Mimpi 2 Juta Rumah Terancam Pagu Minim: Kekurangan Anggaran Rp 94,27 Triliun

Ringkasan Singkat

• Kementerian PKP hanya mendapat pagu Rp11,77 triliun untuk 2027, cukup untuk 318.000 unit rumah, padahal target pemerintah 2,08 juta unit.
• Kebutuhan anggaran mencapai Rp104 triliun, sehingga defisit anggaran mencapai Rp94,27 triliun.
• Menteri Maruarar Sirait mengaku masih mengejar penyerapan anggaran 2026 yang baru 36,64% per September, meski tahun lalu capai 96%.

Jakarta – Ambisi pemerintah membangun 2,08 juta unit rumah pada 2027 terancam gagal akibat keterbatasan anggaran. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) hanya dialokasikan pagu Rp11,77 triliun dalam surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas. Jumlah itu hanya cukup untuk membangun 318.000 unit, jauh dari target 2,08 juta unit.

Menteri Maruarar Sirait mengungkapkan bahwa porsi terbesar anggaran, Rp10,85 triliun atau 92,23%, dialokasikan untuk Program Perumahan dan Kawasan Permukiman, sementara dukungan manajemen ditekan di bawah 8% (Rp914 miliar). Namun, ia mengakui bahwa kebutuhan riil mencapai Rp104 triliun, sehingga terdapat kekurangan hingga Rp94,273 triliun.

Kekurangan ini terutama berdampak pada program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), pembangunan rumah susun (rusun) baru, serta kelanjutan hunian pascabencana Sumatera. Ara—sapaan akrabnya—menyebutkan bahwa alokasi BSPS tahun 2027 perlu ditingkatkan, namun tanpa tambahan dana, program tersebut terancam tergerus.

Sebagai perbandingan, pada 2026 Kementerian PKP mendapat DIPA awal Rp10,309 triliun dengan target 406.000 unit, lalu mendapat tambahan Rp2,218 triliun untuk penanganan pascabencana Sumatera, sehingga total Rp12,527 triliun untuk target 414.000 unit. Namun realisasi per 1 September 2026 baru Rp3,38 triliun (36,64% dari pagu non-ABT). Ara menargetkan penyerapan akhir tahun mencapai 97%, naik dari 96% tahun lalu.

Analisis Pakar

Kesenjangan anggaran sebesar Rp94,27 triliun bukan sekadar angka, melainkan cerminan inkonsistensi antara janji politik dan kapasitas fiskal negara. Pemerintah pusat tampaknya masih terjebak dalam pola "target besar, anggaran kecil" yang berulang kali terjadi di sektor perumahan. Jika tidak ada terobosan pembiayaan kreatif—seperti kerjasama pemerintah-swasta, pemanfaatan dana perbankan, atau skema KPR bersubsidi yang lebih efisien—maka program 2 juta rumah hanya akan menjadi catatan kaki dalam rencana pembangunan jangka menengah.

Lebih mengkhawatirkan, realisasi penyerapan anggaran 2026 yang baru 36,64% di pertengahan tahun menunjukkan adanya hambatan birokrasi dan kesiapan proyek yang rendah. Jika tren ini berlanjut, bukan hanya target 2027 yang meleset, tetapi juga kepercayaan investor dan publik terhadap komitmen pemerintah di bidang perumahan rakyat akan tergerus. Menteri Ara perlu segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penyaluran BSPS dan pembangunan rusun, karena selama ini banyak proyek terbengkalai akibat masalah pembebasan lahan dan koordinasi antarinstansi.

Dari sudut pandang makroekonomi, defisit anggaran sebesar itu tidak mungkin ditutup hanya dengan APBN tanpa mengorbankan sektor lain. Pemerintah harus berani merealokasi belanja yang kurang prioritas, atau mencari pendanaan alternatif seperti obligasi proyek (project bonds) dengan skema bagi hasil. Namun, opsi itu memerlukan regulasi yang mendukung dan kepastian hukum yang saat ini masih menjadi keluhan pengembang. Tanpa perbaikan iklim investasi, mimpi menyediakan 2 juta rumah per tahun akan tetap menjadi utopia belaka.

Kita juga patut menyoroti pernyataan Ara yang optimistis mencapai penyerapan 97% di akhir tahun. Optimisme itu perlu dibuktikan dengan langkah konkret, misalnya dengan mempercepat lelang proyek dan menyederhanakan prosedur pencairan dana. Jika tidak, target 2027 hanya akan menjadi pengulangan kegagalan program sejenis di masa lalu.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Berapa target pembangunan rumah pemerintah untuk 2027?
  A: Targetnya adalah 2,08 juta unit rumah, namun pagu anggaran hanya cukup untuk 318.000 unit.
• Q: Berapa besar kekurangan anggaran untuk program perumahan 2027?
  A: Kekurangan anggaran mencapai Rp94,273 triliun, karena kebutuhan total diperkirakan Rp104 triliun sementara pagu hanya Rp11,77 triliun.
• Q: Program apa saja yang terdampak oleh kekurangan anggaran ini?
  A: Program yang terdampak antara lain peningkatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), pembangunan rusun baru, dan pembangunan hunian pascabencana di Sumatera.