Anggaran MBG Diperas Lagi: Purbaya Sinyalkan di Bawah Rp200 Triliun, Efisiensi atau Ancaman Gizi?

Ringkasan Singkat

• Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang pemangkasan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) di bawah Rp200 triliun pada 2026, setelah sebelumnya dipotong dari Rp330 T ke Rp240 T.
• Efisiensi tambahan didorong oleh pemanfaatan teknologi dan pengawasan ketat dari perwakilan Kementerian Keuangan di daerah terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
• Untuk 2027, anggaran yang disiapkan Rp240 T dengan 97% untuk program makan dan 3% untuk operasional BGN, namun masih berpeluang ditekan lebih rendah.

Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali memberi sinyal pemangkasan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun ini hingga di bawah Rp200 triliun. Dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia, Kamis (3/9), Purbaya mengungkapkan bahwa setelah berdialog dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru, Sudaryono, efisiensi lebih dalam dimungkinkan.

Anggaran MBG 2026 awalnya dialokasikan Rp330 triliun, lalu diefisiensikan menjadi sekitar Rp260 triliun, dan terakhir dipangkas ke Rp240 triliun. Namun, Purbaya optimistis angka itu bisa ditekan lagi. “Saya bicara dengan kepala BGN yang baru sepertinya bisa dibuat lebih efisien lagi di bawah Rp200 triliun,” ujarnya. Bahkan, pagu 2027 yang telah disiapkan Rp240 triliun juga berpeluang turun berkat pemanfaatan teknologi oleh BGN.

Untuk memastikan pengawasan, Kementerian Keuangan menerjunkan perwakilan di daerah untuk mengawasi secara bergilir setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). “Pegawai-pegawai kami di daerah mengawasi masing-masing SPPG secara bergilir. Saya harapkan nanti kita bisa perbaiki terus kinerjanya ke depan untuk MBG,” tegas Purbaya. Adapun rincian anggaran 2027: sekitar 97% untuk konsumsi makan, dan 3% untuk operasional BGN—mencakup gaji pegawai, kepala SPPG, serta fungsi monitoring dan pengawasan.

Analisis Pakar

Keputusan menekan anggaran MBG hingga di bawah Rp200 triliun patut diwaspadai dari kaca mata makroekonomi. Di satu sisi, ini adalah langkah berani dalam mengelola defisit fiskal di tengah tekanan global dan kebutuhan belanja negara lain yang tak kalah prioritas. Namun, efisiensi yang terlalu agresif berisiko mengorbankan kualitas gizi sasaran—terutama jika pemotongan terjadi di komponen bahan pangan, bukan pada biaya administrasi atau logistik. Data menunjukkan bahwa biaya makanan per porsi di Indonesia sudah tipis; memangkas lebih dalam tanpa reformasi tata kelola justru bisa menghasilkan program yang hanya sekadar “makan” tanpa nilai gizi optimal.

Yang lebih krusial adalah efektivitas pengawasan yang diandalkan. Menugaskan perwakilan Kementerian Keuangan di daerah untuk memantau SPPG secara bergilir terdengar baik, tetapi perlu diingat bahwa jumlah SPPG mencapai ribuan unit. Dengan sumber daya terbatas, pengawasan bergilir rawan menjadi simbolis belaka. Jika tidak didukung sistem digital pelacakan real-time dan mekanisme sanksi tegas, maka potensi kebocoran anggaran—baik melalui markup harga maupun penyelewengan distribusi—akan tetap tinggi. Saya menilai, efisiensi sejati harus dimulai dari perbaikan rantai pasok dan standarisasi menu berbasis gizi lokal, bukan sekadar memotong angka di kertas.

Dari sisi kebijakan fiskal, pemangkasan berkali-kali justru menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha yang terlibat dalam penyediaan makanan, seperti UMKM dan koperasi. Kontrak yang berubah-ubah mengganggu perencanaan bisnis dan bisa menurunkan minat partisipasi. Pemerintah perlu memberikan kepastian bahwa sisa anggaran yang ada akan dikelola dengan transparansi dan akuntabilitas tinggi. Saya mengapresiasi upaya efisiensi, tetapi harus diimbangi dengan audit independen berkala dan publikasi hasil capaian gizi—bukan hanya serapan anggaran. Jika tidak, program MBG akan kehilangan legitimasi di mata publik dan menjadi beban politik di masa depan.

Terakhir, saya menyoroti porsi operasional BGN yang hanya 3%. Angka ini sangat kecil untuk menjalankan fungsi pengawasan, monitoring, dan penggajian ribuan pegawai serta kepala SPPG. Ini mengindikasikan bahwa beban operasional mungkin ditanggung oleh mekanisme lain yang tidak terlihat, atau justru terjadi underfunding yang bisa melemahkan koordinasi. Pemerintah harus berani mengalokasikan porsi operasional yang realistis, karena kegagalan di level lapangan akan menghancurkan tujuan utama program—yaitu meningkatkan status gizi anak sekolah dan ibu hamil. Efisiensi bukanlah tujuan akhir, melainkan alat untuk mencapai hasil yang lebih baik dengan biaya yang wajar.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Apa itu program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan siapa penerima manfaatnya?
  A: MBG adalah program nasional untuk menyediakan makanan bergizi bagi anak sekolah, ibu hamil, dan balita dari keluarga kurang mampu, dengan target meningkatkan status gizi dan menekan stunting.
• Q: Mengapa anggaran MBG terus dipangkas hingga di bawah Rp200 triliun?
  A: Pemangkasan dilakukan sebagai upaya efisiensi fiskal di tengah keterbatasan APBN, serta didorong oleh keyakinan bahwa teknologi dan pengawasan ketat dapat menekan biaya tanpa mengurangi kualitas layanan.
• Q: Apakah pemangkasan anggaran MBG akan mengurangi porsi makan penerima manfaat?
  A: Pemerintah menyatakan bahwa porsi makan tetap dijaga, tetapi risiko penurunan kualitas gizi tetap ada jika pemotongan tidak diiringi reformasi tata kelola dan standarisasi menu yang berbasis gizi seimbang.