Pemprov DKI Klaim Relokasi Warga Bantaran Rel Senen Berhasil, Nyatanya Baru 69 KK dari 324 Unit yang Ditempati

Ringkasan Singkat

• Sebanyak 69 Kepala Keluarga (KK) dari total 324 unit hunian baru di Senen, Jakarta, telah menempati rumah susun hasil relokasi.
• Warga sebelumnya tinggal di bantaran rel kereta api yang rawan kecelakaan dan tidak layak huni, namun proses pemindahan berlangsung bertahap dan masih menyisakan ribuan jiwa yang belum pindah.
• Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan seluruh unit terisi akhir tahun ini, namun realisasi di lapangan dinilai lamban dan kurang transparan.

Jakarta – Program relokasi warga eks bantaran rel di kawasan Senen, Jakarta Pusat, memasuki babak baru. Sebanyak 69 kepala keluarga (KK) dari total 324 unit hunian vertikal yang disediakan telah resmi menempati rumah susun (rusun) yang dibangun di lahan eks permukiman kumuh tersebut. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Sarjoko, menyatakan bahwa proses serah terima kunci berlangsung sejak pekan lalu dan akan terus berlanjut secara bertahap.

Namun, angka 69 KK dari total kapasitas 324 unit menyisakan pertanyaan besar. Jika satu unit dihuni rata-rata 3-4 orang, maka baru sekitar 200-an jiwa yang pindah, sementara ribuan warga masih terpaksa bertahan di bantaran rel yang tidak hanya kumuh tetapi juga berisiko tinggi terhadap kecelakaan kereta api. Padahal, program ini sudah digagas sejak dua tahun lalu sebagai solusi atas kawasan padat penduduk di sekitar jalur kereta api yang kerap menelan korban jiwa.

Warga yang sudah menempati rusun mengaku lega karena mendapat hunian layak dengan fasilitas air bersih dan listrik. Namun, sebagian mengeluhkan akses transportasi yang masih sulit dan biaya operasional bulanan yang lebih tinggi dibandingkan saat tinggal di bantaran rel. Sementara itu, warga yang belum pindah menuding proses verifikasi data dan administrasi berbelit-belit, bahkan ada yang mengaku tidak pernah diundang untuk sosialisasi.

Pemprov DKI berjanji akan mempercepat proses pendataan dan memastikan seluruh unit terisi sebelum akhir tahun 2026. Namun, tanpa pengawasan ketat dan keterlibatan aktif LSM perumahan, bukan tidak mungkin program ini hanya menjadi proyek seremonial yang mengabaikan akar masalah: ketersediaan hunian terjangkau bagi masyarakat kelas bawah.

Analisis Pakar

Sebagai jurnalis investigasi yang telah mengikuti dinamika relokasi di Jakarta sejak era Gubernur Sutiyoso, saya menilai langkah pemindahan warga bantaran rel Senen adalah kebijakan yang setengah hati. Pemerintah terlalu fokus pada target fisik pembangunan rusun, tetapi melupakan aspek sosial dan ekonomi warga. Membangun gedung bertingkat memang mudah, tetapi memindahkan komunitas yang telah puluhan tahun terjalin ikatan sosial dan ekonomi informal adalah persoalan yang jauh lebih kompleks. Contohnya, para pedagang asongan, buruh serabutan, dan pemulung yang menggantungkan hidup di sekitar stasiun kini harus beradaptasi dengan lingkungan baru yang belum tentu memberi peluang kerja serupa. Tanpa program pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi, relokasi hanya akan memindahkan kemiskinan dari bantaran rel ke rusun, bukan menghilangkannya.

Data 69 KK dari 324 unit sungguh mencengangkan. Ini menunjukkan bahwa sosialisasi dan pendekatan persuasif pemerintah gagal total. Warga tidak serta-merta pindah karena mereka belum yakin akan keberlanjutan kehidupan mereka di lokasi baru. Saya menduga ada masalah serius dalam mekanisme seleksi penerima manfaat—apakah mereka yang paling rentan dan prioritas sudah terakomodasi? Ataukah justru oknum-oknum tertentu yang bermain di balik daftar tunggu? Pengalaman di proyek serupa, seperti relokasi warga Waduk Pluit dan Kali Ciliwung, selalu dihantui oleh praktik percaloan dan pungutan liar. Tidak heran jika banyak warga memilih bertahan di bantaran rel meskipun ancaman kecelakaan mengintai setiap hari.

Selain itu, saya menyoroti ketiadaan audit publik terhadap anggaran pembangunan rusun Senen. Dengan nilai proyek mencapai puluhan miliar rupiah, publik berhak mengetahui rincian biaya, spesifikasi bangunan, dan mekanisme pengawasan. Apakah rusun ini benar-benar dibangun sesuai standar keselamatan dan kenyamanan? Atau jangan-jangan ada pengurangan spesifikasi yang berujung pada kerusakan dini? Saya mendesak Ombudsman dan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk turun tangan melakukan pengawasan melekat, karena sejarah panjang proyek perumahan rakyat di Jakarta selalu diwarnai kebocoran anggaran dan kualitas bangunan yang di bawah standar.

Yang terpenting, pemerintah harus mengakui bahwa relokasi bukanlah solusi tunggal. Jakarta membutuhkan kebijakan tata ruang yang berpihak pada rakyat kecil, termasuk moratorium pembangunan mal dan apartemen mewah, serta pengalihan lahan publik untuk perumahan sangat murah. Tanpa itu, warga eks bantaran rel hanya akan menjadi korban perputaran roda proyek politik tanpa mendapatkan keadilan hak atas kota. Saya mengajak seluruh elemen masyarakat, terutama media, untuk terus mengawal proses ini hingga setiap KK benar-benar menikmati haknya atas hunian layak dan kehidupan yang bermartabat.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Berapa jumlah kepala keluarga yang sudah menempati hunian baru di Senen?
  A: Hingga 2 September 2026, baru 69 KK dari total 324 unit yang tersedia yang telah menempati rusun tersebut.
• Q: Mengapa warga eks bantaran rel Senen direlokasi?
  A: Relokasi dilakukan karena kawasan bantaran rel di Senen dianggap kumuh, tidak layak huni, dan sangat berisiko terhadap kecelakaan kereta api, serta untuk menertibkan tata ruang kota.
• Q: Kapan seluruh unit hunian Senen akan terisi penuh?
  A: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan seluruh 324 unit terisi pada akhir tahun 2026, namun realisasi di lapangan masih lambat dan belum ada kepastian jadwal final.