinambungan anggaran—apakah layanan ini akan berhenti setelah tahun 2027? Pemerintah perlu memastikan bahwa subsidi operasional untuk trayek perintis tidak bersifat musiman, melainkan menjadi komitmen jangka panjang. Selain itu, anggaran keselamatan sebesar Rp876,96 miliar patut diapresiasi, tetapi penegakan hukum terhadap ODOL dan perawatan perlengkapan jalan harus diiringi dengan pengawasan ketat agar dana tidak bocor. Secara keseluruhan, saya menilai RAPBN 2027 untuk sektor darat ini cukup besar, namun tanpa perencanaan yang terukur dan evaluasi berkala, risiko inefisiensi dan korupsi sangat tinggi. Pemerintah harus melibatkan akademisi dan masyarakat sipil dalam setiap tahap pengawasan.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Apa tujuan utama pengadaan 100 bus sekolah oleh Kemenhub?
  A: Untuk meningkatkan akses transportasi bagi pelajar, terutama di daerah yang belum memiliki layanan angkutan umum yang memadai, sekaligus mendukung program keselamatan sekolah dan mengurangi kemacetan di sekitar sekolah.
• Q: Berapa total anggaran yang dialokasikan untuk bus sekolah dan dari mana sumbernya?
  A: Total pagu sekitar Rp78,65 miliar, yang merupakan gabungan dari pagu indikatif awal dan tambahan Rp44,7 miliar dari pergeseran anggaran antar-eselon I. Dana ini digunakan untuk pengadaan, perawatan, dan operasional bus.
• Q: Kota mana saja yang akan mendapatkan layanan angkutan perkotaan BTS pada 2027?
  A: Layanan Buy The Service akan dioperasikan di enam kota: Balikpapan, Manado, Bekasi, Depok, Pontianak, dan Samarinda, dengan anggaran Rp100,58 miliar.